Belum Pernah Tahu Hasil Auditnya, Akademisi: Wajar Publik Menduga Ada Potensi ‘Korupsi’ di Proyek IKN!
DEMOCRAZY News
9 November 2025 4:26 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dosen Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Sulfikar Amir menganggap wajar jika banyak pihak menduga adanya korupsi dalam proses pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.
Pasalnya, ada kucuran dana fantastis dalam pembangunan IKN serta infrastruktur bangunan yang belum pernah melalui proses audit.
Asal tahu saja, 2 tahun pertama proyek IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) itu, diperkirakan menelan anggaran Rp70 triliun.
“Iya, tentu saja, misalnya dalam 2 tahun pertama, pembangunannya luar biasa cepat. Tergesa-gesa dan itu habiskan sekitar Rp70 triliun. Satu wilayah kecil, ada proyek yang menghabiskan Rp70 triliun dalam 2 tahun,” kata Sulfikar dikutip dari siniar Bambang Widjojanto di YouTube, Sabtu (8/11/2025).
Dia mempersoalkan, penggunaan anggaran untuk membiayai megaproyek IKN yang dicanangkan di era Presiden Jokowi, harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, lembaga audit seharusnya masuk.
“Kita juga enggak pernah tau apakah BPK dan BPKP sudah mengontrol audit terhadap itu, enggak pernah ada laporan-laporan itu,” kata peraih gelar Doktor dari Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) itu.
Dengan jangka waktu pembangunan dan dana yang sudah digelontorkan dari APBN, Sulfikar beralih kepada kualitas bangunan di proyek IKN.
“Kita belum pernah melihat adanya upaya untuk mengaudit kualitas bangunan di IKN. Apakah sesuai spesifikasi. Sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Enggak pernah tahu,” ungkap Sulfikar.
Sulfikar mengingatkan, pemantauan penggunaan APBN dalam pembangunan IKN, setidaknya dilakukan dalam 3 tahun pertama.
“Yang kita tahu, proyek ini langsung dipantau Jokowi dari atas. Jadi, Jokowi, Kementerian PUPR, Pak Basuki, turun ke bawah sampai ke tukang-tukangnya,” kata Sulfikar.
Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti perkembangan dan kemajuan proyek ambisius bernama IKN.
Total anggaran negara yang terserap untuk membangun IKN, menurut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono sejak dimulai pada 2022 hingga akhir 2024, mencapai Rp89 triliun.
Dana itu digunakan untuk berbagai proyek seperti jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat Presiden, hingga sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja.
“Pada tahap awal pembangunan IKN dari 2022 sampai dengan 2024 APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun,” kata Basuki di Istana Negara, Jakarta, Januari 2025.
Adapun untuk mengetahui lebih detail realisasi anggaran APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN hingga saat ini menjadi sulit diketahui, setelah Kementerian Keuangan tak lagi pernah menginformasikan data pembaruannya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta tiap bulannya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, realisasi serapan APBN untuk IKN mencapai Rp 43,4 triliun, khusus untuk tahun 2024 saja.
Nilai itu setara 97,3 persen dari total pagu yang disiapkan sepanjang 2024 senilai Rp 44,5 triliun.
Untuk keseluruhan tahun berjalan selama pembangunan, nominal serapan anggaran yang diumumkan ialah senilai Rp75,8 triliun.
Terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, 2023 senilai Rp27 triliun, dan realisasi sementara sepanjang 2024 disebut senilai Rp43,3 triliun.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
