DEMOCRAZY.ID – Pengamat BUMN sekaligus Direktur Indonesia Center, Herry Gunawan menyebut, pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh lewat APBN, sama saja dengan menyimpan virus.
Pasalnya, pemerintah harus menanggung beban utang yang mencapai Rp1,2 triliun.
“Utang Whoosh ini berpotensi menjadi masalah yang tak pernah tuntas, dan bisa membuat APBN terus tersandera. Sementara, kebutuhan pembiayaan untuk proyek strategis dan prioritas pemerintah begitu besar dengan jumlah APBN yang terbatas,” ujar Herry kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Selama ini, kata dia, klausul perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak China, sangat tertutup.
Akibatnya, pemerintahan saat ini harus menanggung beban yang ditinggalkan rezim masa lalu, tak ubahnya tukang cuci piring kotor.
“Kini, kalau keputusan yang diambil adalah bayar utang dari kantong APBN, berarti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya hanya galak di permukaan. Dia sempat bilang menolak bayar, dan menyerahkan ke Danantara. Tapi akhirnya pemerintah harus bayar,” ungkapnya.
Jangan lupa, lanjut Herry, bila mengacu kepada Permenkeu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, ada klausul yang menyatakan PT Kereta Api Indonesia (K/Persero), sebagai pemohon jaminan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan (lead) konsorsium BUMN pemegang saham proyek Kereta Whoosh harus menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.
“Jadi, ini menunjukkan bahwa Menkeu Purbaya merestui kas APBN digunakan untuk membayar utang Whoosh. Menurut saya, sebelum pemerintah memutuskan untuk menanggung utang Whoosh, perlu audit total. Terutama, mengapa terjadi pembengkakan biaya,” tegasnya.
“Sebab bukan tak mungkin ada potensi kerugian negara di situ. Pemerintah jangan manut saja diminta menanggung beban lama. Jangan pula hanya galak pada swasta, tapi lunak ke BUMN,” pungkas Herry.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memastikan, pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sekarang bernama Kereta Whoosh, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tahun ini, pemerintah berkomitmen membayar utang itu dengan mencicil sebesar Rp1,2 triliun.
“Iya (bayar utang pakai APBN),” ujar Mensesneg Prasetyo kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Lebih lanjut, Mensesneg Prasetyo menyebut, skema pembayaran utang Kereta Whoosh masih dalam tahap finalisasi.
Proses negosiasi dengan pihak China, dipimpin CEO Danantara, Rosan P Roeslani.
“Belum, kemarin laporan terakhir rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata dia.
Sumber: Inilah