BBM Naik, Umrah Tercekik: Ketika Doa Terhalang ‘Force Majeure’
DEMOCRAZY News
8 Maret 2026 5:15 pm
.
10 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – “Permintaan mereka untuk penyerahan tanpa syarat adalah mimpi yang harus mereka bawa ke liang lahat,” kata Pezeshkian dikutip dari Associated Press.
Eskalasi konflik di Timur Tengah mencapai titik kritis pasca serangan udara ke Teheran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Balasan militer IRGC yang berujung pada penutupan Selat Hormuz—jalur bagi 20% pasokan minyak dunia—serta serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco di Ras Tanura, menciptakan efek domino global, termasuk Indonesia.
Meski penutupan Selat Hormuz dibantah oleh Dubes Iran, tetap saja tak ada kapal tanker yang berani melintas di salah satu jalur laut paling vital itu.
Pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menolak kembali ke meja runding, seakan menandakan bahwa perang tak akan berhenti dalam waktu dekat.
Artinya, dampak sistemik konflik di timur tengah bagi Indonesia akan menyerang tiga jalur utama: fiskal (APBN), moneter (Rupiah), dan mobilitas masyarakat (Umrah).
BBM Naik, APBN Tercekik
Indonesia merupakan net importir minyak, sehingga lonjakan harga minyak mentah dunia akibat gangguan Selat Hormuz langsung menekan anggaran negara.
Asumsi makro APBN 2026 mematok harga minyak di level US$70 per barel, dan setiap kenaikan US$1/barel saja, berpotensi menambah beban defisit anggaran hingga Rp10,3 triliun!
Parahnya, para analis memprediksi harga minyak bisa melesat hingga US$100 per barel jika konflik berkepanjangan.
Hal ini memaksa pemerintah menghadapi dilema sulit, menaikkan harga BBM atau membiarkan subsidi energi membengkak melampaui pagu.
“Dengan perhitungan pemerintah, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel bisa menaikkan pengeluaran sekitar Rp10 triliun. Kalau naik dari 70 dolar AS ke 80 dolar AS per barel, berarti ada tambahan beban sebesar Rp100 triliun,” kata Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak kepada inilahcom.
Indonesia tidak bisa lagi menggantungkan perdagangan dari timur tengah. Salah satunya dengan pengalihan 30% pasokan LPG dari Timur Tengah ke negara non-Selat Hormuz, seperti dari AS & Afrika.
Dampak lainnya adalah, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan produk BBM. Sekitar 60 persen kebutuhan BBM nasional berasal dari impor, dengan sekitar 20 persen di antaranya melewati jalur Selat Hormuz.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan harga pokok produksi (HPP) BBM di dalam negeri. “Kenaikan harga minyak bisa membuat HPP produk BBM naik sekitar Rp1.000 sampai Rp3.000 per liter,” katanya.
Bagai simalakama, jika harga BBM non-subsidi mengikuti pasar, maka kenaikannya bisa cukup signifikan. Tapi jika pemerintah menahan harga BBM bersubsidi, maka beban kompensasi energi yang harus ditanggung negara berpotensi meningkat.
Diversifikasi sumber impor juga dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan. Meski demikian, langkah tersebut tidak sepenuhnya bisa menahan kenaikan harga karena produk impor tetap mengacu pada harga internasional.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan ruang fiskal tambahan untuk mengantisipasi potensi kenaikan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero).
Mandiri atau Terhenti
Mengandalkan penerimaan negara untuk menutup lonjakan subsidi BBM, bukan perkara mudah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, kondisi fiskal Indonesia juga mendapat sorotan dari lembaga pemeringkat internasional.
Laporan dari lembaga pemeringkat seperti Moody’s hingga S&P yang menilai pengelolaan fiskal Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.
Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan pemerintah jika ingin menambah utang baru untuk menutup kebutuhan anggaran.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya dengan memaksimalkan pasokan minyak mentah dari produksi dalam negeri.
“Selama ini masih ada ekspor migas yang dilakukan oleh Indonesia. Jika dikhususkan untuk stok dalam negeri, saya rasa bisa mengurangi ketergantungan impor,” kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda kepada inilahcom.
Selain itu, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) juga harus dipercepat sebagai pengganti energi fosil.
“Pengembangan mobil listrik hingga pembangkit energi industri seharusnya mulai dipikirkan dari EBT. Teknologi panel surya juga bisa punya peran penting dalam memasok energi untuk industri maupun pembangkit listrik,” jelasnya.
Langkah lain yang tak kalah penting, adalah mencari alternatif negara pemasok minyak dan gas. Indonesia dapat mempertimbangkan impor energi dari kawasan lain seperti Afrika atau Rusia.
“Alternatif negara asal minyak dan gas ini harus dikontrak dalam jangka menengah dan panjang agar ada kepastian stok dalam negeri. Harus cepat-cepatan juga dengan negara lain untuk mengamankan stok,” tegasnya.
Dalam rangka mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan tersebut, Presiden Prabowo membentuk satgas percepatan transisi energi dengan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.
Pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.
“Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.
Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Tidak hanya percepatan pembangunan PLTS, Prabowo juga meminta mengoptimalkan konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.
Secara bertahap, pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil.
Jeritan dari Jeddah
Setelah sempat tertahan akibat penutupan sejumlah bandara hingga wilayah udara di Timur Tengah, secara kumulatif jumlah jemaah umrah yang telah terpantau kembali ke Tanah Air, mencapai 14.796 orang, sejak 28 Februari hingga 5 Maret 2026.
Baca Juga
Namun, masih ada ribuan jemaah yang tertahan di Arab Saudi menunggu giliran kepulangan mereka ke tanah air.
Saat ini, pada periode Ramadan, ada sekitar 33 ribu jamaah umrah Indonesia yang berada di Arab Saudi.
Seiring dinamika keamanan kawasan, sejumlah jemaah dilaporkan mengalami kendala keberangkatan maupun kepulangan.
Sebagai negara dengan ketergantungan impor energi dan volume jemaah umrah yang tinggi, Indonesia menghadapi risiko ekonomi dan kemanusiaan yang nyata.
Per awal Maret 2026, dilaporkan puluhan jemaah asal Indonesia tertahan di bandara transit seperti Dubai, Doha, dan Jeddah akibat pembatalan massal penerbangan.
Penutupan jalur udara memaksa maskapai melakukan pengalihan rute (rerouting) yang meningkatkan biaya bahan bakar (avtur).
Hal ini berisiko pada pembatalan sepihak atau kenaikan harga paket umrah secara mendadak bagi jemaah yang akan berangkat di bulan Ramadan.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menangani situasi yang berpotensi memengaruhi puluhan ribu jemaah Indonesia.
“Kami sampai saat ini belum melihat langkah yang benar-benar konkret dan progresif untuk menangani situasi ini. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan terkoordinasi, jumlah jamaah yang tertahan akan semakin banyak dan biaya yang harus ditanggung juga akan semakin membengkak,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dr. Anggawira MM. MH dalam keterangan tertulis yang diterima inilahcom.
Situasi menjadi semakin berat karena terjadi pada bulan Ramadan.
Pada periode ini, jumlah jemaah yang datang ke Tanah Suci meningkat signifikan sehingga tingkat hunian hotel juga melonjak.
Lonjakan permintaan tersebut membuat harga akomodasi di Makkah dan Madinah lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa.
“Jika keterlambatan pemulangan ini berlarut-larut, biaya tambahan untuk hotel, konsumsi, dan kebutuhan jemaah tentu akan terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini jangan sampai seluruh beban biaya tambahan justru harus ditanggung sendiri oleh jemaah,” katanya.
Banyak jemaah umrah yang telah mempersiapkan biaya perjalanan sesuai paket yang disepakati sejak awal.
Ketika terjadi keterlambatan kepulangan akibat faktor di luar kendali, tambahan biaya bisa menjadi beban berat bagi sebagian jemaah.
Pemerintah harus segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan maskapai penerbangan dan otoritas terkait di Arab Saudi.
Kesaksian Jelita Wiyandini bisa jadi pertimbangan serius pemerintah. Jelita bersama ibu dan bibinya yang berusia di atas 60 tahun seharusnya terbang ke Indonesia pada 28 Februari 2026 menggunakan maskapai Etihad Airways.
Namun saat hendak check-in, ia mendapati penerbangannya ke Abu Dhabi ditangguhkan.
“Petugas bilang penerbangan suspended. Awalnya saya kira karena cuaca. Ternyata karena perang,” kata Jelita saat dihubungi pada Senin, 2 Maret 2026.
Maskapai kemudian menyatakan semua penerbangan hari itu dibatalkan dan meminta penumpang mencari penginapan sendiri.
Alasan yang disampaikan adalah force majeure atau kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia (seperti bencana, perang, dan pandemi) sehingga kompensasi tidak berlaku.
Kebijakan itu, menurut Jelita, juga tercantum dalam aplikasi maskapai.
Jelita memilih segera mencari hotel sekitar empat kilometer dari bandar udara.
“Yang penting mereka bisa istirahat dulu. Urusan finansial saya pikir belakangan,” ujarnya.
Semua biaya tambahan, dari hotel, makan, hingga pembelian tiket baru, mau tak mau harus ditanggung sendiri.
Jelita akhirnya membeli tiket maskapai berbiaya rendah untuk terbang pada 3 Maret melalui Kuala Lumpur.
Jaminan Ibadah Tenang
Konflik di timur tengah menjadi momentum penting melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Setidaknya ada 3 aspek strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara.
Negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jemaah terdampak situasi darurat.
Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jemaah tidak menanggung beban akibat risiko global.
Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.
“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jamaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo saat memimpin rapat di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Dalam rapat tersebut, ada 10 poin yang dihasilkan sebagai langkah cepat dan mitigasi dampak konflik timur tengah terhadap perjalanan suci jemaah Indonesia ke Arab Saudi.
1. Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan Ibadah Umrah
3. Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jamaah Umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif
4. Kementerian Perhubungan berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan
5. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen akan memberikan kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah/penumpang yang akan menunda keberangkatan namun sudah terbit visanya
6. Perusahaan penerbangan berkomitmen untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi jamaah umrah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya, untuk layanan akomodasi dan konsumsi baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat, sesuai kebijakan maskapai masing-masing
7. Perusahaan penerbangan utama berkomitmen akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan untuk adanya ekstra flight untuk mengangkut jamaah yang stranded di Jeddah dan Madinah
8. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tetap memberangkatkan jamaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke Tanah Air, dan PPIU wajib memberikan edukasi kepada jamaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah
9. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berkomitmen bahwa bagi yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan dapat menunda keberangkatan, namun apabila tetap diberangkatkan maka PPIU wajib memberikan edukasi kepada jamaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah
10. Kementerian Haji dan Umrah RI akan mengkomunikasikan kompensasi/restitusi/refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jamaah umrah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.
Pemerintah memastikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jamaah umrah Indonesia.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
