Bayang Jokowi di Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Media Panen Puji, Publik Mencaci!
DEMOCRAZY News
23 Oktober 2025 5:32 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Setahun pascadilantik, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan dua wajah berbeda di ruang publik.
Analisis Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bersama Binokluar mengungkapkan bahwa pemberitaan di media arus utama didominasi citra positif, sementara percakapan warganet di media sosial justru ramai dengan kritik dan sentimen negatif.
Dalam riset berbasis Artificial Intelligence (AI) itu, peneliti menelusuri isu seputar politik, demokrasi, dan kinerja pemerintahan di media siber, cetak, elektronik, serta media sosial (X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) selama 21 Oktober 2024-21 Oktober 2025.
Hasilnya, terdapat 573.979 pemberitaan di media mainstream tentang politik dan demokrasi. Dari jumlah itu, 80 persen bernada positif, 2 persen netral, dan 18 persen negatif.
Baca Juga
Citra positif ini dianggap sejalan dengan narasi keberhasilan program pemerintah dan kebijakan populis yang mendongkrak kepuasan publik.
Bayang Jokowi di Pemerintahan Baru
Sepuluh tokoh paling banyak diberitakan antara lain Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, Listyo Sigit Prabowo, Bahlil Lahadalia, Megawati Soekarnoputri, Prasetyo Hadi, Budi Gunawan, Teddy Indra Wijaya, dan Erick Thohir.
“Meski Prabowo dan Jokowi menempati posisi teratas dalam pemberitaan negatif, keduanya juga meraih eksposur positif yang tinggi. Menariknya, kuatnya perbincangan tentang Joko Widodo menunjukkan bahwa pengaruhnya belum benar-benar berakhir,” ungkap Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati dalam siaran persnya, Kamis, 23 Oktober 2025.
“Banyak pihak menilai bayang-bayang politik Jokowi masih kental dalam pemerintahan baru dan bahkan dianggap mengancam independensi demokrasi,” tambah Neni.
Baca Juga
Neni menambahan, dalam riset ini, publik juga menyoroti kekhawatiran soal politik dinasti, potensi otoritarianisme, dan isu pemakzulan Gibran Rakabuming, yang mencerminkan kegelisahan terhadap arah demokrasi.
Kritik juga muncul terhadap dugaan intervensi Jokowi melalui menteri-menteri loyalisnya yang dianggap mengaburkan batas antara masa lalu dan masa kini kekuasaan.
Media Sosial: Ruang Kritik dan Ketidakpercayaan
Berbeda dengan media arus utama, percakapan publik di media sosial lebih keras dan sinis. Dari lima platform besar yang dianalisis, mayoritas percakapan didominasi sentimen negatif terhadap pemerintah. Berikut hasil analisisnya:
- X (Twitter): 66.485 percakapan — 42 persen positif, 14 persen netral, 44 persen negatif.
Top mention: Tempodotco, Prabowo, Kompascom, Moh. Mahfud MD, Heraloebs.
- Facebook: 91.781 percakapan — 15 persen positif, 37 persen netral, 47 persen negatif.
Top authors: Suaradotcom, TvOneNews, Tribunnews, KemensetnegRI, Kompascom.
- Instagram: 328.066 percakapan — 12 persen positif, 50 persen netral, 38 persen negatif.
Top mention: Prabowo, Gibran, Gerindra, Jokowi, Erick Thohir.
- YouTube: 434.995 percakapan — 16 persen positif, 36 persen netral, 49 persen negatif.
Top authors: Tribunnews, KOMPASTV, TempoVideoChannel, TvOneNews, MerdekaDotCom.
- TikTok: 9.297 percakapan — 33 persen positif, 17 persen netral, 50 persen negatif.
Top authors: GarudaTVNews, OfficialINEWS, Inilah.com, Kumparan, Kompascom.
Platform dengan keterlibatan tertinggi secara berurutan adalah YouTube, Instagram, Facebook, X, dan TikTok.
Demokrasi Merosot, Rakyat Cemas
DEEP menilai, gelombang kritik di media sosial mencerminkan kemunduran demokrasi selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Publik menyoroti sederet isu seperti pengesahan kilat RUU TNI, koalisi gemuk, pembatasan kebebasan sipil, buruknya komunikasi publik, hingga demo besar-besaran.
“Kebijakan populis seperti makan bergizi gratis hingga proyek food estate dianggap belum menyentuh akar masalah. Sementara itu, korupsi, tata kelola pemerintahan yang kacau, dan anggaran yang berpihak pada elite kian memperdalam ketidakpercayaan masyarakat,” tutur Neni.
Mengutip tulisan Sukidi (2025) dalam esainya “Keadilan yang Dirindukan”, publik kini tidak lagi percaya pada apa yang dikatakan pemerintah, karena melihat apa yang pemerintah lakukan.
Gelombang keresahan di dunia maya, kata DEEP, semestinya menjadi alarm politik bagi pemerintah untuk lebih mendengar suara rakyat dan mengembalikan kepercayaan pada demokrasi yang mulai pudar.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
