DEMOCRAZY.ID – Warga salah satu negara di Eropa diminta untuk menyiapkan 21 barang penting sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan krisis atau perang.
Imbauan tersebut tertuang dalam dokumen resmi pemerintah Polandia yang ditujukan bagi seluruh rumah tangga.
Mengutip laporan Express.co.uk, pemerintah Polandia merinci daftar perlengkapan yang perlu disiapkan apabila warga sewaktu-waktu harus menghadapi situasi darurat, termasuk evakuasi mendadak akibat konflik bersenjata atau krisis besar lainnya.
Dokumen bertajuk “Panduan untuk Krisis dan Perang” yang dirilis pada 2022 itu memuat berbagai langkah kesiapsiagaan agar masyarakat mampu bertahan hidup dalam kondisi darurat.
Panduan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketahanan sipil di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu.
Polandia tercatat sebagai salah satu dari sejumlah negara Eropa yang telah menerbitkan panduan kesiapsiagaan bagi warganya.
Langkah serupa juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Swedia dan Finlandia, yang sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik.
Kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia III meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring eskalasi berbagai konflik global.
Invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 2022, ketegangan antara Israel dan Iran, hingga wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Greenland dinilai turut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik berskala internasional.
Dalam panduan tersebut, pemerintah Polandia mengimbau setiap keluarga menyiapkan tas evakuasi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setidaknya selama tujuh hari.
Imbauan ini ditekankan terutama untuk menghadapi kemungkinan terputusnya akses listrik, air bersih, dan pasokan makanan.
“Selama krisis, risiko tidak tersedianya listrik, air, dan makanan sangat tinggi. Pastikan Anda memiliki semua yang dibutuhkan sebelumnya. Tujuan Anda adalah bertahan hidup selama satu minggu,” demikian bunyi anjuran dalam dokumen tersebut.
Daftar barang yang disarankan dalam tas evakuasi:
Warga juga disarankan menempelkan kartu berisi nama dan alamat pada setiap tas, serta memastikan setiap anggota keluarga memiliki perlengkapan masing-masing.
Baru-baru ini, Polandia mulai mendistribusikan panduan bertahan hidup versi terbaru ke sekitar 17 juta rumah tangga.
Buku tersebut memuat instruksi menghadapi serangan udara, terorisme, gangguan siber, hingga kemungkinan ancaman senjata kimia, biologi, atau nuklir.
Kantor Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menulis di platform X pada 12 Januari 2026:
“Kami telah mendistribusikan lebih dari 4 juta Panduan Keselamatan. Panduan ini melengkapi Program Perlindungan Penduduk dan Pertahanan Sipil, serta secara bertahap menjangkau setiap rumah tangga, langsung ke tangan warga.”
Polandia dan negara-negara Baltik disebut akan menjadi pihak pertama yang terdampak jika terjadi konflik langsung antara NATO dan Rusia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) Sergey Naryshkin pada 15 April 2025.
Dilansir Kyiv Independent, negara-negara di sepanjang sayap timur NATO siaga terkait meningkatnya ancaman dari Rusia sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.
Naryshkin mengatakan setiap agresi NATO terhadap Rusia atau Belarus akan menimbulkan konsekuensi yang merusak bagi Polandia dan negara-negara Baltik, yakni Latvia, Lituania, dan Estonia.
Pernyataan itu disampaikannya kepada kantor berita pemerintah Rusia, TASS.
Ia menuding negara-negara tersebut menunjukkan agresivitas tinggi terhadap Rusia, serta menuduh Polandia dan negara-negara Baltik terus-menerus mengacungkan senjata ke arah Rusia.
Naryshkin secara khusus menyoroti Polandia atas rencananya memasang ranjau antipersonel di sepanjang perbatasan dengan Belarus dan eksklave Kaliningrad yang sangat termiliterisasi milik Rusia.
Selain itu, ia juga menyinggung permintaan Warsawa kepada Amerika Serikat untuk mengerahkan senjata nuklir di wilayah Polandia.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengklaim para pemimpin Eropa diam-diam membentuk “dewan perang” untuk merencanakan kemenangan dalam potensi Perang Dunia III.
Klaim tersebut memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik global.
Dilansir ibtimes.co.uk, Orban mengatakan Uni Eropa tidak lagi berfokus pada diplomasi, melainkan mulai beralih ke persiapan konfrontasi militer berskala besar.
Berbicara dalam demonstrasi anti-perang pada Sabtu (17/1/2026), ia memperingatkan bahwa blok tersebut secara bertahap bergerak menuju konflik langsung dengan Rusia.
Pernyataan Orban muncul di tengah meningkatnya gesekan geopolitik.
Di timur, perang berkepanjangan di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Sementara di barat, Presiden AS Donald Trump mengguncang aliansi NATO dengan dorongan agresifnya untuk mencaplok Greenland.
Di tengah latar belakang gejolak global tersebut, Orban menilai elit Eropa telah menentukan pilihan, yakni mempersiapkan konfrontasi langsung dan dahsyat dengan Rusia.
Perdana Menteri berusia 62 tahun itu, yang kerap dianggap sebagai tokoh berbeda di Uni Eropa, menggambarkan suasana di balik pintu tertutup Brussels.
Ia menyebut pertemuan 27 kepala negara bukan lagi forum debat kebijakan, melainkan sesi perencanaan militer berisiko tinggi.
“Saya duduk di antara mereka, dan saya katakan dengan tegas bahwa mereka akan berperang,” kata Orban.
Menurutnya, para pemimpin dari negara-negara besar Eropa, terutama Prancis dan Jerman, tak lagi membahas perdamaian.
Sebaliknya, mereka disebut terobsesi pada strategi untuk mengalahkan Rusia sepenuhnya.
Diskusi tersebut, menurut Orban, berfokus pada upaya memaksa Rusia membayar ganti rugi serta merebut kembali miliaran dolar yang saat ini dialokasikan untuk membantu Ukraina.
Bagi Hungaria, sikap yang diambil adalah menjaga jarak.
Orban bersumpah pemerintahannya akan menutup pintu rapat-rapat, menolak mengirim tentara maupun dana ke garis depan.
Ia menilai logika tersebut penting, baik dari sisi ekonomi maupun pasifisme.
“Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya rencana besar,” katanya, sambil berpendapat bahwa biaya keterlibatan dalam konflik dapat menghancurkan masa depan Hungaria.
Meski pernyataannya memicu kekhawatiran di sebagian kalangan, para kritikus dan pengamat independen menyoroti waktu munculnya klaim “Perang Dunia 3” ini.
Dengan pemilihan parlemen Hungaria yang dijadwalkan pada 12 April 2026, retorika tersebut dinilai sebagai upaya menakut-nakuti publik domestik.
Orban menghadapi tantangan terberatnya dalam 16 tahun terakhir dari partai TISZA yang tengah naik daun, dipimpin Peter Magyar.
Narasi “perang atau damai” pun dinilai menjadi pilar kampanye yang kuat, meski memecah belah.
Para pejabat Uni Eropa dengan cepat menolak label “dewan perang” menyebutnya rekayasa.
Mereka menegaskan bahwa pertemuan yang dimaksud sepenuhnya berfokus pada keamanan defensif dan dukungan kemanusiaan, yang justru bertujuan mencegah perang global.
Menurut mereka, penggambaran Uni Eropa sebagai entitas yang gemar berperang hanya menguntungkan narasi Rusia dan memperkuat basis pendukung Orban di dalam negeri.
Sumber: Tribun