Bayang-Bayang Kelam PKB 2008 Hantui PBNU, Ambisi Pengurus Bisa Picu Dualisme Fatal!
DEMOCRAZY News
17 Desember 2025 10:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Sholeh Basyari, menyoroti tajamnya konflik internal yang tengah melanda tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia memperingatkan bahwa ketegangan yang terjadi pada tahun 2025 ini berpotensi besar memicu perpecahan organisasi jika tidak segera diredam melalui jalan damai atau islah.
Dalam sebuah podcast yang digelar pada Rabu (17/12/2025), Sholeh menilai konflik saat ini memiliki kemiripan pola dengan sejumlah peristiwa turbulensi sejarah NU.
Bahkan, ia menyamakannya dengan situasi pecahnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2008 silam.
“Konflik tajam di NU itu, dalam catatan saya, selain 2025 ini, yang terdekat adalah tahun 1994 ketika Muktamar Cipasung,” ujarnya.
Sejarah Berulang: Rais Aam vs Ketua Umum
Sholeh memetakan setidaknya ada empat fase konflik krusial dalam perjalanan sejarah NU.
Mulai dari pemisahan Kiai Wahab Chasbullah dari Masyumi, polarisasi Kubu Cipete dan Situbondo pada 1983–1984, konflik Gus Dur melawan intervensi rezim Soeharto pada 1994, hingga situasi terkini.
“Sekarang ini Rais Aam ‘adu banteng’ dengan Ketua Umum,” cetusnya menggambarkan situasi internal PBNU saat ini.
Baca Juga
Menurut Sholeh, jika merujuk pada filosofi dasar NU yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kepemilikan dan arah organisasi sejatinya berada penuh di tangan para kiai dan pengasuh pesantren.
“Kalau kata Gus Dur, NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Stakeholder utama, pemilik utama NU ini adalah milik kiai,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa langkah paling ideal untuk meredakan ketegangan adalah makmuman lillahi ta’ala (mengikut dengan ikhlas) kepada arahan para kiai dan masyayikh yang mendorong terjadinya islah.
Ancaman Pelanggaran AD/ART
Tanpa adanya islah, Sholeh mengkhawatirkan skenario terburuk berupa penyelenggaraan dua muktamar tandingan.
Baca Juga
Hal ini jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, yang mengamanatkan muktamar harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum.
Ia memperingatkan agar elite PBNU tidak mengulang sejarah kelam perpecahan partai politik yang lahir dari rahim NU.
“Karena kalau tidak ada islah ini, bisa jadi ada dua muktamar. Jadi ‘Kubu Sultan’ bikin muktamar sendiri, ‘Kubu Keramat’ juga bikin muktamar sendiri. Jadi kayak PKB tahun 2008, Muktamar Ancol,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Syuriah di Jakarta memutuskan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf.
Namun, Yahya Cholil menyebut bahwa rapat pleno beserta setiap hasil keputusan yang menyertainya dianggap tidak sah dan melanggar AD/ART organisasi.
Meski menegaskan posisi hukumnya, Gus Yahya menyatakan tetap memilih jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga martabat dan keutuhan jamiyah Nahdlatul Ulama, sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
