Banjir Aceh dan Sumatera: Dimana Jokowi dan Relawannya?
DEMOCRAZY News
16 Desember 2025 12:49 pm
.
6 menit membaca
Banjir Aceh dan Sumatera Dimana Jokowi dan Relawannya
Oleh: M. Isa Ansori | Kolumnis dan Akademisi
Banjir tidak pernah menunggu negara siap. Ia datang sebagai peristiwa alam, tetapi segera berubah menjadi peristiwa politik ketika negara gagal hadir secara memadai.
Saat Aceh dan Sumatra dilanda banjir—rumah-rumah terendam, akses logistik terputus, dan ribuan warga bertahan di pengungsian—yang diuji bukan hanya sistem mitigasi bencana, melainkan kehadiran moral kekuasaan.
Dalam konteks itulah, satu pertanyaan yang terdengar sederhana justru menjadi sangat penting: di mana Jokowi dan relawannya?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan sebagai serangan personal atau upaya politisasi bencana.
Ia merupakan pintu masuk untuk membaca gejala yang dalam kajian human security dan tata kelola negara dikenal sebagai state humanitarian failure—kondisi ketika negara dan jejaring pendukungnya gagal menjalankan peran utama dalam melindungi warga pada saat krisis kemanusiaan.
Selama satu dekade terakhir, relawanisme di Indonesia mengalami pergeseran makna.
Relawan tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai kekuatan sosial yang otonom, melainkan kerap menjadi perpanjangan legitimasi kekuasaan.
Loyalitas politik sering kali lebih ditonjolkan daripada tanggung jawab etis terhadap penderitaan warga. Relawanisme menjadi bagian dari narasi stabilitas, bukan solidaritas.
Banjir Aceh dan Sumatra memperlihatkan batas dari model relawanisme tersebut.
Di tengah krisis, tidak tampak mobilisasi signifikan dari jaringan relawan yang selama ini dikenal dekat dengan pusat kekuasaan.
Kehadiran mereka—yang biasanya cukup dominan dalam membela kebijakan negara di ruang publik dan media sosial—tidak terlihat sebanding dengan skala bencana yang terjadi.
Negara memang hadir secara administratif melalui prosedur dan pernyata
an resmi, tetapi kehadiran simbolik dan empatik terasa terbatas.
Dalam literatur kebijakan publik, kondisi semacam ini menunjukkan kegagalan simbolik negara. Negara tidak sepenuhnya absen, tetapi gagal menghadirkan rasa perlindungan. Ia hadir sebagai institusi, namun tidak sebagai pengalaman nyata bagi warga yang terdampak.
Sebaliknya, solidaritas justru muncul dari kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran narasi resmi negara.
Masyarakat sipil, relawan independen, komunitas berbasis lokal, serta ormas-ormas Islam—termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI) dan jaringan sejenis—terlihat aktif di lapangan.
Mereka terlibat dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pendampingan korban tanpa klaim politik yang eksplisit.
Mereka yang selama hampir satu dekade rajin mengawal kekuasaan dengan jargon nasionalisme instan—“NKRI harga mati”, “jangan ganggu stabilitas”, “kritik berarti makar”—tiba-tiba menghilang ketika republik ini benar-benar membutuhkan kehadiran.
Seolah-olah NKRI hanya relevan saat pilpres, bukan saat banjir.
Para relawan itu, yang biasanya paling sigap memasang foto presiden di baliho dan avatar media sosial, mendadak alergi lumpur.
Mereka tak terlihat mengangkat karung beras, tak terdengar menenangkan warga di tenda pengungsian, apalagi berjibaku di tengah genangan.
Nasionalisme mereka rupanya tak tahan air. Luntur sebelum sempat diuji.
Kegelisahan akal sehat menjadi tak terelakkan ketika kita menyadari bahwa mereka yang paling keras mengklaim cinta negara justru paling sunyi dalam tugas kemanusiaan.
Cinta mereka tampaknya bersyarat: ada anggaran, ada proyek, ada kamera. Tanpa itu, empati pun menguap.
Inilah ironi yang membuat satire terasa pahit—kelompok-kelompok yang selama ini dimusuhi, dicurigai, dan distigmatisasi justru hadir.
Ormas Islam, relawan independen, jaringan masyarakat sipil, bahkan kelompok-kelompok yang kerap dicap ekstrem atau anti-negara, turun ke lapangan.
Mereka tak membawa sertifikat nasionalisme, tak mengutip pidato presiden, tak sibuk membela istana di Twitter. Mereka bekerja. Diam-diam, keras, dan nyata.
Seolah alam ingin menguji narasi resmi negara: siapa sebenarnya yang punya empati, dan siapa yang hanya punya slogan.
Di tengah situasi itu, Anies Baswedan muncul—dan tentu saja kehadirannya tak pernah netral di mata pendengung kekuasaan.
Namun kali ini, ia hadir bukan sebagai pejabat yang menghitung elektabilitas, melainkan sebagai manusia yang menolak absen.
Ia datang tanpa klaim paling NKRI, tanpa memusuhi siapa pun. Kehadirannya justru menelanjangi satu hal: bahwa kemanusiaan tak membutuhkan izin istana.
Baca Juga
Dan di sinilah satire menemukan klimaksnya. Mereka yang selama ini paling rajin memusuhi Anies dan kelompok-kelompok Islam, justru memperlihatkan standar moral yang timpang.
Ketika kelompok yang mereka sebut “radikal” sibuk menyelamatkan korban, para relawan kekuasaan sibuk menyelamatkan citra.
Bencana Aceh dan Sumatra bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah audit moral. Dan hasil audit itu memalukan.
Nasionalisme yang dibangun Jokowi dan para relawannya selama ini tampak lebih mirip produk pemasaran ketimbang etika publik.
Baca Juga
Ia dirawat lewat buzzer, dijaga lewat sensor, dan dipoles lewat narasi pembangunan.
Namun ketika diuji di medan paling sunyi—di tengah tangis pengungsi dan bau lumpur—ia runtuh tanpa perlawanan.
Barangkali para relawan itu menunggu komando. Barangkali mereka menunggu anggaran.
Atau mungkin mereka hanya terlatih untuk satu jenis kerja: menjilat ke atas, bukan mengulurkan tangan ke bawah.
Di republik ini, kita terlalu sering menyaksikan kekuasaan yang pandai berpidato tentang rakyat, tetapi gagap ketika harus bersama rakyat.
Jokowi—yang selama ini dipuja sebagai presiden “merakyat”—ironisnya tak meninggalkan jejak berarti di salah satu ujian paling konkret tentang kemerakyatan: bencana.
Sejarah kelak tak akan mengingat siapa yang paling banyak membela presiden di media sosial. Ia akan mencatat siapa yang hadir ketika rakyat tenggelam.
Dan dalam catatan itu, banjir Aceh dan Sumatra akan menjadi penanda sunyi: bahwa kekuasaan yang terlalu sibuk mengurus loyalitas politik sering lupa pada solidaritas manusia.
Fakta ini penting dicatat secara jujur.
Kelompok-kelompok tersebut selama bertahun-tahun kerap diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas atau sebagai entitas yang harus diawasi negara.
Baca Juga
Namun dalam konteks bencana, mereka justru menunjukkan kapasitas sosial yang konkret dan responsif. Solidaritas kemanusiaan yang mereka lakukan berjalan lebih cepat dibandingkan mekanisme formal negara.
Kehadiran Anies Baswedan dalam situasi ini juga relevan dibaca dalam kerangka yang sama.
Terlepas dari perdebatan politik yang melekat padanya, Anies hadir tanpa otoritas struktural langsung.
Ia melampaui batas administratif dan tampil sebagai aktor non-negara yang mengisi ruang kosong kehadiran simbolik negara.
Dalam etika publik, ini bukan soal pencitraan, melainkan tentang siapa yang hadir ketika negara tidak sepenuhnya dirasakan kehadirannya.
Fenomena ini menunjukkan pergeseran legitimasi moral. Ketika negara dan jejaring relawannya gagal tampil dominan dalam krisis kemanusiaan, kepercayaan publik berpindah kepada aktor non-negara.
Dalam kajian humanitarian governance, ini adalah sinyal serius: negara kehilangan fungsi moral, meskipun tetap mempertahankan fungsi administratif.
Satire dalam konteks ini tidak lahir dari ejekan personal, melainkan dari ironi struktural.
Nasionalisme yang selama ini dikampanyekan secara agresif—lengkap dengan slogan, pelabelan musuh, dan pembelaan tanpa syarat terhadap kekuasaan—ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan keberanian hadir di medan krisis.
Nasionalisme menjadi retorika, bukan praktik.
Jika relawanisme hanya aktif ketika kekuasaan perlu dijaga, tetapi pasif ketika rakyat membutuhkan bantuan, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis. Ia adalah kegagalan moral.
Inilah inti dari state humanitarian failure: negara tetap berdiri, tetapi maknanya runtuh di mata warga yang paling membutuhkan perlindungan.
Bencana Aceh dan Sumatra, dengan demikian, bukan hanya peristiwa alam. Ia adalah cermin bagi relasi negara dan warganya.
Ia menunjukkan bahwa solidaritas sering kali tumbuh dari pinggiran, sementara pusat kekuasaan sibuk mengelola stabilitas dan citra.
Sejarah tidak mencatat siapa yang paling vokal membela pemerintah. Ia mencatat siapa yang hadir ketika warga kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan.
Dalam catatan itu, banjir Aceh dan Sumatra meninggalkan pertanyaan yang sah, reflektif, dan perlu dijawab secara jujur: di mana Jokowi dan relawannya ketika kemanusiaan membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan resmi?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah negara masih dipersepsikan sebagai pelindung, atau sekadar sebagai pengelola kekuasaan. ***
Artikel terkait lainnya
