Bandingkan dengan Arsul Sani Soal Ijazah, Denny Indrayana Sebut Jokowi Presiden Minus Negarawan!
DEMOCRAZY News
19 November 2025 4:45 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, melontarkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait polemik keaslian ijazah yang kembali mencuat dalam sidang terbaru.
Dalam unggahannya di media sosial miliknya, Denny menyebut Jokowi sebagai “presiden minus negarawan”.
“Jokowi, presiden minus negarawan,” tulis Denny, Selasa, 18 November 2025.
Pernyataan itu disampaikan Denny setelah membandingkan sikap Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, yang pada persidangan di MK memperlihatkan ijazah asli S3 miliknya secara langsung dan menegaskan bahwa ia tidak akan melaporkan para penggugat ijazahnya ke polisi.
Menurut Denny, sikap tersebut kontras dengan Presiden Jokowi.
Ia menyebut Jokowi terus berdalih tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, dan bahkan memilih mempidanakan Roy Suryo dkk.
Denny kemudian menyinggung jalannya sidang Komisi Informasi terkait dokumen pendidikan Presiden.
Ia menyoroti keterangan UGM yang belum dapat menunjukkan salinan ijazah asli Jokowi.
Baca Juga
Ia juga menyinggung pernyataan KPU Solo yang menyebut dokumen pendaftaran Pilwalkot Solo, termasuk salinan ijazah, telah dimusnahkan, namun belum bisa memperlihatkan berita acara pemusnahan tersebut.
Dalam unggahannya, Denny juga menilai situasi ini membuat keaslian ijazah Jokowi makin misterius.
Ia menyebut akar permasalahan berasal dari keengganan, atau ketakutan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.
Denny lalu menegaskan bahwa hanya Jokowi yang dapat menjawab keraguan publik tersebut.
Denny juga menyatakan bahwa dalam isu ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani sudah menunjukkan kadar kenegarawanannya, sementara menurutnya, Jokowi makin menunjukkan watak aslinya yang cawe-cawe merusak konstitusi dan demokrasi.
Ia menyebut kondisi ini menyedihkan karena menurutnya Indonesia pernah punya Presiden, yang bukan negarawan.
Dalam kritiknya, Denny kembali menekankan bahwa seorang negarawan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau keluarga.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan keputusan politik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga
“Dengan menggantungkan nasib hampir 300 juta rakyat Indonesia ke pundak anaknya Wapres Gibran Rakabuming Raka; yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas: Saudara Jokowi memang Presiden MINUS Negarawan!” tulisnya.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
