Bamsoet: Negara Bukan Dalang ‘Teror’ Penyiraman Air Keras Andrie Yunus!

DEMOCRAZY.ID – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan bahwa unsur negara atau pemerintah bukan aktor intelektual di balik aksi teror tersebut.

Menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet itu, sikap tegas pemerintah, termasuk pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengutuk keras peristiwa tersebut, menjadi indikasi bahwa negara tidak terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

“Respons cepat TNI-Polri mengungkap kasus tersebut menunjukkan ketaatan kedua institusi melindungi serta merawat citra negara dan pemerintah di mata masyarakat serta komunitas internasional,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat.

Ia menilai langkah cepat TNI dan Polri dalam mengungkap kasus ini memiliki arti penting dalam menjaga citra demokrasi serta pemerintahan saat ini.

Baca Juga

Israel Blokir Akses Al Aqsa untuk Pertama Kali Sejak 1967, Ratusan Umat Muslim Gagal Salat Id

Bamsoet juga menyampaikan apresiasi kepada aparat yang dinilai sigap dalam mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan.

Motif di balik aksi tersebut harus terus didalami, baik melalui mekanisme internal Tentara Nasional Indonesia maupun proses hukum yang berjalan.

Menurutnya, aksi teror, intimidasi, dan kekerasan terhadap pihak yang menyampaikan kritik justru merugikan pemerintah dan institusi negara itu sendiri.

Baca Juga

Awan Hitam di Langit Garuda: Antara ‘Baut Bodong’, Utang Menggunung dan Hilangnya Marwah Bintang Lima

“Dengan respons seperti itu, TNI dan Polri menjelaskan bahwa negara dan pemerintah tidak membungkam kritik dari publik,” kata dia.

Bamsoet menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar hingga ke aktor intelektual di balik aksi tersebut, tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini menjadi contoh adanya oknum dalam institusi negara yang berpotensi mencoreng citra pemerintah.

Dalam beberapa waktu terakhir, menurutnya, tindakan teror dan intimidasi terhadap kelompok kritis memang kerap terjadi.

Baca Juga

MUI Singgung Hukum ‘Haram’ Umumkan Lebaran Selain Pemerintah

“Kalau tidak ditangani dengan tindakan tegas, kecenderungan Itu akan merusak kredibilitas negara dan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sumber: Suara