Analis Senior ISEAI: BUMN Era Erick Thohir Jadi Alat Kebijakan Negara, Tanpa Kompensasi Fiskal Yang Memadai
DEMOCRAZY News
30 Maret 2026 11:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Analis senior dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny Sasmita menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang potensi pemanggilan eks pimpinan BUMN oleh aparat penegak hukum, mengandung sinyal politik dan ekonomi sekaligus.
“Secara politik, pernyataan tersebut menjadi sinyal penegakan hukum sekaligus upaya ‘membersihkan meja’ sebelum fase konsolidasi kekuasaan,” ujar Ronny di Jakarta, dikutip Minggu (29/3/2026).
Ia menilai, memang tidak seluruh kinerja BUMN di era Erick Thohir (Etho) buruk.
Namun, terjadi ekspansi besar-besaran terutama BUMN karya untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
“Hal itu dianggap selaras dengan agenda negara, yakni mempercepat konektivitas dan menutup gap logistik. Namun, problem utamanya ada pada model pembiayaan dan tata kelola risiko,” jelasnya.
Menurutnya, banyak proyek dikerjakan dengan leverage tinggi, mulai dari utang besar, margin tipis, sampai pada feasibility ekonomi yang dipaksakan.
Akibatnya, sejumlah BUMN karya mengalami tekanan likuiditas, bahkan mendekati gagal bayar.
“Jadi, bukan semata-mata korup atau tidak, tetapi juga ‘model bisnisnya sehat atau tidak’. Di titik ini, masalahnya bukan lagi pada niat pembangunan, tapi pada governance architecture,” ungkapnya.
“Ada indikasi bahwa fungsi pengawasan, risk management, dan disiplin investasi tidak berjalan optimal. BUMN diperlakukan sebagai quasi-fiscal instrument alias alat kebijakan negara, tanpa kompensasi fiskal yang memadai,” tegas Ronny.
Hal ini, lanjutnya, membuka peluang moral hazard, di mana direksi mengejar penugasan, bukan mengejar profitabilitas jangka panjang.
Lalu apakah hal ini bertentangan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo? Ronny menilai secara prinsip, bertentangan.
“Kalau diperhatikan, Asta Cita jelas menekankan efisiensi, kemandirian ekonomi, dan tata kelola bersih. Tapi problem BUMN ini, bukan produk satu periode. Ini akumulasi lama yang ‘dipercepat’ di era ekspansi agresif sepuluh tahun sebelumnya. Jadi, yang kita lihat sekarang adalah konsekuensi struktural, bukan sekadar kesalahan personal,” tuturnya.
Ronny mengatakan, jika Presiden Prabowo serius ingin membenahi BUMN, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan.
Pertama, pisahkan secara tegas fungsi BUMN sebagai entitas komersial dan sebagai agen pembangunan.
Kalau ada penugasan, harus ada skema kompensasi yang transparan dari APBN.
“Kedua, restrukturisasi utang dan konsolidasi BUMN karya secara realistis, bukan kosmetik. Ketiga, perkuat governance seperti audit independen, transparansi proyek, dan penegakan hukum yang konsisten, bukan tebang pilih,” pungkas Ronny.
Peringatan dari Prabowo
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Presiden Prabowo Subianto menyinggung para pemimpin BUMN terdahulu.
“Bayangkan nggak? Siapa yang me-manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan pimpinan-pimpinan,” ucapnya.
Dia menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang.
Ia meminta pertanggungjawaban para pimpinan BUMN terdahulu. “Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” ungkapnya.
Prabowo memastikan, pemerintah tidak akan main-main dalam penegakan hukum. Untuk itu, seluruh pihak menghentikan perilaku korupsi.
“Kan mereka ngejek, Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue,” kata Prabowo disambut tepuk tangan.
“Saya paling kasihan kalau saya lihat tokoh atau kawan diborgol, pakai baju oranye, kasihan anak istrinya, sudahlah. Sudahlah, kita semua sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil enggak sesuai nomor urut, senioritas. Belum tentu aku duluan. Bisa-bisa yang muda-muda. Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” tutup Prabowo.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
