Anak Buah Prabowo: Kartel Ketar-Ketir Usai Bandara Ilegal Morowali Ditutup!
DEMOCRAZY News
26 November 2025 6:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Anak buah Presiden RI Prabowo Subianto, Dahnil A Simanjuntak menyebut para kartel ketar-ketir usai pemerintah menutup Bandara di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah itu sempat kena sidak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sjafrie sendiri mengaku heran ada bandara yang tidak ada bea cukai atau pihak Imigrasi di dalamnya.
Politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Haji Dahnil A Simanjuntak pun buka suara pada Rabu (26/11/2025) di platform X miliknya.
Dahnil tidak habis pikir ada bandara ilegal di sebuah wilayah industri megah di Indonesia.
“Bayangkan, bisa ada bandara beroperasi, yang tidak bisa perangkat negara terlibat dan ada di dalamnya. Tidak ada Bea Cukai, tidak ada Imigrasi. Bandara itu adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, hal itu membuktikan bahwa selama ini negara telah dikangkangi dengan keberadaan bandara ilegal tersebut.
Namun saat ini, di era Presiden RI Prabowo Subianto, bandara tersebut ditertibkan.
Baca Juga
“Negara bisa “dikangkangi” seperti itu. Dan, kini di Era Presiden @prabowo Bandara itu ditertibkan,” jelas Dahnil.
Menurut Dahnil sikap tegas negara kali ini akan membuat kartel dan mafia terancam dengan pemerintah Indonesia.
Dahnil pun mengajak masyarakat kompak untuk menegakan kedaulatan negara.
“Sekali lagi kita jaga Presiden @prabowo dengan sepenuh hati, rakyat dan elit harus kompak, kartel dan mafia besar akan terus terancam dengan Pak Prabowo di semua lini di semua sektor,” jelasnya.
Bayangkan, bisa ada bandara beroperasi, yang tidak bisa perangkat negara terlibat dan ada di dalamnya. Tidak ada Bea Cukai, tidak ada Imigrasi. Bandara itu adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA https://t.co/K6ib2E2CIf.
Negara bisa…— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) November 26, 2025
Diketahui pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
Baca Juga
Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
Baca Juga
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
