Alhamdulillah! Yayasan Didirikan Presiden Prabowo Ikut ‘Proyek MBG’
DEMOCRAZY News
27 Februari 2026 12:55 pm
.
4 menit membaca
Alhamdulillah Yayasan Didirikan Presiden Prabowo Ikut Proyek MBG
Oleh: Yunus Hanis Syam | Pemerhati Politik dan Sosial
Alhamdulillah. Negeri ini memang penuh kejutan yang menenteramkan batin. Ketika rakyat kecil masih sibuk menghitung harga beras dan cabai, kabar menggembirakan datang dari jagat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu dapur program tersebut ternyata dikelola oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional—sebuah yayasan yang dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pendiri.
Lebih menghangatkan suasana, keluarga mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga tercatat sebagai pengurus. Sebuah kombinasi antara kekuasaan, keluarga, dan program publik yang tentu saja—menurut para pengagumnya—murni lahir dari niat pengabdian.
Di atas kertas, tidak ada yang salah. Yayasan boleh ikut program. Yayasan boleh mengelola dapur.
Yayasan bahkan boleh memiliki lebih dari sepuluh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), selama memenuhi syarat administratif dan teknis. Semua sah. Semua legal. Semua prosedural.
Dan tentu saja, semua mengalir.
MBG adalah program besar. Anggarannya besar. Jangkauannya luas. Targetnya jutaan anak sekolah.
Baca Juga
Dalam bahasa pembangunan, ini proyek strategis. Dalam bahasa politik, ini ladang citra. Dalam bahasa ekonomi, ini arus kas yang stabil.
Dapur-dapur MBG bukan hanya tempat memasak nasi, telur, dan sayur. Ia adalah simpul distribusi anggaran negara. Setiap porsi makanan ada biaya bahan baku. Ada biaya operasional. Ada biaya tenaga kerja. Ada biaya distribusi.
Dan jika satu yayasan boleh mengelola lebih dari sepuluh SPPG, maka yang mengalir bukan lagi sekadar aroma tumis kangkung, melainkan potensi cuan yang wangi.
Semakin banyak dapur, semakin tebal asapnya. Dan semakin tebal asapnya, semakin besar pula perputaran anggarannya.
Baca Juga
Rakyat mungkin melihatnya sebagai program mulia: anak-anak makan siang gratis. Tetapi dalam perspektif tata kelola, pertanyaannya bukan pada makanannya. Pertanyaannya pada siapa yang memasak dan siapa yang menghitung.
Kita tentu percaya pada integritas pemimpin. Namun demokrasi modern tidak dibangun di atas kepercayaan personal, melainkan pada sistem yang mencegah konflik kepentingan.
Ketika seorang presiden tercatat sebagai pendiri yayasan yang ikut mengelola proyek negara yang ia gagas, ruang tafsir publik menjadi terbuka lebar. Apalagi jika keluarga inti berada dalam struktur pengurus.
Apakah presiden terlibat langsung dalam operasional? Bisa saja tidak. Apakah yayasan tersebut sah mengikuti proyek? Bisa saja sah.
Namun etika publik bukan hanya soal sah atau tidak sah. Ia soal kepantasan, jarak, dan sensitivitas terhadap persepsi.
Karena dalam politik anggaran, persepsi sering lebih kuat dari pasal-pasal.
Nama yayasannya indah: Gerakan Solidaritas Nasional. Solidaritas mengandung makna kebersamaan.
Nasional berarti untuk seluruh rakyat. Tetapi dalam praktiknya, solidaritas bisa berubah menjadi sirkulasi anggaran yang terkonsentrasi.
Baca Juga
Bayangkan jika satu yayasan mengelola 10 SPPG. Lalu 15. Lalu 20. Setiap SPPG melayani ribuan porsi per hari. Setiap porsi ada nilai rupiahnya. Setiap rupiah berasal dari pajak rakyat.
Kita tidak sedang menuduh. Kita hanya menghitung.
Dalam ekonomi politik, siapa yang menguasai dapur, menguasai distribusi. Siapa yang menguasai distribusi, menguasai loyalitas. Dan siapa yang menguasai loyalitas, menguasai narasi.
Bangsa ini memiliki sejarah panjang tentang relasi kuasa dan keluarga. Kita pernah belajar bahwa ketika kekuasaan dan lingkar keluarga bertemu dalam proyek-proyek negara, akuntabilitas menjadi rapuh.
Tidak harus ada pelanggaran hukum untuk membuat publik gelisah. Cukup ada potensi ketidakadilan distribusi kesempatan. Cukup ada kesan bahwa akses tidak setara.
Apakah yayasan lain memiliki peluang yang sama luas? Apakah proses seleksinya transparan? Apakah publik bisa mengakses data siapa mengelola berapa dapur dan berapa nilai kontraknya?
Jika jawabannya terang dan terbuka, maka polemik akan surut. Tetapi jika datanya samar, maka satire akan tumbuh subur.
Alhamdulillah, kita hidup di zaman di mana pemimpin begitu peduli pada gizi anak bangsa hingga rela yayasannya turun tangan langsung. Betapa besar cinta itu.
Baca Juga
Namun cinta dalam tata kelola negara perlu dibatasi pagar etika. Karena tanpa pagar, cinta bisa berubah menjadi konsentrasi kuasa. Dan konsentrasi kuasa selalu punya risiko.
Program MBG pada dasarnya baik. Memberi makan anak-anak sekolah adalah langkah progresif.
Tetapi kebaikan program bisa ternodai oleh bayangan konflik kepentingan. Bukan karena niat jahat, melainkan karena desain yang terlalu permisif.
Negara modern berdiri di atas transparansi. Jika memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka bukalah seluruh data pengelolaan SPPG.
Siapa pengelolanya. Berapa jumlahnya. Berapa nilai kontraknya. Bagaimana mekanisme pengawasannya.
Biarkan publik menilai.
Karena dalam demokrasi, rakyat bukan hanya penerima nasi kotak. Rakyat adalah pemilik anggaran.
Kita ingin MBG menjadi program gizi, bukan program gizi plus jaringan kekuasaan.
Alhamdulillah jika semuanya bersih. Tetapi dalam politik, doa saja tidak cukup. Perlu sistem yang membuat bahkan malaikat pun tak punya ruang untuk curiga.
Sebab di negeri ini, yang sering membuat kenyang bukan hanya nasi, melainkan akses. ***
Artikel terkait lainnya
