DEMOCRAZY.ID – Ketersediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata belum seideal yang dibayangkan.
Hasil riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap, hanya sebagian kecil sumber air yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan kota.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran soal keberlanjutan pasokan air bersih di masa depan, terutama menjelang target IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Peneliti BRIN, Laras Tursilowati, menjelaskan bahwa dari hasil pemetaan dan analisis menggunakan artificial neural network (ANN) dengan tingkat akurasi 97,7%, hanya sekitar 0,5% air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, sekitar 79% wilayah IKN merupakan kawasan non-air, artinya lahan yang tidak secara langsung menghasilkan atau menyimpan air.
Menurut Laras, data ini menunjukkan kondisi yang belum ideal bagi pembangunan kota besar.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengandalkan curah hujan semata, mengingat kebutuhan air di kota yang berkembang pesat akan meningkat tajam.
“Air bersih bukan hanya soal ketersediaan, tapi soal pengelolaan dan keberlanjutan,” ujarnya dalam pemaparan hasil riset internal BRIN di Jakarta.
Meski hasil kajian ini belum secara resmi disampaikan ke Otorita IKN, Laras berharap temuan ini dapat menjadi peringatan dini bagi pemerintah.
Ia menilai, langkah mitigasi harus segera dirancang, mulai dari perencanaan tata ruang, konservasi air, hingga infrastruktur pengelolaan yang terintegrasi.
BRIN menilai bahwa tantangan air bersih di IKN tidak bisa diselesaikan hanya lewat pembangunan waduk atau embung.
Diperlukan pendekatan lintas disiplin untuk menggabungkan hidrologi, konservasi lahan, dan teknologi digitalisasi air agar sistem pasokan air kota bisa berjalan berkelanjutan.
“Jika air tidak dikelola secara bijak, potensi konflik atau persaingan kebutuhan di masa depan akan sulit dihindari,” kata Laras.
Melihat kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki curah hujan tinggi, BRIN menyarankan penerapan konsep “sponge city”, kota yang mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui taman, ruang hijau, dan sistem drainase berlapis.
Selain itu, pembangunan hutan kota di sekitar IKN juga dianggap krusial.
Hutan berfungsi sebagai penyangga ekologis untuk menjaga cadangan air tanah dan menstabilkan iklim mikro kawasan.
Langkah lain yang direkomendasikan adalah pembangunan embung-embung kecil, sistem pemanenan air hujan, serta penerapan digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih efisien dan bisa dimonitor secara real-time.
BRIN menekankan bahwa keberlanjutan IKN tidak hanya bergantung pada infrastruktur megah, tapi juga pada kemampuan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama membangun sistem pengelolaan air yang tangguh dan adaptif.
“Air adalah fondasi dari semua aktivitas perkotaan, dari industri, rumah tangga, hingga lingkungan hidup,” tegas Laras.
“Kalau fondasinya rapuh, visi kota hijau dan berkelanjutan di IKN bisa terancam.”
Dengan meningkatnya kesadaran soal pentingnya air, BRIN berharap temuan ini bisa membuka ruang diskusi lebih luas.
Keberlanjutan IKN harus dirancang bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi untuk generasi mendatang yang akan mewarisi kota ini.
Ketersediaan air bersih di IKN bukan sekadar isu teknis, tapi persoalan strategis yang menentukan arah pembangunan nasional.
Pemerintah perlu bertindak cepat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi memastikan setiap tetes air di IKN dapat menopang kehidupan dan kemajuan kota masa depan Indonesia.
Sumber: Konteks