Agar Tak Senasib Timor-Esemka: Mobil Nasional Ala Prabowo Harus Bebas Politik, Kualitas Nomor Wahid!
DEMOCRAZY News
22 Oktober 2025 4:44 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan pemerintah untuk segera membuat peta jalan dan meninggalkan keterkaitan dengan politik dalam mewujudkan impian Indonesia memiliki mobil nasional.
Menurutnya, hal itu penting menjadi landasan sebelum Indonesia memulai produksi mobil buatan dalam negeri.
Ia mengingatkan agar mobil nasional ke depan tidak mengulangi nasib pendahulunya, semisal Timor dan Esemka.
“Akibat proteksionisme eksklusif untuk Timor yang berujung kita disidang di abiterase WTO, lalu untuk Esemka minim alih teknologi, dan keterkaitan politik Esemka yang mengubur proyek ini saat rezim berubah,” kata Yannes, Rabu (22/10/2025).
Kekinian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku sudah mengusulkan agar program mobil nasional masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), namun hal itu tidak cukup.
Yannes mengatakan perlu dilakukan koordinasi lintas kementerian terkait kesiapan Indonesia dari sisi kapasitas teknis rekayasa kendaraan sebelum mulai produksi mobil nasional.
“Semua ini haruslah segera dipetakan ulang seluruhnya demi memastikan tingkat kematangannya dan seperti apa mitigasinya,” kata Yannes.
Yannes berkeyakinan Prabowo akan lebih hati-hari dalam memulai langkah awal membangun mobil buatan dalam negeri.
Menurutnya, Prabowo tidak akan membangun mobil nasional ke depan seperti halnya Esemka.
“Presiden Prabowo tentunya akan menghindari ide mobil nasional yang identik dengan Esemka, produk rebadging tanpa uji ketat dan terkesan sebagai proyek pencitraan ya,” kata Yannes.
Kunci Keberhasilan
Yannes mengatakan ada dua kunci keberhasilan untuk membangkitkan mobil nasional dalam tiga tahun.
Pertama, ide membangun mobil nasional harus dilepaskan dari narasi sebagai proyek presiden dan netral dari urusan politik.
Baca Juga
“Ide besar ini harus melepaskan narasi proyek presiden dan segera transformasikan idea mobil nasional menjadi roadmap kebijakan industri jangka panjang yang netral secara politik,” kata Yannes.
“Seperti Roadmap EV Nasional 2025-2045, dengan keterlibatan konsorsium transparan (BUMN dengan kualifikasi SDM-nya yang kompeten, startup lokal untuk industri parts tier 3 dan 2 yang berkualitas, mitra global yang siap tidak terikat kaku dengan prinsipal brand luar negeri),” sambungnya.
Hal kedua yang menjadi kunci penting ialah utamakan kualitas mobil dinas. Yannes mengatakan kualitas harus di atas nasionalisme.
“Mulai memprioritaskan kualitas di atas nasionalisme. Perlu segera melakukan uji ketat minimal 2–3 tahun di sistem yang terkontrol dan dilakukan update untuk setiap hal yang perlu mitigasi segera, misalnya pada armada pemerintah sebelum melakukan ekspansi ke pasar umum,” kata dia.
Baca Juga
“Serta pastikan kebijakan insentif ini berlaku untuk semua produsen yang ada di Indonesia, bukan hanya satu merek yang kelak akan dibuat, agar sesuai aturan WTO sehingga kasus Timor tempo hari tidak terulang lagi,” Yannes menambahkan.
Selain dua hal tersebut, Yannes menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun data kualitas mobil nasional.
Dua poin tersebut yang perlu secara terbuka dipublikasikan.
“Yang tak kalah penting, pemerintah saat ini harus lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan publikasi data kualitas, misalnya jika kita memutuskan mengembangkan EV, informasikan hasil tes baterai, keandalan dan lain sebagainya, agar dapat menghindari gugatan hukum seperti kasus Esemka,” kata Yannes.
Baca Juga
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
