DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.
bahwa mafia tanah akan tetap ada “sampai kiamat kurang dua hari” langsung mengundang reaksi keras.
Kalimat itu terkesan enteng, padahal masalah mafia tanah adalah luka panjang bagi ribuan warga yang lahannya dirampas.
Sertifikatnya tumpang tindih, atau dipermainkan oknum sejak bertahun-tahun.
Bagi banyak orang, ucapan Menteri yang seharusnya menjadi garda terdepan pembenahan sektor pertanahan justru terdengar seperti bentuk keputusasaan.
Seolah negara menyerah lebih dulu sebelum bertarung.
Ucapan Nusron itu muncul ketika ia menanggapi sejumlah kasus sengketa lahan, termasuk yang menyeret nama besar seperti Jusuf Kalla.
Alih-alih menegaskan strategi pemberantasan secara optimistis, pernyataan tersebut justru memunculkan kesan bahwa mafia tanah adalah sesuatu yang “dibiarkan ada”.
Kalimat “sampai kiamat kurang dua hari” memberi bayangan gelap bahwa apa pun upaya pemerintah, hasilnya mungkin tak akan signifikan.
Padahal, reformasi pertanahan digadang-gadang sebagai agenda besar pemerintahan
Membenahi birokrasi, membersihkan oknum, menertibkan sertifikat, hingga mempersempit ruang mafia.
Video di Akhir Artikel
Reaksi warganet cukup deras. Banyak yang menilai pernyataan itu bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berbahaya.
Jika pejabat tertinggi di sektor pertanahan saja mengakui bahwa mafia tanah tak bisa diberantas, apa harapan bagi ribuan korban?
Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa negara hadir, bukan ucapan yang terkesan menormalisasi kejahatan.
Mafia tanah telah memiskinkan masyarakat, memecah belah keluarga, memunculkan konflik sosial, hingga melahirkan proses hukum panjang yang menyedot energi.
Ketika Menteri mengatakan mafia tanah tidak mungkin hilang, persepsi yang muncul adalah negara tidak punya taring.
Padahal, publik berharap menteri justru menyampaikan sikap tegas bahwa siapapun pelakunya, termasuk oknum internal, harus ditindak tanpa kompromi.
Beberapa pengamat bahkan menilai ucapan seperti itu berpotensi mengganggu legitimasi reformasi agraria.
Pemerintah sebelumnya berulang kali berjanji bahwa era mafia tanah akan ditekan habis. Namun pernyataan Nusron seolah menepis ekspektasi itu.
Pada akhirnya, publik menuntut tanggung jawab komunikasi.
Di tengah kasus besar seperti sengketa tanah JK dan banyaknya temuan oknum di daerah, ucapan pesimistis bisa menjadi bumerang yang menggerus wibawa lembaga.
Ucapan Nusron Wahid telah membuka ruang kritik besar bukan hanya soal apa yang ia katakan, tetapi apa yang publik harapkan dari seorang Menteri ATR/BPN.
Masyarakat ingin mendengar kepastian, bukan keputusasaan.
Masyarakat ingin melihat keberanian, bukan normalisasi kejahatan.
Harapannya, pernyataan yang sempat viral ini menjadi titik balik.
Bahwa kementerian justru akan bekerja lebih keras, lebih tegas, dan lebih transparan bukan semakin tunduk pada realitas buruk bernama mafia tanah.
Baca JugaView this post on Instagram
Sumber: PojokSatu