Sama-Sama Jadi Pahlawan, Kenapa Nama Gus Dur dan Marsinah Dipakai, Soeharto Tidak? Ini Jawaban Pigai!

DEMOCRAZY.ID – Hanya satu hari setelah gelar pahlawan nasional resmi dianugerahkan, sebuah langkah simbolis yang sarat makna politik dan keadilan historis diambil oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri HAM, Natalius Pigai, secara resmi mengumumkan bahwa Gedung Kementerian HAM akan menggunakan nama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pada saat yang sama, nama aktivis buruh yang menjadi martir, Marsinah, diabadikan sebagai nama ruang pelayanan publik kementerian.

Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh pada Senin, 10 November 2025.

Namun, di antara 10 nama tersebut, ada dua figur yang berseberangan secara historis, yakni Gus Dur, Marsinah, dan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Keputusan Pigai untuk hanya memilih Gus Dur dan Marsinah dan secara mencolok menyingkirkan nama Soeharto dilihat sebagai penegasan sikap negara atas isu-isu pelanggaran HAM masa lalu.

“Saya akan keluarkan keputusan Menteri Hak Asasi Manusia untuk memberikan penguatan penetapan terhadap gedung ini. Maka sepanjang keputusan Menteri HAM itu tidak dicabut, maka gedung ini tetap nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” kata Pigai, Selasa, 11 November 2025.

Pemilihan Gus Dur sebagai nama gedung utama kementerian bukanlah tanpa alasan. Bagi Pigai, Gus Dur adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan.

Ia memuji sosok Gus Dur sebagai figur yang berani menabrak tembok-tembok kejahatan sepanjang hidupnya.

Penggunaan nama Gus Dur, yang juga seorang presiden, menjadi simbol bahwa negara kini secara resmi menempatkan nilai-nilai pluralisme dan pembelaan HAM ala Gus Dur sebagai fondasi utama kementerian tersebut.

Di sisi lain, pemilihan nama Marsinah untuk ruang pelayanan publik memiliki dampak simbolis yang tak kalah kuat bagi para pencari keadilan.

Ini adalah ruang tempat para korban mengadukan nasib mereka.

Marsinah, seorang buruh perempuan yang tewas secara brutal demi memperjuangkan hak-hak buruh, kini menjadi wajah yang akan menyambut setiap pengadu.

Bagi Pigai, ini adalah pesan bagi para korban sekaligus bagi aparat kementerian.

“Dia mati demi memperjuangkan keadilan. Maka, tempat pelayanan ini menjadi simbol bahwa siapa pun yang akan datang, para pengadu harus menanamkan ketika melihat wajah Marsinah… bahwa dia mau ingin memperjuangkan dan untuk mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Ketika didesak oleh wartawan mengenai alasan mengapa nama Soeharto yang juga baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional tidak dipertimbangkan, Natalius Pigai memilih untuk bungkam.

Ia menolak mengomentari apakah rekam jejak dugaan pelanggaran HAM di era Orde Baru menjadi alasan utama penolakan tersebut.

“Saya kira pemberian nama ini, tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa diperdebatkan,” pungkasnya, menutup diskusi soal nama kontroversial tersebut.

Sumber: Konteks

Artikel terkait lainnya