Purbaya Godok RUU Redenominasi Rupiah, Intip 12 Negara yang Pernah Lakukan Reformasi Mata Uang Besar-Besaran
DEMOCRAZY News
9 November 2025 4:38 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan besar, yakni wacana perubahan harga mata uang alias redenominasi.
Langkah pemerintah Indonesia ini menyusul sejumlah negara yang telah melakukan penyederhanaan mata uang bahkan beberapa di antaranya tercatat sebagai redenominasi terbesar di dunia.
Dikutip dari berita VIVA, Purbaya tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi Rupiah yang dicanangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, yang ditetapkan 10 Oktober 2025 dan mulai diundangkan pada 3 November 2025.
Dalam baleid tersebut dijelaskan bahwa urgensi pembentukan RUU Redenominasi sebagai langkah efisiensi perekonomian.
Fenomena redenominasi bukan hal baru di dunia. Sejumlah negara telah melakukannya dengan alasan yang beragam, mulai dari hiperinflasi ekstrem, perang, hingga reformasi ekonomi. Melansir dari FXSSI, berikut 12 negara dengan redenominasi paling signifikan sepanjang sejarah.
1. Hungaria
Hungaria mencatat sejarah sebagai negara dengan redenominasi terbesar di dunia pada 1946.
Kala itu, mata uang pengő yang terpuruk akibat hiperinflasi pasca-Perang Dunia II digantikan oleh forint dengan nilai tukar fantastis, 400 optiline pengő menjadi 1 forint.
Nilai uang terus merosot hingga harga barang melonjak lima kali lipat setiap hari.
Baca Juga
Pemerintah akhirnya menerbitkan unit baru bernama adopengő sebelum akhirnya menetapkan forint yang hingga kini menjadi mata uang resmi dan relatif stabil.
2. Zimbabwe
Zimbabwe dikenal sebagai negara dengan hiperinflasi ekstrem yang memaksa tiga kali redenominasi antara 2006 hingga 2009.
Pemerintah menukar 10 septiliun dolar lama menjadi satu dolar baru, setelah nilai tukar melambung hingga 79,6 miliar persen per bulan.
Krisis ini membuat masyarakat beralih menggunakan mata uang asing seperti dolar AS dan rand Afrika Selatan. Setelah sempat menonaktifkan dolar Zimbabwe, negara itu baru mengembalikannya pada 2019 dengan inflasi yang masih tinggi akibat kekeringan dan pandemi.
Baca Juga
3. Yunani
Setelah terbebas dari pendudukan Nazi Jerman pada 1944, Yunani melakukan redenominasi besar-besaran dengan memangkas 50 miliar kali nilai drachma.
Hiperinflasi kala itu mencapai 3×10¹⁰ persen sehingga uang bernilai 100 miliar drachma hanya mampu membeli kebutuhan pokok.
Meski pemerintah berhasil menekan inflasi bertahun-tahun kemudian, drachma kembali direvaluasi pada 1954, dan akhirnya digantikan oleh euro pada 2001.
4. Jerman
Jerman juga pernah mengalami krisis moneter berat usai Perang Dunia I.
Saat itu, mark emas digantikan oleh Papiermark yang nilainya terus anjlok akibat pencetakan uang tanpa batas untuk membayar utang perang.
Inflasi mencapai 29.500% persen pada 1923, membuat uang seratus triliun mark hanya bernilai 24 dolar AS.
Pemerintah menggantinya dengan Rentenmark dengan rasio 1 triliun banding 1, yang kemudian diganti lagi menjadi Reichsmark, berhasil menstabilkan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik.
5. Yugoslavia
Yugoslavia menghadapi hiperinflasi panjang pada 1992–1994 dengan empat kali redenominasi hanya dalam dua tahun.
Baca Juga
Perang Bosnia dan embargo ekonomi menyebabkan nilai dinar anjlok hingga satu juta persen.
Pemerintah bahkan sempat mengganti 1 dinar baru dengan 13 juta dinar lama. Akhirnya, Novi dinar diperkenalkan dan dipatok terhadap Deutsche Mark untuk memulihkan stabilitas.
6. Tiongkok
Pada masa Perang Saudara tahun 1948–1949, Tiongkok mengalami inflasi besar akibat pembiayaan militer.
Pemerintah memperkenalkan “golden yuan” menggantikan yuan lama dengan rasio 3 juta banding 1, namun inflasi tetap melonjak hingga 1,1 juta persen per tahun.
Setelah kekuasaan beralih ke pemerintahan baru, mata uang renminbi diterbitkan, dan pada 1955 dilakukan redenominasi 10.000 yuan lama menjadi 1 yuan baru yang kini menjadi salah satu mata uang utama dunia.
7. Nikaragua
Nikaragua pertama kali mengganti peso dengan córdoba pada tahun 1912, namun krisis ekonomi dan perang sipil membuat inflasi melonjak hingga 13.000 persen pada 1980-an.
Pemerintah menerbitkan córdoba oro pada 1991 dengan nilai tukar 1 banding 5 juta, menandai babak baru reformasi ekonomi.
Meski diterpa bencana seperti Badai Joan, stabilitas berhasil dipulihkan lewat kebijakan fiskal ketat dan dukungan sektor ekspor.
Baca Juga
8. Kongo
Zaire atau Kongo memperkenalkan mata uangnya sendiri pada 1960, namun inflasi kronis akibat korupsi dan perang sipil membuat pemerintah melakukan redenominasi pada 1993 dengan nilai tukar 3 juta zaires lama untuk 1 baru.
Krisis terus berlanjut hingga 1997, saat negara mengembalikan franc Kongo dengan rasio 1 banding 100.000 zaire.
9. Bolivia
Bolivia mengalami inflasi hingga 20.000 persen pada 1980-an akibat defisit fiskal.
Pemerintah memperkenalkan boliviano baru pada 1987 dengan rasio 1 juta peso lama menjadi 1 boliviano baru.
Reformasi ekonomi dan disiplin fiskal berhasil menekan inflasi hingga level terkendali di awal 1990-an.
10. Peru
Krisis inflasi kronis memaksa Peru mengganti sol dengan inti pada 1985 dengan rasio 1.000 banding 1.
Namun kebijakan itu justru memperburuk keadaan hingga akhirnya muncul “nuevo sol” pada 1991, setara dengan 1 juta inti.
Reformasi ekonomi sukses menjaga stabilitas, dan kini inflasi Peru hanya sekitar 1,5% per tahun.
Baca Juga
11. Angola
Angola mengganti mata uang Kwanza reajustado menjadi Kwanza Baru pada tahun 1999 dengan rasio 1 juta banding 1 setelah inflasi meroket akibat perang sipil.
Meski awalnya sulit, kebijakan baru berhasil mengendalikan inflasi dan menjadikan kwanza lebih stabil.
12. Turki
Turki mengalami inflasi menahun selama tiga dekade hingga 2005, saat pemerintah memangkas enam nol dari lira menjadi Lira baru dengan rasio 1 juta banding 1.
Reformasi ekonomi yang berkelanjutan membawa Lira kembali stabil, meski tekanan inflasi sempat meningkat pada 2017 akibat krisis geopolitik dan kebijakan suku bunga.
Dari berbagai contoh tersebut, redenominasi menjadi langkah penting dalam menata kembali sistem moneter.
Namun, kuncinya bukan sekadar memangkas nol di mata uang, melainkan memastikan stabilitas ekonomi, disiplin fiskal, dan kepercayaan publik berjalan beriringan.
Sumber: VIVA
Artikel terkait lainnya
