PEPS: Jokowi Panik dan Cuci Tangan dari Skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung!
DEMOCRAZY News
28 Oktober 2025 2:03 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah panik dan berupaya mencuci tangan dari skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilainya telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.
Menurut Anthony, proyek KCJB yang diklaim sebagai proyek strategis nasional itu telah merugikan negara sedikitnya Rp73,5 triliun.
Ia menyebut dalih Jokowi yang menyatakan proyek tersebut bukan untuk mencari laba, melainkan investasi sosial, sebagai bentuk upaya menghindar dari tanggung jawab atas kerugian yang nyata.
“Dalih ini jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar,” kata Anthony Budiawan dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Anthony juga menyinggung bahwa pernyataan Jokowi soal investasi sosial memperlihatkan karakter pembohong yang berulang kali ditunjukkan, seperti pada kasus Esemka dan Ibu Kota Negara (IKN), yang hingga kini banyak klaimnya tak terbukti.
Ia kemudian menjabarkan sejumlah alasan mengapa pernyataan Jokowi tidak dapat diterima.
Pertama, jika proyek ini benar tidak bermotif laba, maka tidak seharusnya dikerjakan oleh BUMN dalam bentuk perseroan (PT) yang secara hukum bertujuan mencari keuntungan.
Kedua, proyek yang bersifat sosial semestinya dibiayai atau dijamin oleh APBN dan mendapatkan persetujuan DPR.
Lebih lanjut, Anthony menegaskan bahwa sejak awal, proyek KCJB dikerjakan dengan skema business-to-business (B2B) agar tidak menggunakan dana APBN, dan alasan itu pula yang membuat penawaran Jepang yang lebih murah ditolak, sedangkan China dipilih meski biayanya jauh lebih tinggi.
“Masalah KCJB saat ini bukan soal laba atau sosial, tetapi soal korupsi. Ada indikasi kuat markup dan penyimpangan dalam penunjukan pemenang proyek, yang merugikan negara paling sedikit Rp73,5 triliun,” ujarnya.
Anthony menilai, klaim Jokowi bahwa proyek kereta cepat merupakan investasi sosial justru memperkuat dugaan adanya pemufakatan jahat dalam proses tender untuk menyingkirkan Jepang dan memenangkan China.
Ia menyebut pernyataan Jokowi kini hanya bentuk pembelaan diri yang terpojok karena semakin banyak bukti dan analisis yang mengarah pada dirinya sebagai aktor utama di balik keputusan penunjukan proyek tersebut.
“Jokowi tidak bisa berkelit lagi. Ia harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super raksasa ini,” tegas Anthony.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
