DEMOCRAZY.ID – Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto hari ini Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara dilakukan usai penyidik menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan bakal menetapkan tersangka.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara itu dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar.
“Setelah penggeledahan beberapa posko dan kami lakukan olah TKP, selanjutnya akan digelar perkara. Hal ini sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam gelar perkara ini, Susatyo akan melibatkan sejumlah saksi ahli untuk menentukan dugaan tindak pidana makar pasca penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Gelar perkara melibatkan tim internal, juga para saksi ahli,” tuturnya.
Susatyo berjanji akan mengekspos kasus ini secara transparan termasuk konstruksi perkara.
Hasilnya akan disampaikan melalui konferensi pers hari ini.
“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” sambung Susatyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar terus mengalami perkembangan.
Penanganan perkara yang dilakukan di Mabes Polri tersebut berlangsung secara profesional dengan tetap berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara yang berlaku.
Yusril menjelaskan bahwa keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan tindak pidana makar semakin nyata.
Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” jelas Yusril.
Ia menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri.
Forum tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara dapat berlangsung secara transparan dan terbuka.
Menko Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkapnya.
Terkait barang bukti, Menko Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer.
Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden.
Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.
Untuk diketahui, kasus penyadapan yang berujung permufakatan jahat menjurus makar telah disidik Bareskrim usai menerbitkan laporan baru.
Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Pengamat intelijen politik Andi Wijayanto mengatakan, penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit mengarah pada sebuah gerakan Deep State atau negara bayangan.
Entitas ini menggalang kekuasaan rahasia yang beroperasi di dalam sistem pemerintahan formal yang sah.
Mantan Gubernur Lemhanas ini mengatakan, aktor-aktor lama pemerintahan Jokowi memanfaatkan akses terhadap jejaring aparatur dan menguasai infrastruktur yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi keamanan di luar kewenangan semestinya.
Saat ini Bareskrim masih menyimpan nama-nama besar yang akan mengisi missing link perkara penyadapan ini menuju Solo.
Di antara nama-nama tersebut sudah beredar sebelumnya, seperti Tito Karnavian.
Menurut Sumber, terdapat pula tiga nama lainnya, yaitu dua pejabat level menteri dan satu mantan kepala badan yang berada dalam koordinasi erat dengan Kepolisian RI.