![[UPDATE] Tiga Tokoh Nasional Turun Gunung ke Polda Metro Jaya, Kawal Kasus Ijazah Jokowi dan Tolak Kriminalisasi Peneliti!](https://democrazy.id/wp-content/uploads/2026/02/UPDATE-Tiga-Tokoh-Nasional-Turun-Gunung-ke-Polda-Metro-Jaya-Kawal-Kasus-Ijazah-Jokowi-dan-Tolak-Kriminalisasi-Peneliti.jpeg)
Dedi Mulyadi ‘Ngamuk’! Ancam Pecat Anak Buahnya Jika Terbukti Bohong Soal Anggaran Mengendap Rp4,1 T
DEMOCRAZY News
22 Oktober 2025 4:28 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi melancarkan ultimatum keras kepada Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman terkait polemik dana daerah yang disebut mengendap di bank.
Tak tanggung-tanggung, Dedi menegaskan akan memecat Herman jika terbukti berbohong soal keberadaan dana senilai Rp4,1 triliun yang belakangan disinggung Menteri Keuangan.
Menariknya, Herman Suryatman, dalam sikap profesional yang tegas, langsung menyambut tantangan tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri.
Bahkan dia mundur sebelum sang Gubernur Jawa Barat itu sempat memecatnya.
Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyinggung dana daerah mengendap secara nasional mencapai Rp234 triliun per 15 Oktober, merujuk data Bank Indonesia (BI).
Dalam data itu, Jabar disebut-sebut memiliki dana mengendap sebesar Rp4,1 triliun.
Gubernur Dedi Mulyadi membantah keras angka tersebut.
Ia mengklaim, dana Pemprov Jabar yang tersedia saat itu hanya sekitar Rp2,4 triliun dalam bentuk giro di bank daerah, yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Menkeu Purbaya lantas sempat melempar kemungkinan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi bisa jadi dibohongi oleh stafnya sendiri terkait data dana mengendap ini.
Untuk meredakan polemik dan membuktikan transparansi, Dedi Mulyadi bergerak cepat.
Dilansir dari video TikTok Dedi Mulyadi pada Rabu (22/10/2025) pagi, Gubernur tersebut tampak melakukan perjalanan bersama Sekda Herman Suryatman untuk melakukan klarifikasi.
“Kami mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan pemaparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian, kami juga akan ke BI atau bank sentral,” ujar Dedi.
Baca Juga
Ia secara spesifik menyoroti angka yang disebut Menkeu.
“Kan di paparan Pak Menkeu tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI pada 15 Oktober itu kan di situ ada Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar Rp4,1 triliun tersimpan di giro dan deposito,” sambung Dedi Mulyadi.
Di tengah perjalanan, Dedi Mulyadi menagih kejujuran Sekda Herman, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas daerah.
“Bapak harus jujur sama saya, tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa?” cecar Dedi Mulyadi.
Baca Juga
“Rp2,62 triliun di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Pak,” jawab Herman Suryatman dengan mantap.
Baca juga: Kelakar Menkeu Purbaya ke Dedi Mulyadi: Data Dana Mengendap dari Bank Sentral, Anak Buahmu Ngibulin
Herman juga memastikan bahwa tidak ada uang Pemprov Jabar lainnya yang tersimpan di luar giro Bank Daerah, selain persediaan kas di RKUD.
Puncak ketegangan terjadi ketika Dedi Mulyadi melontarkan ancaman.
Baca Juga
“Kalau kemudian nanti di BI ternyata tanggal 15 Oktober ada uang Rp4,1 triliun, berarti Bapak berbohong sama saya, berbohong juga pada rakyat Jabar. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan,” tegas Gubernur.
Tanpa gentar, Herman Suryatman langsung menyatakan kesiapan dan tanggung jawabnya.
“Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri,” balas Herman, menunjukkan komitmennya terhadap integritas data keuangan daerah.
Kini, nasib jabatan Herman Suryatman dan kebenaran data keuangan Pemprov Jabar akan ditentukan oleh hasil klarifikasi langsung dari Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga
Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buah Ngibulin
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya merespons santai sekaligus jenaka tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut-sebut mengendap di perbankan.
Alih-alih merinci ulang data, Menkeu Purbaya bahkan melemparkan dugaan kocak: “Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh!”
Pernyataan ini muncul setelah Gubernur Dedi Mulyadi menantang Menkeu untuk membuka data terkait klaim uang Pemda Jabar senilai Rp 4,17 triliun yang menganggur di bank.
Dedi Mulyadi sendiri sebelumnya membantah total angka tersebut, mengklaim bahwa dana yang mengendap “hanya” sekitar Rp 2 triliun.
Baca Juga
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa angka yang ia sebutkan berasal dari laporan perbankan yang dihimpun oleh Bank Sentral.
Ia menekankan bahwa datanya tidak spesifik merujuk pada Bank Jabar saja, melainkan data komprehensif dari perbankan secara keseluruhan, yang mencakup dana Pemda.
“Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari,” ujar Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia bahkan menyebutkan bahwa datanya sudah terkonfirmasi mirip dengan data yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa angkanya mirip kok,” tegasnya.
Purbaya melanjutkan bahwa Dedi Mulyadi mungkin hanya memiliki informasi terbatas terkait Bank Jabar, sementara data yang ia gunakan lebih luas.
“Pak Dedi tahu semua bank kan? Dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri saya enggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya enggak tahu,” tambahnya, dengan nada bertanya-tanya.
Tolak Koordinasi Bersama: “Bukan Pegawai Pemda Jabar”
Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa dana yang ia maksudkan adalah dana yang disimpan oleh Pemerintah Daerah Jabar berdasarkan data Bank Sentral, bukan semata-mata di Bank Jabar.
Ketika ditanya apakah Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi atau pengecekan bersama dengan Pemda Jabar untuk menyelesaikan polemik data ini, Menkeu Purbaya memberikan jawaban yang lugas dan menolak ajakan tersebut.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri,” tegas Menkeu Purbaya, menutup perdebatan dengan pernyataan yang sarat penekanan otoritas masing-masing lembaga.
Kumpulkan Pejabat Pemprov Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bergerak cepat merespons polemik nasional terkait dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengendap hingga ratusan triliun di perbankan.
Secara spesifik, Pemda Jabar disebut memiliki dana Rp4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito.
Melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya akan segera “menyelidiki” kebenaran data tersebut dan menjamin transparansi keuangan Pemprov Jabar.
Ia pun mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat, yakni pemecatan, bagi anak buahnya yang terbukti tidak jujur.
“Menanggapi polemik Dana yang tersimpan dalam bentuk deposito Rp4,1 triliun, saya akan terus melakukan langkah-langkah penanganan secara sungguh-sungguh,” tegas Dedi Mulyadi.
Langkah pertamanya adalah mengumpulkan seluruh jajaran pejabat Pemprov Jawa Barat. Tujuannya hanya satu: menguji kejujuran mereka di hadapan publik.
“Yang pertama adalah hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” ucapnya, menukilkan inti tantangannya kepada para staf.
Selain menguji internal, Dedi Mulyadi juga segera melakukan kroscek data kelembagaan. Ia menjadwalkan pertemuan dengan dua otoritas utama hari ini.
“Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” bebernya.
Ancaman tegas Dedi Mulyadi disematkan pada komitmen integritas keuangan di Jawa Barat. Ia tidak main-main dengan janjinya untuk mencopot siapapun yang berupaya menyembunyikan fakta.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan saya berhentikan pejabat itu,” ancam Dedi Mulyadi.
Ancaman pemecatan itu berlaku untuk semua jajaran, tanpa pandang bulu. “Mau Sekdanya salah, mau Kepala Badan Pengelola Keuangannya salah, mau Kepala Badan Pendapatan Daerahnya salah, siapapun yang tidak memiliki integritas pasti saya berhentikan,” tutupnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
