DEMOCRAZY.ID – Angin perubahan bertiup kencang dari Gedung Kementerian Keuangan.
Di balik dinding-dinding kaca yang biasanya sunyi, kini berembus kabar yang membuat langit politik dan ekonomi mendadak gempar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah yang jarang disentuh pejabat sebelumnya: mengaudit ulang sistem perpajakan nasional.
Sekilas, ini tampak seperti kebijakan teknokratis biasa — sekadar pembenahan sistem.
Tapi di lorong-lorong kekuasaan, langkah ini terdengar seperti dentum genderang perang.
Audit itu menyasar langsung ke jantung kekuatan ekonomi lama: kantong-kantong nyaman Kelompok 9 naga, para konglomerat yang selama puluhan tahun tumbuh dalam bayang-bayang celah hukum dan relasi kuasa.
Dan seperti legenda yang kembali hidup, kabar beredar, kelompok 9 Naga — sebutan populer untuk segelintir taipan besar yang punya jejaring kuat di bidang ekonomi dan politik — mulai turun gunung.
Tekanan terhadap Purbaya datang dalam berbagai bentuk: lobi-lobi senyap, pesan berantai, hingga pergerakan politik yang samar.
Namun, di tengah arus deras itu, Purbaya berdiri tegak. Dengan suara tenang namun tajam, ia menegaskan, transparansi pajak adalah kunci keadilan ekonomi.
“Sumber daya negara harus kembali ke rakyat,” ujarnya dalam satu kesempatan, seperti melempar batu ke tengah kolam tenang yang penuh buaya.
Dukungan publik pun meledak. Di media sosial, nama Purbaya mendadak menjadi simbol perlawanan terhadap oligarki.
“Pejabat terakhir yang masih waras di tengah hutan kepentingan,” tulis seorang warganet. Yang lain menyindir dengan tajam: “Begitu pajak disentuh, naga pun keluar dari sarangnya.”
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengoptimalisasi pendapatan negara pada tahun 2026 dengan menempuh dua strategi utama.
Di antaranya, menyelaraskan kebijakan pajak, di mana Kemenkeu akan menyelaraskan kebijakan pajak dengan struktur perekonomian Indonesia dan sistem perpajakan global agar lebih kompetibel.
Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan relevan dan tidak tertinggal dari perkembangan ekonomi dan perpajakan internasional.
Langkah lainnya, mendorong efektivitas reformasi perpajakan.
Kemenkeu akan memantau dan mendorong efektivitas reformasi perpajakan yang sudah berjalan.
Salah satu hasil yang diharapkan dari reformasi ini adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
Strategi ini bagian dari fokus kebijakan pemerintah untuk memperkuat administrasi perpajakan, alih-alih menambah jenis pajak baru di tahun 2026.
Upaya ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru bagi masyarakat.
Langkah audit ini menandai babak baru dalam pertarungan klasik: idealisme versus kepentingan besar.
Di satu sisi, ada seorang menteri yang percaya negara harus berdiri di atas keadilan fiskal.
Di sisi lain, kekuatan tak kasat mata yang sudah berakar puluhan tahun, terbiasa bekerja di balik layar dengan pengaruh nyaris tanpa batas.
Sumber: Herald