Cawe-Cawe Soal Utang Kereta Whoosh dan Family Ofice, Ada Apa dengan Luhut?
DEMOCRAZY News
18 Oktober 2025 7:27 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Marwan Zainuddin menyoroti Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan yang rajin cawe-cawe terhadap kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mulai urusan utang Kereta Whoosh hingga Family Office.
Sebagai pejabat senior, kata dia, Luhut sebaiknya tidak asal melontarkan narasi yang bernada intervensi.
Karena bisa berdampak buruk bagi kinerja Kabinet Merah Putih (KMP).
“Pak Luhut seharusnya fokus saja kepada tugasnya. Dia kan Ketua DEN. Tentu saja, lebih elok jika fokus mencari jalan agar ekonomi Indonesia tumbuh tinggi dengan cepat,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Salah satu bentuk intervensi Luhut, kata Marwan, tergambar ketika merespons langkah tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung (Kereta Whoosh) dari dana APBN, serta wacana pembentukan Family Office.
Pasalnya, Menkeu Purbaya menolak pembayaran utang Kereta Whoosh dan Family Office yang berasal dari kantong APBN, demi menjaga fiskal.
“Sikap Purbaya seharusnya disikapi dengan positif oleh Luhut. Bukan malah membebankan bahkan terlihat menekan Menkeu Purbaya agar menyelamatkan kereta cepat dan mendesak Family Office agar dibiayai oleh APBN,” jelas Marwan.
Jika Luhut serius ingin membangun ekonomi Indonesia, kata Marwan, semestinya mendukung penuh upaya Menkeu Purbaya. Bukan malah sebaliknya.
“Seharusnya Luhut mendukung penuh Purbaya dalam menyelamatkan keuangan negara. Apalagi Purbaya pernah menjadi anak buah Pak Luhut. Bukan malah ngerecokin,” tambahnya.
Marwan mengingatkan, Luhut sebagai tokoh senior seharusnya memberikan kesempatan kepada Menkeu Purbaya untuk bekerja optimal.
Demi memperbaiki ekonomi agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan disegani dalam waktu cepat.
Kritisi 2 Proyek Luhut
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memaparkan alasan menolak pembayaran utang Kereta Whoosh menggunakan APBN.
Baca Juga
Mengingatkan saja, Presiden Jokowi sempat membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diketuai Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Menkeu Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Alasannya masuk nalar, karena seluruh dividen BUMN tak lagi menjadi hak Kemenkeu. Namun berpindah ke brankas BPI Danantara.
“Dulu kan semuanya pemerintah (Kemenkeu). Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen (BUMN) masuk ke Danantara, ya Danantara menjadi cukup mampu untuk membayar itu,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan, Kemenkeu tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara, sejak tahun ini.
Sehingga wajar jika Danantara yang harus menanggung beban utang Kereta Whoosh.
Apalagi pemegang saham utama operator Kereta Whoosh yakni PT KCIC, pemegang sahamnya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII, semuanya BUMN yang di bawah pengelolaan Danantara.
Selain itu, Menkeu Purbaya menolak penggunaan APBN untuk proyek pembangunan Family Office di Bali yang sering dilontarkan Luhut.
Masuk akal juga karena DEN sebagai pengusul proyek Family Office seharusnya mencari sumber pembiayaan sendiri. Tanpa harus ‘merecoki; anggaran negara.
“Dana APBN saat ini, difokuskan untuk program prioritas dan stimulus ekonomi domestik,” kata Menkeu Purbaya.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
