Melihat Gagasan Besar Proyek Family Office Luhut Binsar, Oh Ternyata…

DEMOCRAZY.ID – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim sudah banyak investor yang menunggu Family Office terbentuk.

Namun, pembangunan Family Office di Bali menjadi polemik, karena Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin menggelontorkan dana APBN untuk proyek tersebut.

“Jadi, Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud,” ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).

Luhut menegaskan, pembangunan Family Office itu tidak akan menggunakan duit yang bersumber dari APBN.

Baca Juga

TERUNGKAP! Ribuan Hektar Lahan Sawit Raksasa Milik Prabowo di Aceh Berada di 3 Kabupaten Paling Parah

“Family Office itu enggak ada urusan dengan APBN,” katanya.

Eks Menteri Koordinator Maritin dan Investasi itu mengaku, pembangunan Family Office di Bali ini sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Luhut juga mengaku pernah berencana mengembangkan Family Office di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga

Roy Suryo Bongkar Blunder Relawan Jokowi: Editing Murahan, Bisa Terancam 12 Tahun Penjara!

Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses Family Office di Bali untuk melihat efektivitasnya.

“IKN bisa saja, tetapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

Luhut menjelaskan konsep Family Office yang ia gagas di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berfokus menarik investor, baik domestik maupun asing.

Nantinya kata dia, para investor itu didorong untuk menempatkan dana yang mereka punya di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal. Kemudian selanjutnya akan dikenakan pajak.

Baca Juga

Gubernur Aceh Datangkan Tim dari China untuk Melacak Mayat Korban Banjir

Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep Family Office, Luhut menyatakan akan menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor.

Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke Family Office.

“Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti saya lihat satu per satu,” tutur Luhut.

Sumber: JPNN

Baca Juga

Viral Jawab Jokowi Bukan Lulusan UGM, Roy Suryo: Pembuat LISA Bakal Jadi Tersangka?