Keruwetan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Obral Jabatan hingga Mandeknya Reformasi Polri!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2025 3:18 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Usia pemerintahan Prabowo-Gibran sudah hampir satu tahun.
Namun, di tengah sejumlah program unggulan yang sudah mulai terealisasi, masih banyak persoalan di sana-sini perlu dievaluasi.
Kinerja anggota kabinet sejauh ini juga dirasa belum menunjukkan arah yang baik sesuai ekspektasi publik.
“Satu tahun kepemimpinan Prabowo yang terasa dan menonjol adalah kesemrawutan. Satu program dengan lainnya seolah dikelola tanpa komando yang jelas. Bergerak sendiri-sendiri dan kadang sekadar letupan,” ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia mencontohkan soal Kementerian BUMN, yang tidak pernah nyata dibubarkan, namun tak juga diisi, sehingga menimbulkan tanda tanya publik.
“Makin banyak pejabat, tapi makin tidak jelas tanggung jawab,” kritiknya.
Ray juga mencontohkan Kemendagri yang memiliki 3 wamen, namun keresahan daerah tidak dapat dijawab. Yakni soal dana transfer daerah yang dikurangi.
Beberapa daerah kata Ray, telah menyatakan keberatan mereka, alih-alih dijawab Mendagri, malah Presiden menambah wamennya.
Justru hal itu menurut Ray, sama sekali tidak sesuai antara tuntutan dengan jawaban.
“MBG digas, tapi kualitas anjlok. Korban keracunan dilihat semata soal angka, bukan soal kesehatan dan keselamatan warga. Padahal kewajiban pemerintah itu, menurut konstitusi, adalah menjaga keselamatan warga. Bukan memberi makan gratis,” tuturnya .
Ray juga mengkritik fenomena obral jabatan yang terus dibagi-bagi, di tengah slogan efisiensi.
Jelas, hal itu menurutnya, sangat bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.
Mirisnya, daerah sedang kekurangan uang, uang yang ada malah dibagi-bagi untuk pejabat baru.
“Setahun ini, pejabat dimanja. Para wamen yang sudah dengan tegas dilarang oleh MK jadi komisaris tetap dibiarkan. Kemungkinan menunggu hingga dua tahun ke depan. Alias, menunggu makin banyak uang BUMN kesedot untuk membiayai para pejabat di sekitar presiden,” bebernya.
Reformasi Polri Mandek
Lebih lanjut Ray menyoroti reformasi polisi yang belakangan mulai meredup.
Janji presiden tim reformasinya akan diumumkan selepas presiden kembali dari forum PBB. Dua pekan setelah itu, alih-alih diumumkan, bahkan terasa makin redup.
Baca Juga
“Wakil presiden apalagi. Tak jelas apa tupoksinya. Nyata-nyata disebutkan dalam Undang-undang sebagai ketua percepatan kesejahteraan Papua, tapi terlihat lebih banyak tinggal di Jakarta. Mestinya, setidaknya dua hari dalam seminggu, wapres berkantor di Papua. Di Jakarta pun, aktivitasnya banyak berkutat pada menyambangi sekolah-sekolah umum, tapi jarang ke kampus,” kritik Ray.
Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik IKN yang ditetapkan sebagai ibu kota politik 2028. Menurut Ray hal itu sangat aneh.
Ibu kota politik menurut Ray, sejatinya adalah ungkapan simbolik atas keunikan dan kemenonjolan sesuatu.
Seperti menyebut kota dingin, kota pendidikan, kota kebudayaan dan sebagainya.
Baca Juga
“Lalu apa itu kota politik? Apakah ibu kota politik sama dan sederajat dengan ibu kota negara? Apakah ada kewajiban pemerintah membentuk ibu kota politik? Apakah penamaan ibu kota politik itu dengan sendirinya menghilangkan identitasnya sebagai ibu kota negara? Ruwet dan ruwet,” pungkas Ray.
Sumber: Konteks
Artikel terkait lainnya
