Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Pernyataan Lama Ignasius Jonan Viral!
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2025 8:57 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sosok Ignasius Jonan saat ini jadi perhatian dan sorotan dari berbagai pihak.
Pernyataan lamanya soal kereta cepat Woosh kembali viral.
Di media sosial, pernyataan Ignatius Jonan yang menolak ide proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Woosh dikaitkan dengan pemecatannya sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) oleh presiden kala itu, Joko Widodo.
Cerita pemecatan Jonan yang sempat mereformasi PT KAI itu diungkapkan kembali oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
Semuanya berawal dari penolakan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar sisa utang proyek ini.
Pasalnya bagi Purbaya, sedari awal proyek tersebut memiliki skema Business to Business (b2b) sehingga pemerintah tidak berkewajiban membayarkannya menggunakan APBN.
Dari situ, Agus Pambagio lanjut membongkar lebih jauh kejanggalan-kejanggalan dari proyek ini.
Menurut Agus dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat itu sudah diberi lampu kuning oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.
Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden mengabaikan peringatan itu menurutnya.
Bahkan belakangan, Jonan dipecat dari jabatan sebagai Menteri Perhubungan RI di tahun 2016.
Salah satu kebijakan yang menolak adanya kereta cepat dari Jakarta-Bandung ini.
Ia beralasan karena kecepatan yang dianggap tidak cocok untuk jarak Bandung-Jakarta yang cukup pendek yakni hanya 150 kilometer.
Selain itu Jonan juga mengkritik PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC yang saat itu belum sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam soal konsesi.
Adapun konsesi sendiri adalah pemberian hak atau izin oleh pemerintah atau entitas lain kepada pihak ketiga (individu atau perusahaan), untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam atau fasilitas umum untuk jangka waktu tertentu.
Dan pemerintah dalam hal ini memberikan hak pengoperasian dan pembangunan kereta. Menteri Perhubungan mewakili negara.
Konsesi diberikan maksimum 50 tahun sejak ditandatangani kontrak konsesi, bukan sejak pertama kali operasi.
Bahkan dalam CEO Speaks on Leadership Class” di Universitas Binus, Jakarta, pertengahan 2014, Jonan blak-blakan menyebut proyek kereta cepat tidak berkeadilan sehingga ditolaknya.
“Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan,” kata Jonan.
Jonan pun diketahui dipecat dari Kementerian Perhubungan pada Januari 2016 silam.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
