Presiden Prabowo Takut? Gibran Saja yang Bentuk Tim Reformasi Polri!

DEMOCRAZY.ID – DI akun X-nya, Senin (13/10/25), Muhammad Said Didu menulis: “Kalau Pak Presiden Prabowo masih ‘takut’ membentuk tim Reformasi Polri, maka akan jadi menarik jika Gibran ambil inisiatif membentuk Komite Revitalisasi Parcok bersama Jokowi dan Kapolri. Hahaha.”

Kalimat satire itu terasa seperti tamparan di tengah jidat kekuasaan.

Singkat tapi nyelekit. Tawa di ujung kalimat itu justru menelanjangi betapa seriusnya penyakit kekuasaan hari ini.

Masalahnya bukan sekadar Prabowo belum membentuk tim Reformasi Polri. Lebih dalam dari itu. Publik mulai membaca sinyal ketakutan di lingkar Istana.

Atau paling tidak, kita sebut kebingungan. Setelah berbagai tragedi berdarah dan rentetan skandal internal Polri, reformasi lembaga bersenjata ini menjadi kebutuhan mendesak.

Tapi yang muncul justru diam, tunda, dan bisu. Pertanyaannya: takut pada siapa?

Reformasi Polri sejatinya bukan proyek kecil. Ia menyentuh jantung kekuasaan. Polri bukan sekadar aparat penegak hukum.

Polri juga mesin politik paling efektif di republik ini. Dari pengendalian opini publik hingga urusan logistik politik, tangan-tangan kepolisian ada di mana-mana.

Tak heran, menyentuh Polri sama dengan mengguncang fondasi kekuasaan. Dan di sinilah letak ketakutan itu.

Prabowo mungkin sadar, begitu dia membuka kotak pandora reformasi Polri, banyak hal akan terkuak.

Mulai dari relasi gelap antara bisnis, politik, dan hukum, hingga jaringan oligarki yang menunggangi aparat.

Prabowo akan berhadapan dengan kekuatan yang tak kalah berbahaya dari oposisi politik mana pun.

Tapi bukankah seorang presiden seharusnya berani? Bukankah rakyat memilihnya untuk menegakkan keadilan. Bukan tunduk pada ketakutan?

Sindiran Said Didu tentang “Gibran membentuk Komite Revitalisasi Parcok bersama Jokowi dan Kapolri” sejatinya bukan sekadar lelucon.

Itu ejekan cerdas yang menggambarkan situasi kekuasaan hari ini: kekacauan komando, tumpang tindih peran, dan kian kaburnya siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini.

Kalau Gibran memang punya nyali, silakan saja bentuk tim “Revitalisasi Parcok”.

Mungkin lebih efektif ketimbang menunggu ayahnya atau Prabowo yang saling menatap dalam diam.

Sebab kenyataannya, Polri hari ini bukan hanya lembaga bermasalah, tapi juga simbol kegagalan reformasi.

Dari kasus Ferdy Sambo hingga skandal tambang ilegal. Dari permainan proyek hingga bentrokan antar aparat. Semua menunjukkan Polri sedang sakit parah.

Bahkan, dalam kasus terakhir, hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri sudah seperti dua geng besar yang saling jegal demi kuasa dan uang. Negara pun jadi penonton di tribun.

Publik sudah jenuh. Mereka butuh keberanian. Bukan alasan.

Rakyat menunggu langkah konkret, bukan pidato penuh kata komitmen. Reformasi Polri tak bisa lagi ditunda. Ia harus menyentuh tiga hal.

Pertama, pemisahan fungsi intelijen, penyelidikan, dan penegakan hukum agar tak lagi jadi alat kekuasaan.

Kedua, pembenahan sistem rekrutmen dan promosi yang bersih dari suap.

Ketiga, pembatasan peran Polri dalam bisnis dan politik. Tanpa itu, Polri akan terus jadi “Frankenstein” yang menakuti rakyatnya sendiri.

Prabowo kini diuji. Apakah dia akan menjadi presiden yang berani menertibkan alat kekuasaannya sendiri? Atau justru presiden yang takut pada bayangannya?

Kalau memilih diam, jangan salahkan jika rakyat akhirnya tertawa getir sambil berkata seperti Said Didu: biarlah Gibran saja yang bentuk komite. Sekalian sama Jokowi dan Kapolri.

Karena dalam politik, diam itu bukan netral. Diam itu tanda kalah! ***

Artikel terkait lainnya