Akademisi Kritik Istilah ‘Inflasi Pengamat’ dari Seskab Teddy: Pemerintah Mulai Antikritik!
DEMOCRAZY News
13 April 2026 3:30 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menyoroti pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang melontarkan istilah inflasi pengamat belum lama ini.
Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan sikap antikritik pemerintah yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam ruang demokrasi.
“Ya itu sah-sah sajalah bagi penguasa di mana pun, namanya penguasa itu kan kupingnya pasti akan gatal kalau mendapatkan kritik kepada mereka,” kata Ridho, Senin (13/4/2026).
Guru besar ilmu politik ini menilai bahwa daripada sibuk melabeli para pengamat dengan berbagai macam istilah, pemerintah sebaiknya fokus membuktikan validitas datanya sendiri.
“Sekarang kalau istilahnya tadi disebut inflasi pengamat, ya tinggal sampaikan aja data dari pemerintah. Enggak usah kemudian sekadar mengatakan inflasi pengamat ataupun macam-macam bahwa tidak sesuai dengan kompetennya,” tuturnya.
Ridho justru melihat ada kontradiksi besar antara tudingan pemerintah terhadap para pengamat dengan kondisi internal di dalam kabinet maupun badan pemerintahan saat ini.
Terlebih dalam beberapa posisi strategis pembantu presiden itu, penempatan personel tak sedikit yang kemudian tidak sesuai keahlian.
“Jadi kalau mau ngomong inflasi pengamat, ngaca dong sama diri pemerintah. Di satu sisi, itu sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya, sedang berkaca bahwa ‘inflasi’ pun terjadi pada pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Tak jarang posisi-posisi strategis dalam lembaga negara justru diisi oleh latar belakang yang tidak relevan dengan tugas pokoknya.
Ia mencontohkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang kepemimpinannya justru didominasi oleh unsur militer, ketimbang para ahli gizi yang kompeten di bidangnya.
“Enggak usah banyak omon-omon, enggak usah ngomong inflasi pengamat, inflasi ahli menteri juga banyak di-highlight saja, banyak-banyaklah bercermin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ridho mengkhawatirkan narasi “inflasi pengamat” ini merupakan bagian dari strategi rezim untuk membungkam suara-suara kritis secara perlahan.
Apalagi, ketika partai politik tidak lagi menjalankan fungsi check and balances dengan baik.
Maka dari itu, kritik dari tokoh masyarakat, agama, dan akademisi seharusnya menjadi satu-satunya “jamu” agar pemerintah tidak bertindak semena-mena.
“Ini salah satu strategi rezim ini sedang pelan-pelan membungkam. Poinnya ya tadi itu pemerintah mencoba untuk menggiring agar supaya mereka itu antikritik. Kritik harus tetap ada, bagi saya kritik itu ibarat seperti jamu, pahit tapi menyehatkan,” tuturnya.
Alih-alih melempar tudingan tak berdasar ke ruang publik.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih kooperatif dan membuka ruang debat terbuka jika memang ada ketidaksesuaian data.
Ridho menekankan pentingnya pelibatan kampus dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Sehingga setiap keputusan pemerintah didasari oleh riset yang mendalam, bukan sekadar berdasarkan pertimbangan tim sukses.
“Kampus ini kan punya sumber daya ilmu pengetahuan, punya sumber daya manusia di mana ya semuanya berbasis ilmu pengetahuan. Jangan berbasis tim sukses ataupun berbasis yang lainnya. Libatkan kampus, libatkan para ahli di bidangnya,” pungkasnya.
Respons Seskab Teddy, Arifki Sebut Fenomena Inflasi Pengamat Jadi Cermin Oposisi Mandul
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai istilah “inflasi pengamat” tidak ditujukan kepada banyaknya pengamat yang melontarkan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Arifki, istilah itu lebih tepat dialamatkan kepada pengamat yang dinilai telah mengambil posisi politik.
“Ya, kalau kita baca inflasi pengamat ini bisa dibaca sebagai banyaknya keberadaan pengamat tidak dalam posisi mengkritik pemerintah tapi sudah sebagai posisi politik,” kata Arifki Chaniago kepada Suara.com, Senin (13/4/2026).
Penilaian Arifki tersebut merupakan respons atas istilah “inflasi pengamat” yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Arifki kemudian menyoroti sejumlah pengamat yang sebelumnya telah mengambil posisi politik, lalu bergabung dalam tim sukses pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Tak bisa kita pungkiri bahwa pengamat yang tiba-tiba mengkritik pemerintah tapi ada bergabung sebagai tim sukses di Pilpres 2024,” ujarnya.
“Menyebabkan pengamat ini muncul mengomentari segala isu sehingga sulit kita melihat pengamat memang sejak awal tidak suka dengan pemerintah atau memang hanya kebijakan pemerintah saja yang tidak suka,” sambung Arifki.
Menurut Arifki, fenomena inflasi pengamat seharusnya menjadi lampu kuning bagi partai oposisi yang kritiknya kini dianggap mandul.
Baca Juga
“Pada sisi lain, ini bisa menjadi peringatan kepada partai oposisi yang mandul secara kritik. Akhirnya, ketidakpuasan atau kritik muncul dari figur personal,” kata Arifki.
Sebelumnya, Teddy menyoroti maraknya fenomena “inflasi pengamat” yang dinilainya kerap memunculkan pernyataan tanpa dasar data yang akurat.
Ia menyebut banyak pengamat saat ini melontarkan opini di luar bidang keahliannya sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).
Ia mengimbau agar para pengamat tidak membangun narasi yang memicu kecemasan di tengah masyarakat.
“Saya mau jawab juga, sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke. Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke,” ujar Teddy.
Ia menilai, upaya pembentukan opini negatif oleh sebagian pengamat sudah terjadi bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Namun, Teddy menekankan fakta di lapangan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi.
“Dan teman-teman coba Anda perhatikan dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik, bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi ya,” tegasnya.
Meski pemerintah terbuka terhadap kritik dan perbedaan pendapat, Teddy mengingatkan agar setiap pernyataan publik tetap menjaga suasana kondusif dan tidak provokatif.
“Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini ya. Semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya, mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan. Kemudian satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini ya,” lanjut Teddy.
Ia memastikan pemerintah terus bekerja keras memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.
Baca Juga
Teddy juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai masukan dan kritik konstruktif untuk menyempurnakan program-program negara.
“Semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna, kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya,” pungkasnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
