DEMOCRAZY.ID – Kader PDIP, Mohamad Guntur, blak-blakan mengenai dugaan pengadaan alat makan bernilai fantastis yang disebut mencapai triliunan rupiah.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan publik, terutama soal transparansi dan rasionalitas penggunaan anggaran dalam program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Guntur memulai pernyataannya dengan menyinggung pernyataan pejabat soal “inflasi pengamat”.
“Tidak usah dengarkan pejabat pokoknya ada itu. Tidak ada inflasi pengamat, yang ada surplus pejabat. Setiap warga negara berhak mengamati penyelenggara negara,” ujar Guntur, Minggu (12/4/2026).
Ia juga menyindir soal latar belakang pejabat yang dinilai tidak relevan.
“Mau apa kek ijazahnya! Situ saja yang keahliannya merayap di tanah seperti laba-laba dan mengukur suhu kolam renang bisa masuk kabinet,” sebutnya.
Guntur mengaku menemukan data pengadaan alat makan dalam jumlah besar melalui sistem resmi pemerintah.
“Tahun 2025, laman SiRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah) mencatat alokasi terbesar, Rp4,19 triliun untuk pengadaan alat makan bagi SPPG di Provinsi DI Yogyakarta,” tukasnya.
Ia juga menyinggung besarnya porsi anggaran tersebut dibanding total program MBG.
“Total anggaran MBG atau BGN 2025 adalah Rp71 triliun. Berarti, 6 persen habis hanya untuk alat makan di Yogyakarta,” imbuhnya.
Kata dia, angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Rp4,19 triliun untuk 15 dapur artinya alat makan satu dapur Rp279 miliar, padahal biaya bangun satu dapur saja taruhlah cuma Rp1 miliar-Rp3 miliar,” Guntur menuturkan.
“Masak piring, sendok, dkk., 100 kali lebih mahal dari biaya bangun?,” tambahnya.
Ia juga membuat perhitungan sederhana terkait jumlah alat makan yang diadakan.
“Jika satu set alat makan premium harganya Rp100 ribu, maka Yogyakarta akan mempunyai 41,9 juta set, sementara populasi Yogyakarta 3,7 juta jiwa,” jelasnya.
Artinya, lanjut Guntur, setiap satu orang Yogyakarta punya 11 set alat makan premium baru.
Guntur turut mempertanyakan aspek distribusi yang dinilai tidak realistis.
“Untuk mendistribusikan 41,9 juta set piring dalam 2 bulan, dibutuhkan setidaknya 1.400 perjalanan truk kontainer 40 kaki. Masuk akal tidak?,” terangnya.
Ia bahkan menyindir lokasi penyimpanan jika jumlah tersebut benar ada.
“Mau ditaruh di mana piring-sendok sebanyak itu? Hambalang?,” timpalnya.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi pelanggaran dalam mekanisme pengadaan.
“Pengadaan Rp4,19 triliun untuk usaha kecil? Itu melanggar Perpres Pengadaan yang mensyaratkan di atas Rp15 miliar harus non-usaha kecil,” tandasnya.
Lebih jauh, Guntur menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan program MBG.
Ia juga menyindir pengalaman panjang di luar pemerintahan.
“Sudahlah. BGN ini bubarkan saja. Kubur bersama motor listrik, piring, sendok, garpu yang kelak juga bakal berakhir sebagai barang rongsokan,” bebernya.
“20 tahun puasa dari pemerintahan memang pedih, tapi ya, jangan sekasar ini jugalah mainnya,” kuncinya.
Sumber: Fajar