Prabowo Dicap Otoriter, Budiman Sudjatmiko Beri Pembelaan: Tidak Pernah Ada Rezim Totaliter di Indonesia!
DEMOCRAZY News
10 April 2026 8:40 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menanggapi penggunaan istilah ‘rezim totaliter’ yang kerap diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan bahwa penyebutan tersebut tidak tepat karena Indonesia tidak pernah memiliki sistem totaliter.
Budiman menjelaskan, dalam sejarah politik modern Indonesia, yang pernah terjadi adalah otoritarianisme, bukan totalitarianisme.
Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang menggunakan istilah tersebut tanpa memahami maknanya.
“Di Indonesia modern tidak pernah ada rezim totaliter. Otoriter pernah, tapi totaliter tidak pernah. Kok nyebutkan order baru atau nyebutkan Pak Prabowo totaliter,” ujar Budiman, Jumat (10/4/2026).
“Ngerti gak sih yang diomongin totaliter itu apa? Rezim totaliter itu, rezim yang biasanya terdiri dari penguasa-penguasa yang disiplin secara ideologis dan menerapkan disiplin ideologis kepada masyarakatnya sampai ruang privat,” tambahnya.
Menurutnya, rezim totaliter mengatur hingga kehidupan pribadi warga negara dengan standar ideologi tertentu yang diterapkan secara ketat.
“Sampai kehidupan pribadi warganya pun diatur dengan nilai-nilai ideologis oleh pemimpin-pemimpin totaliter yang pada tingkat tertentu gak korup, berdisiplin karena ada value ideologi tertentu. Itu totaliter,” tukasnya.
Baca Juga
Indonesia Terlalu Beragam untuk Totaliter
Budiman menegaskan, kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan pragmatis membuat sistem totaliter sulit terbentuk.
“Indonesia ini masyarakatnya terlalu santai dan terlalu pragmatis untuk membayarkan lahirnya rejim totaliter. Terlalu divers, terlalu beragam,” imbuhnya.
Ia menyebut karakter sosial Indonesia justru tidak memungkinkan penyeragaman ideologi secara ketat.
“Sementara totaliter terlalu menyeragamkan. Indonesia paling benar cuma ada otoriter tapi itu pun sudah berhenti tahun 98,” jelasnya.
Bedakan Rezim dan Pemerintahan
Budiman juga menyoroti penggunaan istilah ‘rezim’ yang menurutnya sering disalahartikan sebagai pemerintahan. Ia menegaskan tidak ada rezim Jokowi maupun rezim Prabowo.
“Loh, tapi ada rejim SBY, rejim Prabowo, rejim Megawati, rejim Jokowi. Nggak ada rejim Jokowi, nggak ada rejim Prabowo,” Budiman menuturkan.
“Administrasi Pak Prabowo ada, administrasi Pak Jokowi ada, administrasi Pak SBY ada, administrasi Pak Megawati ada. Pemerintahan, tapi bukan rezim,” tambahnya.
Ia menjelaskan, rezim merupakan tatanan politik yang berlangsung lama dan membentuk sistem nilai yang kuat serta berkesinambungan.
“Rezim itu adalah sebuah tatanan yang berlangsung lama, berkesinambungan, makin mengalami proses penguatan, ya semakin tidak bisa diutak-atik, nilai-nilainya semakin bisa diterapkan,” terangnya.
“Meskipun menurut itu diutak-atik ya, tapi dipaksakan. Rezim tuh. Di Indonesia sejak 99 hanya ada satu, rezim demokrasi,” sambung dia.
Budiman bilang, sejak reformasi 1998, Indonesia hanya memiliki satu rezim yakni demokrasi, sementara pemerintahan berganti sesuai hasil pemilu.
“Sejak 99 hanya ada rejim demokrasi. Tidak semua pemerintahan itu rezim. Dan tidak semua rezim itu pemerintahan, rezim demokrasi kan bukan nama sebuah pemerintahan, nama sebuah tatanan,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
