2.700 Pelajar di Jateng Keracunan MBG, Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi: Biasa Makan Indomie Dikasih Spageti!
DEMOCRAZY News
8 Oktober 2025 3:36 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu faktor utamanya, kata Luthfi, merupakan ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.
Luthfi menjelaskan bahwa banyak siswa yang mengalami diare setelah mengonsumsi menu MBG.
“Sing biasane makan Indomie dikasih spageti ora cocok wetenge (yang biasanya makan Indomie diberi spageti, tidak cocok di perutnya), jadi penyakit,” ujar Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025).
Menurut mantan Kapolda Jateng itu, ketidaksesuaian menu hanyalah salah satu faktor penyebab.
Ia juga menyoroti aspek kebersihan makanan dan peralatan dapur di sejumlah penyedia MBG yang dinilai belum memenuhi standar higienitas.
“Ada kelemahan dari higienitas dan sanitasi. Ompreng-nya (wadah makanan) tidak bersih, jadi penyakit,” Luthfi menegaskan.
Luthfi memaparkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 15 daerah mengalami persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG.
Akibatnya, sekitar 2.700 pelajar yang menjadi sasaran program tersebut mengalami gejala keracunan dan diare.
“Hampir 2.700 anak-anak kita yang menjadi sasaran terkontaminasi,” kata Luthfi.
Selain itu, Gubernur juga bilang bahwa rendahnya profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di beberapa SPPG yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Ia menilai pelatihan dan pengawasan terhadap petugas penyaji makanan perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga meminta agar pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diperketat. Hal itu dilakukan guna memastikan keamanan pangan di wilayahnya.
Luthfi menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar.
Karenanya, seluruh dapur penyedia MBG harus memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi.
Baca Juga
Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BGN disebut telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah, termasuk peningkatan pengawasan dapur dan penyedia logistik makanan.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
