Jutaan Rakyat AS Demo Massal, Aksi No Kings Tuntut Donald Trump Mundur dari Presiden
DEMOCRAZY News
29 Maret 2026 11:50 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali melanda berbagai penjuru Amerika Serikat dalam aksi bertajuk “No Kings” (Tanpa Raja) edisi ketiga.
Jutaan orang dilaporkan memadati jalan-jalan utama di kota-kota besar untuk memprotes kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter dan mengancam demokrasi.
Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya berhasil menarik perhatian hingga tujuh juta orang di seluruh negeri.
Para pengunjuk rasa menyuarakan penolakan keras terhadap keterlibatan AS dalam perang di Iran, penegakan hukum imigrasi federal yang agresif, serta lonjakan biaya hidup yang kian mencekik.
Thousands rallied in D.C. on November 5th, protesting the Trump regime’s fascism, ICE ethnic cleansing, massive corruption, economy breaking tariffs, cruel policies, and the US government shutdown covering up the Epstein files.
“Trump Must Go Now”#3E #RefuseFascism #NoKings pic.twitter.com/5gGKx685Nl
— Anonymous (@YourAnonCentral) November 6, 2025
“Kekuasaan Milik Rakyat, Bukan Calon Raja”
Dilansir via BBC, di Washington DC, massa memadati Lincoln Memorial dan National Mall hingga meluap ke wilayah Arlington, Virginia.
Para orator dalam aksi tersebut menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak dibangun untuk dipimpin oleh seorang tiran.
“Trump ingin memerintah kita seperti seorang diktator. Namun ini adalah Amerika, dan kekuasaan ada di tangan rakyat—bukan di tangan mereka yang haus kekuasaan atau kroni-kroni miliardernya,” tegas salah satu penyelenggara aksi dalam orasinya di pusat ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Gedung Putih meremehkan aksi ini dengan menyebutnya sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” (Trump Derangement Therapy Sessions) dan menuding bahwa aksi ini hanya dipedulikan oleh media yang dibayar untuk meliputnya.
Pusat perhatian aksi hari Sabtu ini tertuju pada Minnesota. Negara bagian ini menjadi titik didih kemarahan publik setelah dua warga negara AS, Renee Nicole Good dan Alex Pretti, tewas di tangan agen imigrasi federal pada Januari lalu.
Tragedi tersebut memicu kemarahan nasional atas taktik penegakan imigrasi yang dijalankan pemerintahan Trump sejak kembali ke Gedung Putih pada 2025.
Di hadapan ribuan orang yang memadati State Capitol di St. Paul, musisi legendaris Bruce Springsteen turut turun ke panggung.
Ia membawakan lagu bertema anti-kekerasan imigrasi berjudul “Streets of Minneapolis” sebagai bentuk solidaritas bagi para korban.
Meluas dari New York hingga Kota Kecil
Di New York City, polisi terpaksa menutup Times Square dan kawasan Midtown Manhattan setelah lebih dari 100.000 orang tumpah ruah ke jalanan.
Pemandangan serupa terlihat di Los Angeles, Chicago, Houston, hingga Hartford, di mana para demonstran membawa berbagai atribut kreatif, termasuk boneka burung raksasa setinggi 12 kaki.
Menariknya, aksi “No Kings” tidak hanya terjadi di kota metropolitan.
Kota-kota kecil dengan populasi minim seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan juga diramaikan oleh warga yang membawa poster anti-perang dan kritik terhadap agen ICE (Immigration and Customs Enforcement).
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Donald Trump telah menggunakan serangkaian perintah eksekutif untuk merombak struktur pemerintahan federal.
Ia juga mengerahkan Garda Nasional ke kota-kota AS meskipun mendapat penolakan dari para gubernur negara bagian.
Kritikus memperingatkan bahwa langkah Trump yang menggunakan aparat penegak hukum untuk mengejar musuh politiknya adalah tindakan unikonstitusional.
Namun, dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump membantah tuduhan bahwa dirinya berperilaku seperti diktator.
“Mereka menyebut saya sebagai raja. Saya bukan raja. Langkah-langkah ini diperlukan untuk membangun kembali negara yang sedang krisis,” klaimnya.
Aksi protes ini ternyata merembet ke mancanegara. Warga Amerika yang menetap di Paris, London, hingga Lisbon turut menggelar demonstrasi.
Mereka membawa spanduk yang menyebut sang presiden sebagai “fasis” dan “penjahat perang”, sembari menuntut proses pemakzulan segera dilakukan.
Meskipun beberapa negara bagian telah memobilisasi Garda Nasional untuk berjaga-jaga, penyelenggara aksi tetap menjamin bahwa seluruh rangkaian demonstrasi akan berlangsung dengan damai dan tanpa kekerasan.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
