Indonesia Tak Masuk Daftar, Begini Cara Militer Iran ‘Seleksi’ Kapal Yang Boleh Lewati Selat Hormuz
DEMOCRAZY News
27 Maret 2026 11:30 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Krisis energi terburuk dalam beberapa dekade terakhir kini menghantui dunia setelah blokade de facto yang dilakukan Iran di Selat Hormuz sebagai respons atas perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Langkah taktis Teheran ini telah membuat harga minyak mentah global melonjak tajam hingga menembus angka lebih dari 100 dolar AS per barel.
Di tengah-tengah ribuan kapal yang macet, negara-negara sahabat seperti Malaysia, China, Mesir, Korea Selatan, hingga India justru mendapatkan hak istimewa untuk melintasi jalur tersebut, sementara nama armada asal Indonesia belum tercatat dalam daftar yang baru-baru ini.
Menurut laporan jurnal pelayaran Lloyd’s List, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) saat ini telah diberlakukan sistem semacam “gerbang tol” militer untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran dunia.
Menyitat Aljazeera, surat resmi yang dikirimkan pemerintah Iran kepada 176 anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) mempertegas kriteria ketat mengenai kapal mana saja yang berhak mendapatkan akses.
“Kapal-kapal yang tidak bermusuhan, termasuk milik atau berhubungan dengan Negara lain, dapat – asalkan mereka tidak ikut serta atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan – mendapatkan manfaat dari perjalanan yang aman melalui Selat Hormuz melalui koordinasi dengan pihak berwenang Iran yang berwenang,” bunyi pernyataan resmi Pemerintah Iran dalam surat tersebut.
Sistem penyaringan yang diterapkan oleh armada IRGC mengharuskan operator kapal untuk menghubungi perantara dan mengirimkan seluruh rincian dokumen, muatan, hingga daftar awak.
Setelah data lolos dan lolos uji keamanan tingkat tinggi, IRGC akan menerbitkan kode izin khusus serta memberikan instruksi rute yang wajib dilalui dengan pengawalan kapal militer Iran.
Pentingnya kepatuhan terhadap protokol keamanan laut ini ditegaskan secara langsung oleh Komandan Angkatan Laut IRGC, Alireza Tangsiri, melalui sebuah unggahan di platform X.
“Perjalanan kapal apa pun melalui jalur air ini memerlukan koordinasi penuh dengan otoritas maritim Iran,” tegas Alireza Tangsiri dikutip dari Aljazeera, Jumat (27/3/2026).
Ia juga mencontohkan sebuah kejadian teguran di mana sebuah kapal kontainer bernama Selen terpaksa dikeluarkan dan dipaksa memutar balik dari perairan tersebut.
Penolakan paksa itu terjadi karena “kegagalan mematuhi protokol hukum dan kurangnya izin,” ungkap Alireza Tangsiri menjelaskan alasan pengusiran kapal Selen.
Baca Juga
Saat ini, antrean panjang kapal komersial yang tidak mendapat izin telah menciptakan kemacetan lalu lintas laut yang luar biasa di perairan strategis tersebut.
Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional, Arsenio Dominguez, mengonfirmasi kepada Al Jazeera terkait skala pembayaran kapal komersial yang mendukung ini.
Arsenio Dominguez mengatakan bahwa hampir 2.000 kapal saat ini sedang menunggu di kedua sisi selat dengan harapan bisa segera melintasi seluruhnya.
Di sisi lain, parlemen Iran saat ini sedang menggodok rencana undang-undang untuk melegalkan pemungutan biaya tol maritim bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur minyak terpenting di dunia itu.
Seorang pejabat parlemen yang dikutip oleh kantor berita Tasnim dan Fars memberikan justifikasi atas rencana penarikan retribusi keamanan tersebut.
“Sesuai rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk menjamin keamanan kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata pejabat parlemen tersebut.
Ia juga menyamakan rute maritim ini dengan koridor logistik darat pada umumnya yang menerapkan tarif pajak barang lintas negara.
Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami menjamin keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea kepada kami,” tambah pejabat parlemen itu.
Baca Juga
Kebijakan pemungutan biaya transit di tengah kecamuk perang ini juga mendapat dukungan penuh dari kalangan anggota dewan legislatif di Teheran.
Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, mengungkapkan kepada saluran TV Iran International bahwa negaranya bahkan telah memungut biaya hingga 2 juta dolar AS dari beberapa kapal raksasa.
“Sekarang, karena perang ada biayanya, tentu saja kita harus melakukan ini dan memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” ujar Alaeddin Boroujerdi.
Meski ada indikasi kuat mengenai pembayaran tol menggunakan mata uang Yuan China, pemerintah India justru membantah keras telah membayar sepeser pun kepada Iran demi meloloskan kapal mereka.
Baca Juga
Sekretaris Khusus Kementerian Pelabuhan, Pelayaran, dan Jalur Air India, Rajesh Kumar Sinha, menegaskan bahwa kebebasan navigasi bagi armada negaranya tetap berlaku.
“Tidak diperlukan izin untuk berlayar melalui selat tersebut. … Terdapat kebebasan navigasi melalui selat tersebut. Karena selat tersebut sempit, hanya jalur masuk dan keluar yang ditandai, yang harus diikuti oleh perusahaan pelayaran. … Keputusan untuk berlayar atau tidak berlayar sepenuhnya berada di tangan penyewa kapal dan perusahaan pelayaran,” klaim Rajesh Kumar Sinha.
Penerapan kebijakan tebang pilih yang menguntungkan negara sahabat tertentu ini juga memicu terjadinya banyak di kalangan hukum maritim internasional.
Mitra di firma hukum India ANB Legal, Apurva Mehta, menyoroti ketidakjelasan aturan main dalam sistem tol maritim yang baru diterapkan secara sepihak oleh Teheran ini.
“Saat ini belum jelas kapal mana yang harus membayar tol dalam beberapa hari mendatang dan dalam mata uang apa pembayaran tersebut akan dilakukan,” kata Apurva Mehta.
Namun, ia memperkirakan bahwa tingginya tekanan ekonomi global akan memaksa perusahaan pelayaran untuk tunduk pada aturan keamanan tersebut agar bisnis tetap berjalan.
“Namun, tampaknya pertimbangan komersial akan mengalahkan legitimasi ‘biaya’ tersebut dan negara-negara akan tertarik untuk menyelesaikan kiriman mereka, bahkan jika hal tersebut akan membuat mereka harus membayar ‘biaya’,” pungkas Apurva Mehta.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
