Ketua BEM UGM Diteror, Respons Istana: Makanya Kalau Kritik Pakai Etika!
DEMOCRAZY News
19 Februari 2026 6:20 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Istana Kepresidenan merespons kabar adanya tindakan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto setelah melontarkan kritik keras terhadap kasus anak bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa meskipun kritik adalah hal yang konstitusional, penyampaiannya harus tetap mengedepankan etika dan adab.
“Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu lho,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).
Sebagai sesama alumni UGM yang pernah aktif di BEM, Prasetyo mengingatkan pentingnya pemilihan diksi dalam berpendapat.
Ia meminta para aktivis mahasiswa untuk menghindari kata-kata yang dianggap tidak sopan.
“Penyampaian pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua kan. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM,” lanjutnya.
Mengenai ancaman teror, intimidasi pesan singkat, hingga penguntitan yang dialami Ketua BEM UGM dan keluarganya, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pelakunya.
Namun, ia memastikan bahwa konstitusi tetap menjamin kebebasan berpendapat.
“Kalau teror kita enggak tahulah siapa yang meneror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan konstitusi kan menjamin kebebasan berpendapatnya ya. Maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting,” ujarnya.
Prasetyo menekankan pemilihan kata yang tepat sangat penting agar masukan yang diberikan mahasiswa bisa menjadi bahan pembelajaran yang konstruktif bagi pemerintah.
Terkait desakan agar negara memberikan atensi khusus terhadap keselamatan para aktivis yang diteror, Mensesneg menjanjikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
“Ya nanti kita kita cek lah,” ucapnya.
Baca Juga
Teror Via WhatsApp Hingga Dikuntit
Pesan WhatsApp dari nomor asing masuk ke gawai milik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto.
Nomor yang tertera berasal dari Inggris Raya, namun pesan disampaikan dengan Bahasa Indonesia.
Pesan tersebut masuk terus-menerus. “Agen asing”, “Culik mau?”, “Jangan cari panggung jadi tongkosong”, “Cari dosamu entr” “Banci” “Jangan cari panggung loe ya jual narasi sampah”.
Pesan itu masuk dari nomor yang sama, namun dikirim dalam waktu yang berbeda-beda.
Pertama kali, teror itu diterima Tiyo pada Senin (9/2/2026).
Ada sekitar enam nomor asing yang terus menghubunginya, namun tidak ditanggapi.
Tidak hanya teror pesan, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu juga dikuntit dua orang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan.
Sayangnya, dua sosok bertubuh tegap itu hilang ketika dikejar.
Baca Juga
Tiyo menceritakan teror itu diterima pasca BEM UGM mengirimkan surat ke Nations Children’s Fund (UNICEF), Jumat (6/2/2026).
Surat tentang ‘ketidaktahuan’ Presiden RI
Surat itu dikirimkan karena melihat ironi di tanah air.
Kala seorang anak di Ngada, NTT memilih untuk mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli pena dan buku, negara menggelontorkan Rp 16,7 triliun untuk iuran pada Board of Peace (BoP).
Pemerintah juga menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun per hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada satu ironi yang luar biasa yang mendorong teman-teman BEM UGM untuk mengirimkan surat kepada UNICEF. Ini adalah ikhtiar sekaligus wajah paling nyata, bahwa di republik ini tidak ada lagi yang bisa diharapkan,” katanya saat ditemui di Bundaran UGM, Jumat (13/2/2026).
“Rasanya pak presiden ini tidak sadar bahwa beliau punya ketidaktahuan terhadap realitas ini. Ketidaktahuan itu kita ambil sebagai diksi stupid. Karena dalam KBBI, bodoh itu artinya tidak tahu. Maka kita ingin supaya ada pihak luar yang didengar oleh Presiden, ketimbang publiknya sendiri,” ucapnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
