DEMOCRAZY.ID – Budayawan Mohamad Sobary alias M Sobary menyinggung proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh saat mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut pria 73 tahun yang juga dikenal sebagai kolumnis tersebut, Jokowi tidak mampu memenuhi idealisme dan harapan masyarakat Indonesia.
M Sobary belakangan ini menjadi sorotan terkait perubahan sikapnya, dari yang dulu pernah menjadi pendukung Jokowi kini berbalik mendukung Roy Suryo cs.
Ia ditunjuk sebagai satu di antara tiga ahli yang didatangkan kubu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo cs, ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada Kamis (12/2/2026).
Adapun dua ahli lain yang didatangkan adalah Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
M Sobary menyebut, kemampuan Jokowi untuk menjadi kepala negara maupun kepala pemerintahan yang memimpin urusan teknis sangat diragukan.
Menurutnya, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki logika politik serta wawasan global dan kemanusiaan yang cukup sebagai kepala negara.
Hal ini disampaikan M Sobary saat menjadi narasumber dalam Podcast Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (16/2/2026).
“Saya punya keraguan apakah orang kayak Jokowi ini bisa menjadi kepala negara, kepala pemerintahan itu memimpin urusan-urusan teknis, memimpin menteri-menteri teknis,” jelas M Sobary.
“Jokowi tidak bisa menjadi kepala negara. Tidak bisa. Nalar politiknya, wawasan global politiknya, wawasan kemanusiaannya sama sekali tidak cukup untuk menjadi kepala negara.”
M Sobary lantas menyinggung polemik Whoosh.
Dalam permasalahan KCJB yang menelan total biaya proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS (setara lebih dari Rp116 triliun) hingga membebani negara, Jokowi dinilai telah mengabaikan saran dari orang yang ahli, termasuk saran dari Menteri Perhubungan RI 2014-2016 Ignasius Jonan dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio.
Kata M Sobary, sikap Jokowi yang mengabaikan saran ahli soal Whoosh tersebut justru mencerminkan penyimpangan dari kepercayaan rakyat.
“Begitu banyak urusan yang menyimpang, mengkhianati kebenaran dan political trust begitu banyak rakyat, dia [Jokowi] lah sumbernya,” papar M Sobary.
“Begitu banyak hal yang menyimpang dari ahli yang ngomong. Tentang Whoosh itu, sudah ada dua orang hebat yang memberi pertimbangan.”
“Kalau waktu itu kita perhatikan, kelihatannya dia [Jokowi] skillful, paham urusan-urusan teknis.”
“Tapi, ketika urusan teknis ini menyangkut pertimbangan tentang Whoosh, seorang menterinya yang punya harga diri, menjaga profesionalisme dan moralitas politik, lalu punya saran, tidak didengar [oleh Jokowi]. Kemudian ada satu lagi, sahabat yang paham tentang urusan-urusan seorang profesional kali ini —lupa namanya— pertimbangan beliau keren, tidak dipakai [oleh Jokowi].”
M Sobary pun mempertanyakan sikap Jokowi sebagai seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan pertimbangan maupun saran dari ahli profesional.
“Nah, menjadi pertanyaan kalau seorang pemimpin, kok tidak mendengarkan pertimbangan-pertimbangan logis profesional dari orang-orang penting?” tegasnya.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut pun menilai, seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan saran dari orang di sekitarnya bukanlah pemimpin sejati, melainkan pemimpin yang otoriter.
Sehingga, seluruh rakyat Indonesia berada di bawah kekuasaan otoriter Mantan Wali Kota Solo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
M Sobary lantas menganggap bahwa Ignasius Jonan dan Agus Pambagyo menjadi pihak yang tertindas oleh kepemimpinan Jokowi.
“Yang aku tahu hanyalah satu, yang namanya political morality of one particular leader. Seorang leader yang tidak mendengarkan pertimbangan-pertimbangan orang di kiri kanannya. He is not leader,” ujar M Sobary.
“Ya, kalau dia leader itu namanya authoritarian leader, oppressive leader. Dia menjadi the oppressor, [sedangkan] orang lain, seluruh Indonesia menjadi the oppressed.”
“Dua orang yang betul-betul menjadi di-oppressed, ahli satu itu dan Pak Jonan menjadi orang tertindas.”
Sumber: Tribun