Ancaman Bersenjata Nyata, Kenapa Operasi Papua Dipimpin Polri Bukan TNI?
DEMOCRAZY News
16 Februari 2026 12:00 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Tembakan kembali pecah di Papua. Bukan sekali, tapi beruntun.
Pesawat sipil ditembaki saat mendarat, kendaraan perusahaan tambang diberondong di jalan.
Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, menilai ada celah dalam skema keamanan yang berlaku.
Dia menyoroti Polri yang menjadi leading sector, sementara TNI ditempatkan sebagai unsur pendukung.
Baca Juga
“Namun dalam konteks kekinian, pelaksanaan Operasi Damai Cartenz menempatkan Polri sebagai leading sector, sehingga TNI berperan sebagai unsur pendukung dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata,” kata Beni Sukadis ketika dihubungi, Minggu (15/2/2026).
Secara hukum, keterlibatan TNI di Papua masuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Skema itu memungkinkan TNI dilibatkan menghadapi ancaman separatisme, termasuk gerakan OPM.
“Konfigurasi ini menciptakan situasi yang dilematis bagi TNI. Di satu sisi, TNI adalah alat pertahanan negara yang secara doktrinal dipersiapkan untuk menghadapi ancaman bersenjata dan operasi kontra-insurgensi. Di sisi lain, dalam kerangka operasi yang dipimpin Polri, ruang geraknya menjadi terbatas pada fungsi pendukung, termasuk pengamanan wilayah hutan dan pegunungan yang menjadi kantong aktivitas OPM serta kegiatan pembinaan teritorial kepada masyarakat,” kata Beni.
Baca Juga
Dia menilai, selama ini TNI tidak sepenuhnya menjalankan operasi militer dalam arti klasik. Perannya dibatasi dalam koridor penegakan hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas serangan kelompok OPM terhadap pos dan personel TNI di wilayah pegunungan meningkat. K
orban jatuh dari unsur aparat maupun warga sipil.
“TNI memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, tetapi beroperasi dalam batasan mandat yang berbeda dari karakter dasar tugas pertahanan negara,” ucapnya.
Serangan terbaru terjadi Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 11.00 WIT.
Pesawat Smart Air yang membawa 13 penumpang ditembaki saat mendarat di Bandara Korowai Batu. Pilot dan kopilot tewas di lokasi.
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyebut evakuasi kru dijadwalkan Kamis (12/2/2026), diawali pengamanan serta olah tempat kejadian perkara oleh tim satgas.
Di hari yang sama, tembakan juga terjadi di area PT Freeport Indonesia. Rombongan kendaraan perusahaan ditembaki di KM 50, Timika, Papua Tengah. Aparat kini memburu pelaku.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan penanganan keamanan di Papua harus mengawinkan aspek keamanan dengan dialog, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Selain penegakan hukum, penanganan Papua membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan keamanan dengan dialog, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Dave, Sabtu (14/2/2026).
Menurut dia, pendekatan terpadu penting untuk membongkar akar masalah yang selama ini terus berulang.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
