DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto sangat serius menutup kebocoran uang negara yang selama ini terjadi di berbagai sektor.
Sebab menurutnya, Indonesia adalah negara kaya sumber daya alamnya sehingga hasilnya harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Salah satu target utama Prabowo yakni membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola aset-aset milik negara.
Sebab, BUMN diketahui mengelola aset negara hingga 1.000 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp16.832.000.000.000.000 atau Rp16.832 triliun (Rp16.832 per dolar).
Namun, perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut tidak memberikan banyak manfaat bagi keuangan negara.
Bahkan tak jarang, negara harus menanggung kerugian sejumlah BUMN akibat salahnya pengelolaan. Padahal, seharusnya kerugian-kerugian itu ditanggung oleh para direksinya.
Setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo dalam beberapa kesempatan memang sering menyinggung soal buruknya tata kelola BUMN di era sebelumnya.
Menurutnya, banyak direksi-direksi perusahaan pelat merah yang sengaja menyembunyikan aset-aset negara demi keuntungan pribadi mereka. Padahal, menurut Prabowo, hal itu sangat tidak etis, karena bisa masuk dalam kategori ‘korupsi’.
Prabowo juga sudah memberikan ultimatum kepada direksi-direksi BUMN untuk berbenah.
Sebab jika tidak, Ketua Umum Partai Gerindra ini akan meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di BUMN.
Sikap tegas ini sangat wajar keluar dari Prabowo, karena selama ini banyak komisaris hingga direksi BUMN yang mendapatkan banyak keuntungan meski perusahaannya sedang rugi bahkan nyaris bangkrut. Salah satunya, bonus-bonus atau tantiem jajaran direksi BUMN yang nilai tidak masuk akal.
“Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek banget itu. Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu,” kata Prabowo saat memberi sambutan di acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Senin, 29 September 2025 lalu.
Prabowo pada saat itu masih ‘berbaik hati’ sehingga memberikan waktu kepada direksi-direksi BUMN untuk berbenah selama 2-3 tahun ke depan.
Seiring berjalannya waktu, sang jenderal 08, sebutan untuk Prabowo, akhirnya melihat perubahan positif dalam tata kelola BUMN setelah dipegang sepenuhnya oleh lembaga baru yakni Danantara.
Prabowo menyebut jika saat ini laba BUMN sudah naik hingga empat kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan menjadi titik balik reformasi di internal BUMN.
“BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, dalam 1 tahun pemerintahan kita, hasil BUMN naik 4 kali lipat. dari Rp89 triliun, tahun 2024, naik 4 kali,” kata Prabowo saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta Groundbreaking 107 SPPG Polri, di SPPG Polri, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026)
Prabowo optimistis kenaikan laba BUMN ini akan terus berlanjut karena saat ini sudah ada manajemen yang baik dalam pengelolaan perusahaan negara tersebut.
“Hanya dengan kepemimpinan baik semangat tidak mau mencuri dari bangsa dan rakyat Indonesia. Saya ingatkan siapapun di lembaga manapun yang mengelola untuk rakyat jagalah kehormatan jagalah kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.
Dia juga mengingatkan kepada pimpinan BUMN yang masih melakukan praktik yang merugikan rakyat, maka akan ditindak secara tegas.
“Kalau kau meneruskan praktik merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan gunakan segala kekuatan yang ada pemerintah tanpa pandang bulu,” kata Prabowo.
Aksi bersih-bersih Prabowo terhadap praktik-praktik ‘culas’ direksi dan mantan direksi BUMN mendapat respons positif dari sejumlah kalangan. Pasalnya selama ini banyak terjadi praktik korupsi yang menyeret sejumlah jajaran direksinya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bersih-bersih di BUMN khususnya terhadap mantan direksi-direksinya.
“Jadi ya, ini memang harus tegas bahwa BUMN kita ini jago kandang, korup, dan ngakunya banyak proyek, banyak pekerjaan, tapi selalu merugi,” kata Boyamin.
Menurut Boyamin, penindakan tegas bukan sekadar urusan hukum, melainkan soal amanat rakyat yang selama ini kerap dikorbankan oleh praktik korup di tubuh BUMN.
“Supaya apa? Kita ini mendapatkan amanat yang jelas dari rakyat untuk mengemban amanat rakyat untuk menyejahterakan rakyat. Dan tidak korupsi,” ujarnya.
Dia menilai praktik korupsi nyaris terjadi di seluruh BUMN. Bahkan Boyamin menyebut perusahaan-perusahaan negara yang terlihat untung pada kenyataanya tidak sepenuhnya menyetor laba ke negara akibat adanya permainan di internal.
“Hampir semua korup. Transportasi juga korup, Garuda, Pelindo dan lain-lain. Jasa keuangan dan telekomunikasi juga banyak korup, ini bedanya dengan yang lain adalah masih catat keuntungan, lainnya merugi,” ucap Boyamin.
Di tengah gencarnya bersih-bersih BUMN oleh Prabowo, publik akhirnya mempertanyakan soal kinerja pejabat sebelumnya yang mengelola BUMN.
Sosok tersebut adalah Erick Thohir (Etho) yang semasa kepemimpinan Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri BUMN.
Dengan posisi tersebut, banyak pihak yang ikut mendorong aparat penegak hukum untuk ikut mendalam peran Etho di balik kebobrokan BUMN tersebut.
“Hal ini juga tidak terbatas pada pejabat di atasnya seperti menteri, jika memang ada bukti yang mengarah pada keterlibatannya,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi.
DIa meyakini Prabowo telah mengantongi dasar kuat sebelum melempar peringatan terbuka.
“Perintah Presiden pasti sudah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Karena itu, Kejaksaan bahkan KPK bisa mulai masuk untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap bekas-bekas pimpinan BUMN yang terindikasi terlibat,” ucap Fickar.
Sumber: Inilah