Ketua BEM UGM: Rp335 Triliun Itu Bukan “Makan Bergizi Gratis” Tapi “Maling Berkedok Gizi”!
DEMOCRAZY News
15 Februari 2026 5:29 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Dalam sebuah unggahan di media sosial, Sabtu, 14 Februari 2026, ia secara terang-terangan memplesetkan akronim MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”.
Kritik ini muncul di tengah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang disebut sebagai operator MBG, padahal programnya dikaitkan dengan kasus keracunan yang melibatkan puluhan ribu anak.
Menurut Tiyo, tidak ada evaluasi yang serius setelah kejadian itu. Yang terjadi justru klarifikasi bahwa angka 28 ribu korban bukanlah nyawa manusia, melainkan sekadar angka statistik yang dianggap kecil.
“Sungguh kejam,” tulisnya.
Ia juga menyoroti anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang dianggapnya “dirampas”, berakibat pada terhambatnya akses pendidikan tinggi dan nasib guru honorer yang terabaikan.
“Tapi angka statistik yang sedemikian kecil menurut Presiden. Sungguh kejam. 223T anggaran pendidikan dirampas, efeknya banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan guru-guru honorer ditelantarkan,” jelasnya.
Dana Besar dan Tragedi Kecil di NTT
Di sisi lain, Tiyo mengungkapkan bahwa untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp180 triliun. Angka ini ia bandingkan dengan realita pilu di lapangan.
Ia mengungkit kisah seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Bagi Tiyo, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MBG telah jauh dari janjinya.
“Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya,” paparnya dengan nada geram.
Menguak Skema Bisnis di Balik Program Sosial
Kritiknya semakin mendalam dengan menyoroti mekanisme penyediaan makanan.
Tiyo mengklaim satu penyedia pangan (SPPG) bisa meraup keuntungan fantastis, mencapai Rp1,8 miliar.
Dalam lima tahun masa kepresidenan, angka itu membengkak jadi Rp9 miliar per penyedia.
“1 SPPG bisa hasilkan 1,8 miliar untuk pemiliknya. Kalau 5 tahun masa Kepresidenan, artinya 9 miliar. Siapa yang punya SPPG? Mereka yang dekat dengan pemenang Pilpres,” tambah Tiyo.
Ia memberi contoh konkret: seorang Ketua DPC Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto, disebutkan bisa memiliki hingga 9 SPPG.
Baca Juga
Artinya, potensi keuntungan yang bisa diraih mencapai Rp45 miliar dalam lima tahun—itu pun dalam skenario tanpa korupsi.
“Bayangkan jika korupsi. Buah yang harusnya 5 butir, jadi 3 butir. Atau ayam yang seharusnya bagian dada, jadi sayap saja. Bisa lebih fantastis,” ucapnya.
Pertanyaan Politik untuk Pilpres 2029
Tiyo lalu mengajukan pertanyaan politis yang menusuk. Ia mempertanyakan kemungkinan Prabowo mencalonkan diri lagi di Pilpres 2029.
Jika nanti kadernya yang menjadi kepala daerah mengeluarkan dana puluhan miliar untuk memenangkan ketua umumnya, apakah uang itu dianggap besar?
Baca Juga
“Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nyalon lagi 2029 lalu kadernya yang jadi pimpinan daerah ini keluarkan 10 atau 20 miliar untuk menangkan Ketumnya, itu uang kecil apa besar?” tanya Tiyo.
Baginya, jumlah itu sangat kecil. Apalagi, di periode berikutnya sang kader berpotensi mendapatkan kembali keuntungan miliaran rupiah dari program serupa.
“Yang begini terjadi di mana-mana,” tegasnya.
Karena itu, ia menyerukan perubahan makna akronim MBG.
“Maka, tidak layak lagi kita sebut MBG sebagai Makan Bergizi Gratis. Mulai sekarang, mari kita sebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi!” pungkasnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
