DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi, yang menyebut wacana pemilu 2029 sebagai “prematur dan spekulatif” justru menimbulkan paradoks dengan pernyataan sebelumnya dari Presiden Joko Widodo tentang “Prabowo-Gibran dua periode.”
Dalam unggahan di kanal YouTube-nya, Kamis (12/2/2026), Adi menyoroti tanggapan Pangeran Mangkubumi terhadap sejumlah partai politik yang mendukung Prabowo Subianto maju kembali di Pilpres 2029, namun tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping.
“Ini seakan-akan menjadi pemandangan yang paradoks. Satu sisi Pak Jokowi menyatakan Prabowo-Gibran dua periode beberapa waktu lalu. Sementara pada saat yang bersamaan Pangeran Mangkubumi menyebut ini sesuatu yang terlampau prematur,” ujar Adi.
Menurut Adi, belakangan ini sejumlah partai politik seperti PKB, PAN, Golkar, dan Partai Demokrat secara tegas menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2029.
Namun tidak satu pun dari partai tersebut yang menyorongkan nama Gibran sebagai calon wakil presiden.
PAN misalnya, justru menyebut Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai figur yang layak mendampingi Prabowo, mengingat loyalitas PAN yang telah menemani Prabowo sejak 2014, 2019, dan 2024.
“Wajar kalau kemudian ketika Pangeran Mangkubumi mengatakan pemilu di 2029 masih jauh, bangsa ini butuh energi dan konsolidasi bukan politik elektoral, tentu adalah pemandangan yang relatif dianggap cukup paradoks,” kata Adi.
Pengamat politik ini menduga respons Pangeran Mangkubumi bisa jadi berbeda seandainya ada partai yang menyebut nama Gibran.
“Andai ada nama Gibran disebut sebagai calon wakil presiden yang kedua kalinya, mungkin statementnya akan beda. Mungkin ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih,” ungkap Adi.
Ia menambahkan, karena tidak ada partai yang menyebut Gibran, wajar jika pernyataan yang keluar adalah bahwa pemilu masih jauh dan tidak produktif bicara politik elektoral.
Sebaliknya, fokus harus pada konsolidasi untuk mensukseskan program-program pemerintah seperti hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan gizi.
Adi menekankan adanya kesenjangan paradigma antara pandangan publik dan politisi.
“Bagi kacamata publik secara umum seperti saya, seperti kita semua yang rakyat biasa, mungkin terlampau jauh bicara tentang pemilu di 2029. Tapi sekali lagi bagi elit-elit kunci dan partai politik di negara kita, pemilu itu sudah dekat,” jelasnya.
Menurutnya, politisi mulai membicarakan konfigurasi politik masa depan sejak sehari-dua hari setelah pemilu selesai, karena persaingan politik harus didesain sejak jauh hari, bukan di tikungan menjelang pertandingan dimulai.
“Publik mungkin mengatakan mestinya lebih fokus kepada persoalan kebangsaan. Tapi bagi politisi, apa salahnya bicara tentang politik elektoral saat ini? Toh kerja-kerja politik kebangsaan juga mereka lakukan,” pungkas Adi dalam video yang menimbulkan perdebatan di kalangan netizen dan pegiat demokrasi tersebut.
Sumber: JakartaSatu