DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Hukum Internasional (HI) Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai two state solution atau solusi dua negara tidak akan terjadi, setelah Israel resmi bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, menyusul Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung.
Adapun, solusi dua negara ini adalah kerangka perdamaian konflik Israel-Palestina yang mengusulkan berdirinya dua negara berdaulat secara berdampingan: Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina (Tepi Barat dan Gaza) untuk bangsa Palestina.
Solusi ini bertujuan mencapai perdamaian abadi, pengakuan bersama, dan perbatasan yang disepakati.
Setelah bergabungnya Israel dalam BoP itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan partisipasi Indonesia dalam organisasi bentukan Trump tersebut akan mengusahakan terwujudnya solusi dua negara.
Selain itu, Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia akan mendorong keterlibatan otoritas Palestina dalam BoP.
Sebelumnya, lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump ini bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan BoP karena alasan untuk menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional, seperti solusi dua negara penyelesaian konflik Palestina-Israel itu.
Namun, menurut Hikmahanto, solusi dua negara itu tidak akan terwujud selama Israel bergabung BoP. Sementara, Palestina sebagai pihak yang berkonflik justru tidak dilibatkan di dalamnya.
“Dengan masuknya Israel, maka ini di BoP, kalau kita bicara Gaza, itu tidak akan ada imbangan. Karena apa? Israel ada, tapi Palestina tidak ada. Walaupun Palestina ada di dalam komite di bawah gitu ya, tapi di dalam sini tidak ada,” ungkapnya, Kamis, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Terlebih lagi, kata Hikmahanto, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa Israel yang disebutnya sebagai penguasa Gaza, tidak akan membiarkan Palestina merdeka di atas tanah Gaza.
“Nah, ini kan artinya apa? Two state solution tidak akan terjadi. Kalau misalnya kita masuk dalam BoP, kemudian kita menjadi kuda trojan, keluar dan kemudian kita coba pengaruhi Trump, enggak akan terjadi.
“Karena Trump lebih percaya pada Netanyahu daripada misalnya negara-negara Islam, bahkan Indonesia,” papar Hikmahanto.
Sebelumnya, Indonesia menyatakan siap keluar dari BoP jika prinsip dalam BoP bertetangan dengan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengatakan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu dari BoP, apalagi sejauh ini Indonesia diketahui belum membayar dana sebesar 1 miliar dolar AS atau berkisar Rp16,8 Triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP.
Dewan eksekutif organisasi yang akan dipimpin langsung oleh Trump ini beranggotakan sejumlah tokoh penting dunia yang anggota disebut-sebut diwajibkan membayar iuran sekitar Rp16 triliun hingga Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap.
Jika tidak, negara yang bergabung tetap bisa menjadi anggota selama tiga tahun.
Sumber: Tribun