DEMOCRAZY.ID – Posisi Gibran Rakabuming Raka dalam bursa Pilpres 2029 dinilai rentan ditinggalkan oleh partai koalisi. Hal ini mengingat bahwa Gibran tidak memiliki basis mesin partai yang solid.
Pengamat Politik UGM, Alfath Bagus Panuntun, menyebut ketergantungan Gibran pada patronase Jokowi menjadi titik lemah di tengah ambisi partai-partai besar seperti PKB dan PAN yang ingin mendorong kader internal mereka sendiri.
Hal ini sudah mulai ditunjukkan usai PKB dan PAN belum lama ini menyatakan kesiapannya mendukung Prabowo Subianto untuk dua periode. Namun dukungan itu belum sepaket dengan Gibran.
Alfath menilai langkah kedua partai tersebut merupakan manuver taktis untuk mengamankan posisi tawar di masa depan.
“Dalam koalisi parpol yang ada di Indonesia, dukungan presiden seringkali dipisahkan dari transaksi posisi wakil presiden,” ujar Alfath saat dihubungi, Selasa (10/2/2026).
Menurut Alfath, deklarasi dukungan dini kepada Prabowo sengaja dilakukan untuk mengunci kedekatan dengan sang petahana.
Namun, hal itu tidak serta merta menjadi tiket gratis bagi Gibran Rakabuming Raka untuk kembali mendampingi Prabowo.
Ia menilai parpol ingin tetap memiliki ruang negosiasi yang lebar terkait kursi RI-2.
Lebih lanjut, Alfath menyoroti kerentanan posisi Gibran yang hingga saat ini belum memiliki sandaran partai politik yang besar.
Tanpa mesin partai yang solid, Gibran dinilai sangat bergantung pada kekuatan figur Jokowi dan itikad baik dari partai-partai koalisi yang sebenarnya memiliki agenda internal sendiri.
“Risiko Gibran ditinggalkan di 2029 memang cukup besar, sebab ia tidak memiliki parpol, setidaknya hingga saat ini. Tanpa mesin partai yang solid, Gibran sangat bergantung pada patronase Jokowi dan goodwill koalisi,” tandasnya.
Secara rasional, kata Alfath, partai seperti PAN dan PKB pasti akan lebih memprioritaskan ketua umum mereka masing-masing untuk diajukan sebagai calon wakil presiden.
Jika ada dukungan untuk Gibran, kemungkinan besar hanya akan datang dari partai yang memiliki kedekatan khusus dengan keluarga Jokowi.
“Kalaupun ada parpol yang mendukungnya, paling-paling hanya PSI yang menjadi wadah pendukung Jokowi dan keluarga. Sementara itu, PAN dan PKB pastinya secara rasional mengupayakan ketum mereka sendiri untuk diajukan sebagai cawapres,” paparnya.
Alfath melihat adanya potensi gesekan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Terlebih jika paket Prabowo-Gibran dipaksakan kembali tanpa adanya kompensasi politik yang seimbang bagi partai-partai pendukung utama.
Hal ini berkaitan erat dengan kepentingan jangka panjang parpol menuju suksesi kepemimpinan nasional di masa mendatang.
ursi wapres dipandang posisi yang penting dan strategis mengingat usia Prabowo sudah tidak muda lagi,” tuturnya.
Meski demikian, Alfath mengingatkan bahwa dinamika ini bisa berdampak pada hubungan personal antara Prabowo dan Jokowi.
Walaupun kontribusi Jokowi sangat besar pada kemenangan sebelumnya.
Terlepas dari itu semua, ia menilai pembahasan mengenai 2029 saat ini sebenarnya masih terlalu prematur di tengah banyaknya persoalan bangsa yang belum terselesaikan.
“Masih terlalu dini untuk membahas pemilu 2029 di tengah persoalan bangsa yang rumit dan membutuhkan penyelesaian yang konkret agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera dan berkualitas,” pungkasnya.
Sumber: Suara