Oleh: Fauzan Azima
Judul ini terdengar kasar, namun jujur mencerminkan kegelisahan publik ketika kekuasaan dijalankan tanpa gagasan, tanpa visi, tanpa kemampuan berpikir strategis, selain hasrat menguasai sumber daya dan panggung semata kekuasaan.
Berkuasa tidak otomatis berarti cerdas. Jabatan hanyalah kursi, bukan jaminan nalar bekerja.
Ketika keputusan lahir dari insting dangkal, negara dipimpin bukan oleh akal, melainkan ego kekuasaan.
Otak kosong dalam kekuasaan terlihat dari kebijakan reaktif, tambal sulam, dan penuh slogan.
Kritik dianggap ancaman, data diabaikan, pakar disingkirkan, sementara loyalitas buta dirayakan berlebihan oleh rezim anti berpikir kritis.
Situasi ini berbahaya karena keputusan publik berdampak luas. Salah hitung sedikit, rakyat membayar mahal.
Lingkungan rusak, ekonomi timpang, keadilan mandek, semua bermula dari pemimpin miskin pikiran dan etika.
Lebih ironis lagi, kekuasaan otak kosong sering dibungkus citra religius, nasionalis, atau populis.
Simbol dipamerkan, narasi dipelintir, sementara substansi kebijakan kehilangan arah dan keberanian moral demi kepentingan elit sesaat berkuasa.
Media dan masyarakat kadang ikut bersalah saat membiarkan kebodohan berkuasa.
Tepuk tangan diberikan, kritik dilemahkan, rasionalitas dikorbankan demi kenyamanan semu dan kedekatan dengan kekuasaan politik jangka pendek pragmatis.
Padahal demokrasi membutuhkan pemimpin yang mau belajar, mendengar, dan berpikir.
Kekuasaan seharusnya diisi ilmu, empati, serta keberanian mengambil keputusan rasional meski tidak populer di tengah tekanan oligarki dan kepentingan sempit.
Berkuasa dengan otak kosong bukan sekadar cacat intelektual, melainkan ancaman masa depan.
Jika dibiarkan, kita mewariskan kehancuran, bukan harapan, kepada generasi berikutnya; negara yang demokratis, beradab, berkeadilan dan berkelanjutan. ***