INDONESIA DIKEPUNG OLIGARKI & REZIM JOKOWI, PRABOWO DIPAKSA BERDAMAI?

Oleh: Syafril Sjofyan | Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FTA

Oligarki ekonomi Indonesia mengendalikan arah negara lewat uang, jaringan, dan sandera hukum. Pemilu boleh berganti, presiden boleh berganti, tetapi struktur kekuasaan ekonomi tetap orang yang sama.

Kemenangan Prabowo adalah kemenangan rakyat di bilik suara. Namun setelah istana dibuka, yang menyambut bukan rakyat melainkan oligarki lama dengan daftar tuntutan baru dan sodoran daftar nama menteri pro oligarki.

Karena itu pemerintah tidak bergerak frontal, melainkan berputar, bernegosiasi, dan berkompromi.

Baca Juga

KERAS! ‘Protes Besar’ Warga Australia di Melbourne Warnai Kunjungan Presiden Israel

Baru-baru ini Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan 5 tokoh oposisi. Pertanyaannya apa bukan soal rekonsiliasi, atau politik bertahan hidup.

Ketika istana bertemu oposisi yang dibahas bukan penderitaan rakyat, melainkan jaminan keamanan politik dan ekonomi. Jika demikian ini bukan demokrasi deliberatif.

Selama oligarki menguasai media, logistik politik, pembiayaan partai, dan jaringan aparat, maka pemberantasan korupsi tak pernah netral.

Korupsi kecil dihukum keras, korupsi besar dinegosiasikan halus. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan fleksibel ke samping.

Baca Juga

5 Jam di Kertanegara, Said Didu: Prabowo Singgung ‘Oligarki’ dan Rp20.000 T!

Faktanya dugaan korupsi Jokowi yang diumumkan oleh OCCRP di dunia internasional tidak pernah diusut, termasuk konglomerat Aguan kasus PIK 2 dengan pagar laut dan sertifikat diatas laut tidak tersentuh.

Sebaliknya setiap kali rakyat menuntut keadilan, negara menjawab dengan kata “stabilitas”. Setiap kali aktivis bicara korupsi besar, negara menjawab dengan “jangan gaduh”.

Padahal yang gaduh bukan rakyat, melainkan oligarki yang takut kehilangan privilese. Bahkan pemilik tanah dan aktivis di kriminalisasi.

Sebenarnya tidak ada jalan tengah, memukul oligarki risiko diguncang, disabotase, dan diisolasi tapi sejarah akan mencatat.

Baca Juga

Alamak! Lebih Parah Dari DPR RI, Parlemen Turki Asyik ‘Baku Hantam’ Saat Pelantikan

Berdamai dengan oligarki stabil jangka pendek, demokrasi mati pelan-pelan, korupsi diwariskan ke generasi berikutnya.

Akankah pertemuan Prabowo dengan 5 tokoh independen ini akan menentukan?. Apakah negara ini milik rakyat, atau hanya dikelola untuk kepentingan segelintir orang.

Jika pemerintah takut pada oligarki, maka rakyatlah oposisi terakhir. Sejarah selalu kejam pada rezim yang lebih takut pada pemilik modal daripada pada suara rakyatnya.

Indonesia dalam kendali oleh oligarki ekonomi, konsentrasi aset di segelintir grup usaha besar. Pendanaan politik mahal ketergantungan elite pada pemodal.

Baca Juga

INFO! Prabowo Bangga Capaian Kapolri: Saya Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera

Hubungan saling sandera antara pengusaha besar elite politik apparat. Akibatnya kebijakan publik sering kompromistis, bukan progresif.

Pemberantasan korupsi menyentuh kelas menengah, tumpul ke atas. Reformasi struktural selalu mentok di “stabilitas”.

Posisi Prabowo kuat elektoral tapi rapuh struktural. Prabowo menang besar secara elektoral, tapi tidak menguasai sepenuhnya jaringan oligarki lama.

Banyak pusat kekuasaan ekonomi dan pejabat puncak di berbagai Lembaga termasuk menteri masih “warisan rezim Jokowi”.

Baca Juga

WOW! Prabowo Minta Video Hina MBG Dikumpulkan, Mau Nonton Setiap Malam

Pimpinan POLRI, KEJAGUNG dan KPK bukan hasil kaderisasinya. Loyalitas mereka masih mendua terhadap kekuasaan lama dan oligarki ekonomi.

Artinya Prabowo kuat di atas kertas, tapi tidak sepenuhnya berdaulat dalam praktik. Kenapa bertemu tokoh oposisi?. Pertemuan dengan tokoh oposisi bisa dibaca dalam 3 skenario utama.

Skenario pertama, untuk konsolidasi nasional, meredam konflik, menyatukan elite demi stabilitas, mengurangi sabotase kebijakan. Ini versi paling “aman”, tapi sering dikatakan dangkal.

Skenario kedua untuk tawar-menawar kekuasaan, tokoh oposisi punya jaringan sosial media, jejaring hukum, punya pengikut, dan koneksi internasional.

Baca Juga

Polri Jadi Bulan-Bulanan, Prabowo: Itu Risiko, Dulu Jenderal TNI Dimaki-Dituduh Melanggar HAM, Nyindir Diri Sendiri?

Pertemuan bisa saja sebagai negosiasi posisi dan jaminan. Bukan soal idealisme, tapi mengamankan panggung.

Skenario ketiga untuk strategi melawan oligarki tertentu. Ini yang paling menarik dan paling berisiko.

Oligarki tidak satu blok, ada konflik kepentingan antar kelompok besar.

Prabowo bisa menarik sebagian oposisi, memecah koalisi oligarki dan jaringan rejim lama, menciptakan keseimbangan baru.

Baca Juga

Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua Komisi Informasi DKI Yulianto Ungkap ‘Keanehan’ Pada Salinan Foto Ijazah Jokowi

Batu uji hasil pertemuan tersebut bisa dinilai pertama, ada pada pemberantasan korupsi. Karena realistasnya selama ini korupsi kelas bawah & menengah digas, korupsi struktural & grand corruption sulit disentuh.

KPK, Kejaksaan, Polri akan diuji independensinya, bukan retorikanya. Prabowo memerintahkan Lembaga tersebut agar menuntaskan korupsi raksasa.

Uji kedua, Pertemuan Prabowo dengan beberapa tokoh oposisi jika bukan tanda kelemahan pribadi, tapi cermin betapa kuatnya cengkeraman oligarki ekonomi.

Pertanyaannya tinggal satu, apakah Prabowo memakai pertemuan itu untuk memukul oligarki dan jaringan rejim Jokowi dengan Reshuffle Kabinet Merah Putih terhadap orang-orang peninggalan rejim Jokowi termasuk mengganti Kapolri.

Baca Juga

Dulu Eks Pendukung Jokowi, Kini Jadi Ahli Roy Suryo Cs, M Sobary: Saya Tidak Pernah Jadi Termul!

Uji ketiga, betulkah isu Jokowi dijadikan wantimpres?. Wait and See!