Usai Kritik Kapolri, Gatot Nurmantyo Difitnah & Diserang ‘Buzzer’ Secara Masif di Media Sosial
DEMOCRAZY News
2 Februari 2026 2:43 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kritik keras mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbuntut panjang.
Tak lama setelah Gatot melontarkan kritiknya, serangan massif di media sosial pun muncul, diduga dilakukan oleh buzzer yang menargetkan reputasi pribadi Gatot Nurmantyo.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, serangan tersebut bukan sekadar kritik balik, melainkan sudah masuk kategori fitnah dan pembunuhan karakter.
Ia menyebut Gatot menjadi sasaran narasi negatif yang disengaja, termasuk isu-isu pribadi yang sama sekali tidak relevan dengan kritik substansial yang disampaikan Gatot.
“Yang terjadi bukan perdebatan gagasan, tapi serangan buzzer secara massif. Gatot difitnah dengan isu perempuan dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kritik beliau terhadap Kapolri,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan akan mempertahankan Polri berada di bawah Presiden “sampai titik darah penghabisan”.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam konteks menanggapi wacana pemisahan Polri dari presiden.
Bagi Gatot, pernyataan itu tidak hanya berlebihan, tetapi berpotensi memunculkan konflik serius dalam sistem ketatanegaraan.
Ia menilai, ucapan Kapolri dapat ditafsirkan sebagai sikap emosional yang justru berbahaya bagi stabilitas institusi negara.
“Pernyataan seperti itu berpotensi memicu konflik horizontal dan vertikal.
Seolah-olah ada ancaman perang demi mempertahankan posisi institusi,” kata Gatot dalam pernyataannya yang viral di media sosial.
Menurut Gatot, dalam negara demokrasi, perdebatan mengenai posisi dan tata kelola institusi negara seharusnya dibahas secara konstitusional dan rasional, bukan dengan retorika yang bernuansa militeristik.
Muslim Arbi melihat serangan terhadap Gatot bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola yang berulang.
Setiap tokoh publik yang melontarkan kritik keras terhadap kekuasaan atau aparat, kata dia, kerap menjadi sasaran buzzer dengan narasi personal dan fitnah.
“Ini pola lama. Ketika kritik tidak bisa dibantah secara substansi, maka yang diserang adalah pribadi pengkritiknya. Gatot diserang bukan karena argumennya salah, tapi karena kritiknya dianggap mengganggu,” ujar Muslim.
Ia menilai, penggunaan buzzer untuk menyerang tokoh kritis justru mencerminkan ketakutan terhadap kritik itu sendiri.
Alih-alih menjawab dengan argumen hukum dan konstitusi, ruang publik malah dipenuhi narasi gosip dan isu murahan.
“Isu perempuan yang diarahkan ke Gatot itu jelas fitnah. Ini upaya menjatuhkan martabat dan mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan,” tegasnya.
Muslim Arbi juga mengingatkan, serangan buzzer terhadap Gatot Nurmantyo bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman serius bagi demokrasi.
Jika kritik terhadap pejabat publik selalu dibalas dengan teror digital dan fitnah, maka ruang kebebasan berpendapat akan semakin menyempit.
“Kalau seorang mantan Panglima TNI saja bisa diserang sedemikian rupa, apalagi rakyat biasa. Ini menciptakan iklim ketakutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik Gatot terhadap Kapolri adalah bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, terlebih Gatot berbicara dalam kapasitasnya sebagai tokoh nasional yang memahami sistem pertahanan dan keamanan negara.
Muslim Arbi meminta agar publik dan aparat penegak hukum tidak terjebak dalam narasi fitnah yang beredar di media sosial.
Ia mendorong agar diskursus publik dikembalikan pada substansi pernyataan Kapolri dan kritik yang disampaikan Gatot Nurmantyo.
“Yang perlu dibahas adalah, apakah pernyataan Kapolri itu tepat secara konstitusional dan etis, bukan kehidupan pribadi Gatot yang tidak ada urusannya dengan kepentingan publik,” katanya.
Menurutnya, aparat negara seharusnya menjadi teladan dalam menghormati kritik, bukan justru membiarkan atau memanfaatkan serangan buzzer untuk membungkam suara berbeda.
Kasus ini, kata Muslim Arbi, menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi.
Apakah kritik akan dijawab dengan dialog dan argumentasi, atau justru dengan intimidasi dan fitnah digital.
Baca Juga
“Kalau negara ingin kuat, kritik harus dijawab dengan kepala dingin, bukan dengan buzzer dan fitnah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polri terkait tudingan serangan buzzer terhadap Gatot Nurmantyo.
Namun polemik ini terus bergulir dan memantik perdebatan luas di ruang publik, terutama mengenai batas kewenangan aparat dan kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
