Jenderal Gatot Heran, Kapolri Gunakan Bahasa Konflik-Kekuasaan-Intimidasi

DEMOCRAZY.ID – Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025).

Listyo menolak wacana Polri di bawah kementerian, dan memilih mundur menjadi petani jika institusinya tidak lagi berada di bawah presiden.

Gatot menilai, pernyataan Listyo yang akan mempertahankan posisi institusinya sampai titik darah penghabisan, merupakan sebuah ancaman.

Apalagi, kata dia, Listyo juga sampai memerintahkan semua jajarannya berjuang mempertahankan muruah Polri.

Menurut Gatot, tindakan Listyo merupakan tanda alarm darurat demokrasi berbunyi keras.

“Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebjakan terhadap negara oleh Kapolri,” kata Gatot dalam video viral dikutip Republika di Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Dia pun menyebutkan, tiga kesalahan Listyo dalam merespons tuntutan publik terkait perbaikan di internal Polri, dalam waktu berdekatan.

“Pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 10, dan mengunci ruang koreksi, walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi,” ucap Gatot saat mengisi kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Yang semakin membuat Gatot heran, Listyo malah mengeluarkan pernyataan bernada tantangan ke publik.

Padahal, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, yaitu polisi yang berdinas di kementerian dan lembaga harus mundur atau pensiun dini.

“Kini nantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi esktrem, ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pernyataan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih?” kata mantan KSAD tersebut yang hadir bersama pegiat politik Rocky Gerung.

Gatot merasa penasaran, kepada siapa ucapan Listyo sebenarnya ditujukan.

“Iya dong, dia menantang kan, tantangannya itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak perlu dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya target tantangan Kapolri? Artinya kapolri menguji batas kewenangan presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi,” ujar Gatot.

Sumber: Republika

Artikel terkait lainnya