Prabowo Sodorkan Keponakannya Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
DEMOCRAZY News
19 Januari 2026 4:46 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama keponakannya, Thomas Djiwandono, untuk mengisi jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).
Penunjukan ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Profil Thomas Djiwandono: Dari Pebisnis ke Birokrasi
Thomas Djiwandono saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Ia menempuh pendidikan di Amerika Serikat sebelum akhirnya masuk ke dalam struktur pemerintahan sebagai pejabat publik.
Langkah Thomas menuju kursi pimpinan bank sentral ini menandai adanya pergeseran tren kepemimpinan di Bank Indonesia.
Secara historis, posisi anggota Dewan Gubernur BI umumnya ditempati oleh bankir karier, ekonom, atau mantan eksekutif bank komersial.
Berdasarkan informasi dari dua sumber internal, Thomas dijadwalkan akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit-and-proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia diproyeksikan untuk menggantikan posisi anggota Dewan Gubernur saat ini, Juda Agung.
Transisi Kepemimpinan dan Target Ekonomi
Setiap anggota Dewan Gubernur BI, yang terdiri dari gubernur dan beberapa deputi gubernur, memiliki hak suara dalam menentukan tingkat suku bunga serta arah kebijakan moneter.
Jika proses di parlemen berjalan lancar, Thomas diperkirakan mulai menjabat pada Februari 2026.
Thomas sebelumnya sudah terlibat dalam aktivitas bank sentral dengan menghadiri setidaknya satu tinjauan kebijakan moneter BI pada tahun 2025 sebagai perwakilan Menteri Keuangan.
Namun, pada saat itu ia tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
Penunjukan ini muncul saat parlemen tengah membahas rancangan undang-undang yang memuat ketentuan untuk memperkuat peran bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen.
Sorotan Independensi Bank Sentral
Muncul kekhawatiran dari kalangan investor mengenai independensi pembuatan kebijakan moneter di ekonomi terbesar Asia Tenggara ini.
Kekhawatiran tersebut meningkat setelah Bank Indonesia meluncurkan kesepakatan pembagian beban (burden-sharing) baru pada tahun 2025 untuk mendanai sejumlah program pemerintah.
Hingga saat ini, Thomas Djiwandono, Juda Agung, maupun juru bicara Bank Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait nominasi tersebut.
Ketua panel parlemen yang mengawasi penilaian pimpinan bank sentral serta juru bicara Presiden Prabowo juga menolak memberikan komentar lebih lanjut.
Informasi mengenai nominasi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini dihimpun berdasarkan laporan dari Reuters, South China Morning Post, dan The Straits Times.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
