DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat Perayaan Natal Nasional 2025 memantik diskusi luas di ruang publik.
Dalam sambutannya, Presiden menyebut rakyat Indonesia sebagai bangsa paling bahagia di dunia, merujuk pada hasil Global Flourishing Study (GFS) yang dilakukan Harvard University bekerja sama dengan Gallup.
Presiden Prabowo mengaku terharu melihat kenyataan bahwa banyak rakyat Indonesia hidup dalam kesederhanaan, namun tetap mampu merasakan kebahagiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai refleksi optimisme dan kekuatan sosial bangsa Indonesia.
Namun, klaim tersebut segera berhadapan dengan paradoks serius ketika warganet mengaitkannya dengan berbagai data kemiskinan dan kesejahteraan yang beredar di ruang publik.
Di media sosial, beredar perbandingan antara klaim kebahagiaan nasional dengan data kemiskinan global.
Salah satu yang ramai disorot adalah rujukan terhadap data World Bank yang menggunakan standar kemiskinan internasional sebesar US$2,15 per hari atau sekitar Rp10.000 per orang per hari.
Berdasarkan standar tersebut, disebutkan bahwa lebih dari 100 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Angka ini jauh berbeda dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 25 juta jiwa per Maret 2024.
Perbedaan mencolok ini bukan tanpa sebab. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional sekitar Rp550 ribu per bulan, yang disesuaikan dengan pola konsumsi dasar masyarakat Indonesia.
Sementara Bank Dunia memakai standar internasional untuk perbandingan lintas negara.
Para ekonom menilai perbedaan metodologi inilah yang kerap menimbulkan kebingungan publik, sekaligus membuka ruang perdebatan antara kebahagiaan subjektif dan kesejahteraan objektif.
Isu ini pun segera menjadi bahan diskusi panas di media sosial.
Sejumlah komentar warganet bernada sinis dan kritis bermunculan, mempertanyakan relevansi klaim kebahagiaan dengan realitas sosial ekonomi.
“Klo korupsinya peringkat brp min?” tulis akun @apunk_gelapunk.
“Selamat 10 th Jokowi menjabat. Berhasil memiskinkan rakyat dengan beban utang menggunung,” komentar @rahmat_sukriadi.
“Termiskin No 2 dan Terkorup No 1,” sindir @nsupriyono74.
Komentar lain juga menyinggung ketimpangan elite dan rakyat:
“Indonesia nomor 2 di dunia gaji DPR tertinggi.”
“Penduduknya miskin, kan yang kaya pemerintahannya,” tulis @ebi_lamsky.
Pernyataan Presiden Prabowo sejatinya dimaksudkan sebagai pesan moral tentang ketahanan sosial dan budaya bangsa.
Namun di tengah tekanan ekonomi, isu ketimpangan, dan tingginya biaya hidup, publik menuntut agar narasi kebahagiaan tidak berdiri sendiri tanpa dibarengi perbaikan nyata pada kesejahteraan rakyat.
Perdebatan ini menunjukkan satu hal penting: kebahagiaan nasional tidak bisa dilepaskan dari keadilan ekonomi.
Ketika rakyat diminta bersyukur, negara juga dituntut hadir lebih kuat untuk memastikan bahwa hidup sederhana bukanlah akibat dari kemiskinan struktural yang terus diwariskan.
Sumber: JakartaSatu