Dipecat dari TPUA, Rizal Fadillah Nilai Pernyataan Eggi Sudjana Berpotensi Penistaan Agama!
DEMOCRAZY News
15 Januari 2026 3:44 pm
.
7 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang telah dipecat, Rizal Fadillah, menilai langkah Eggi Sudjana bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada 8 Januari 2026 menyimpang dari semangat perjuangan TPUA dan berpotensi menimbulkan persoalan serius, termasuk dugaan penistaan agama.
Hal tersebut disampaikan Rizal dalam perbincangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, saat menanggapi pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Lubis dengan Jokowi yang menurutnya dilakukan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan TPUA, Rabu (14/1/2026).
“Dalam konteks perjuangan, itu sudah keluar rel. Sejak awal tidak pernah ada agenda negosiasi, apalagi pertemuan diam-diam. Maka wajar jika publik menilai ada pengkhianatan terhadap spirit perjuangan bersama,” ujar Rizal Fadillah yang juga ditetapkan menjadi tersangka kasus terkait tudingan ijazah Jokowi palsu.
Menurut Rizal, TPUA sejak awal berkomitmen menjadikan Jokowi sebagai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban terkait polemik ijazah, bukan pihak yang diajak berkompromi.
Ia menegaskan, sebelum persoalan tersebut terbuka secara transparan, tidak seharusnya ada pendekatan personal.
Rizal juga menyoroti lambannya klarifikasi Eggi Sudjana pasca pertemuan tersebut.
Ia menilai keterlambatan itu justru memicu fitnah dan prasangka di tengah publik.
“Kalau berbasis keagamaan, fitnah dan syak wasangka itu haram. Pertemuan itu tertutup, diam-diam, dan justru dengan pihak yang sedang dipersoalkan. Ini berimplikasi luas,” katanya.
Lebih jauh, Rizal menyinggung pernyataan Eggi Sudjana yang menganalogikan pertemuannya dengan Jokowi sebagai peristiwa Nabi Musa dan Harun menghadapi Firaun.
Menurutnya, analogi tersebut tidak tepat dan berbahaya serta berpotensi menista agama.
“Ini analogi yang keliru dan bisa masuk wilayah penistaan agama. Kisah Musa dan Harun adalah perintah langsung dari Allah dengan misi membebaskan Bani Israil dari penindasan, bukan negosiasi personal atau kepentingan hukum,” tegas Rizal.
Ia menilai penggunaan dalil keagamaan untuk membenarkan langkah politik atau kepentingan pribadi justru mencederai nilai agama itu sendiri.
“Bisa berpotensi menista agama jika didalami,” katanya.
Rizal mengingatkan bahwa tafsir yang tidak tepat dapat menyesatkan umat dan memicu konflik.
Rizal secara khusus mengkritik pernyataan Eggi Sudjana yang menganalogikan pertemuannya dengan Jokowi sebagai peristiwa Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan Allah untuk menemui Firaun.
Menurut Rizal, analogi tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan tafsir keliru.
“Kisah Musa dan Harun adalah perintah langsung dari Allah SWT untuk membebaskan Bani Israil dari penindasan. Itu bukan negosiasi politik atau kepentingan hukum. Analogi ini sangat keliru dan berbahaya,” tegasnya.
Ia bahkan menilai penggunaan kisah kenabian untuk membenarkan langkah yang dipersoalkan publik dapat masuk wilayah sensitif dan berpotensi menyinggung nilai-nilai keagamaan.
“Agama jangan dijadikan tameng pembenaran. Kalau analoginya salah, itu bisa mencederai makna agama dan menyesatkan umat,” tambahnya.
Rizal juga menegaskan bahwa pertemuan Eggi Sudjana dengan Jokowi pada 8 Januari tidak bisa disebut sebagai kelanjutan agenda TPUA, berbeda dengan pertemuan TPUA dengan Jokowi pada 16 April 2025 yang, menurutnya, dilakukan secara terbuka, kolektif, dan dengan misi tunggal meminta kejelasan ijazah.
“Itu dua peristiwa yang sangat berbeda. Yang satu institusional, terbuka, dan jelas misinya. Yang ini rahasia, personal, dan bocor ke publik,” ujarnya.
Terkait pemecatannya dari TPUA, Rizal menilai tindakan Eggi Sudjana bersifat sepihak dan tidak demokratis.
Ia mempertanyakan dasar hak prerogatif ketua umum dalam memecat pengurus tanpa mekanisme organisasi yang jelas.
“TPUA bukan milik pribadi. Ini dibentuk oleh ulama dan umat. Tidak boleh dikelola secara otoriter,” kata Rizal.
Rizal menegaskan, dirinya dan sejumlah pihak yang dipecat tetap konsisten memperjuangkan transparansi terkait polemik ijazah Jokowi.
Ia menolak pendekatan damai atau restorative justice yang dinilai berpotensi mengaburkan tujuan utama.
“Ini bukan soal personal, ini soal kepentingan umat dan bangsa. Kalau niatnya menyelamatkan diri, itu bukan perjuangan,” pungkasnya.
Rizal menyebut pemecatan tersebut tidak lepas dari sikap kritisnya terhadap pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Lubis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada 8 Januari 2026.
Rizal menilai pertemuan Eggi Sudjana bersama Hari Lubis dengan Jokowi elah menimbulkan kegaduhan di tengah publik karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan struktur organisasi TPUA.
Menurutnya, langkah tersebut menyimpang dari garis perjuangan TPUA yang sejak awal menuntut transparansi dan pertanggungjawaban Jokowi terkait polemik ijazah.
“TPUA dibangun untuk memperjuangkan kebenaran secara kolektif, bukan untuk membuka ruang negosiasi personal. Ketika ada pertemuan tertutup tanpa mandat organisasi, itu sudah keluar dari rel perjuangan,” ujar Rizal.
Rizal menegaskan, TPUA bukan organisasi milik individu, melainkan wadah perjuangan ulama dan aktivis yang harus dijalankan secara kolektif dan demokratis.
Ia mempertanyakan dasar pemecatan dirinya yang dilakukan secara sepihak oleh Eggi Sudjana selaku Ketua Umum TPUA.
“Tidak ada mekanisme musyawarah, tidak ada klarifikasi internal. Tiba-tiba ada pemecatan. Ini mencerminkan pengelolaan organisasi yang tidak sehat dan cenderung otoriter,” katanya.
Ia juga menyayangkan tidak adanya penjelasan resmi kepada publik mengenai maksud, tujuan, dan hasil pertemuan dengan Jokowi, sehingga memunculkan spekulasi dan prasangka di tengah masyarakat.
Menurut Rizal, keterlambatan klarifikasi justru menimbulkan fitnah dan kecurigaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Ia mengingatkan bahwa fitnah dan prasangka buruk merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama.
“Dalam Islam, fitnah dan su’uzan itu haram. Ketika pertemuan dilakukan secara diam-diam, lalu tidak segera dijelaskan, maka umat akan bertanya-tanya. Ini bukan persoalan sepele,” ujarnya.
Rizal menilai kegaduhan yang terjadi seharusnya bisa dihindari jika komunikasi dilakukan secara terbuka sejak awal.
Tegaskan Bukan Menolak Dialog, Tapi Transparansi
Rizal menegaskan, dirinya tidak menolak dialog sebagai prinsip.
Namun, dialog harus dilakukan secara terbuka, kolektif, dan berlandaskan tujuan yang jelas, bukan bersifat personal atau rahasia.
Ia membandingkan pertemuan Eggi Sudjana dengan Jokowi pada Januari 2026 dengan pertemuan TPUA bersama Jokowi pada April 2025.
Menurutnya, kedua peristiwa tersebut memiliki konteks yang sangat berbeda.
“Pertemuan April 2025 dilakukan secara terbuka, kolektif, dan jelas misinya. Yang ini tertutup, personal, dan bocor ke publik tanpa penjelasan,” kata Rizal.
Meski telah dicopot dari kepengurusan TPUA, Rizal menegaskan dirinya tetap konsisten memperjuangkan keterbukaan dan akuntabilitas terkait polemik ijazah Jokowi.
Ia menolak pendekatan damai atau restorative justice yang dinilai dapat mengaburkan substansi persoalan.
“Ini bukan soal dendam atau konflik personal. Ini soal kepentingan publik, kejujuran, dan integritas. Kalau perjuangan berubah menjadi kompromi diam-diam, itu bukan lagi perjuangan,” katanya.
Analogikan Jokowi dengan Firaun
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap isi pesan WhatsApp (WA) yang dikirim Eggi pada pukul 22.06, Selasa (13/1/2026) malam, saat menjadi tamu di acara talkshow salah satu TV nasional.
Dalam pesan tersebut, kata Refly Harun, Eggi yang merupakan tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, menyebut kunjungannya ke rumah Jokowi dilandasi alasan ideologis dan religius, bukan kepentingan pribadi maupun tekanan politik, apalagi minta maaf.
Refly Harun membacakan pesan itu secara terbuka di acara Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa malam.
“Demi Allah, Subhanallāh wa ta‘ala, saya BES (Bang Eggi Sudjana-Red) ke rumah Pak Joko Widodo atas imbauan banyak pihak dan segala kepentingan mereka. Itu semua saya tolak mulai dari 4 bulan lalu,” kata Refly.
Menurut Refly, Eggi menegaskan, dirinya datang ke rumah Jokowi setelah menerima imbauan banyak pihak yang selama empat bulan sebelumnya selalu ia tolak.
Eggi bahkan mengaitkan keputusannya dengan perenungan atas Al-Qur’an Surah Taha ayat 41–46, yang berisi perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Firaun dengan sikap lemah lembut, meski diwarnai rasa takut.
“Kemudian saya membaca Al-Qur’an Surah Taha ayat 41 sampai ayat 46, Intinya Allah perintah kepada nabi Musa dan nabi Harun untuk datangi Firaun, ingatkan dia, muda-muda dia sadar. Tapi kalian berdua berkatalah kepada Firaun dengan lemah lembut. Lalu Musa khawatir, takut, namun Allah menjaminnya, jangan takut,” kata Refli membacakan pesan WA Eggi.
“Itulah alasan ideologis saya mau berkunjung ke JKW. Bagi yang tidak percaya, no problem,” tulis Eggi dalam pesan tersebut.
Refli lalu menambahkan atas pesan tersebut, Eggi tampak tidak sedang sakit.
Pernyataan Eggi Sudjana itu justru menuai respons kritis dari Razman Arif Nasution, yang juga menjadi tamu dalam acara tersebut.
Pengacara yang mengaku telah empat tahun bersama Eggi itu mengaku bingung dengan jalan pikiran seniornya.
Razman menilai ada kontradiksi antara tujuan silaturahmi dengan analogi yang digunakan Eggi dalam menjelaskan pertemuan tersebut.
“Datang bersilaturahmi, tapi yang ditemui dianalogikan seperti Firaun dalam Surah Taha. Itu yang membuat saya bingung,” ujar Razman.
Razman juga menegaskan bahwa dirinya tidak yakin pertemuan Eggi dengan Jokowi benar-benar berangkat dari perbandingan ideologis sebagaimana yang disampaikan.
Ia mengingatkan Eggi agar tidak terus memperpanjang polemik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.
Dalam pernyataannya, Razman bahkan menyampaikan pesan personal.
Ia meminta Eggi lebih fokus pada kesehatan dan tidak merasa sendirian di tengah keramaian, seraya menegaskan bahwa Eggi masih dibutuhkan keluarga dan orang-orang terdekatnya.
“Saya tidak rela abang harus masuk persidangan. Saya tahu hati abang tidak seperti itu,” ucap Razman.
Perbedaan pandangan antara Refly Harun dan Razman Nasution ini menambah dinamika polemik seputar pertemuan Eggi Sudjana dengan Jokowi, yang hingga kini masih memicu perdebatan publik soal motif, makna, dan dampak politik di baliknya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
