Kepala BNPB dan KSAD Laporkan Biaya Sumur Bor Rp150 Juta, Respons Publik: di Tempatku Cuma Rp5 Juta!
DEMOCRAZY News
3 Januari 2026 2:47 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Angka itu meluncur ringan di ruang rapat negara pada 1 Januari 2026: Rp100 juta hingga Rp150 juta untuk satu unit sumur bor.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikannya sebagai estimasi wajar, bergantung pada kedalaman tanah dan struktur bebatuan.
Namun, di luar ruangan berpendingin itu, di kampung-kampung Aceh yang tanahnya basah oleh bencana dan kecemasan, angka tersebut terdengar seperti gema yang asing—terlalu tinggi, terlalu jauh dari realitas.
Di media sosial, warga membalas dengan pengalaman. Ada yang menyebut Rp3 juta, ada pula Rp5 juta.
Bahkan dengan pompa, pipa, dan tandon, sebagian bersumpah tak pernah menembus Rp20 juta.
Perbandingan pun bermunculan: biaya satu sumur bor versi negara nyaris menyamai ongkos membangun rumah sederhana permanen.
Dari sini, polemik tak lagi soal teknis pengeboran, melainkan soal kepercayaan.
Pemerintah menjelaskan, sumur bor yang dimaksud bukan sekadar lubang air. Ada instalasi, ada sistem, ada standar keamanan dan keberlanjutan.
Namun penjelasan itu belum sepenuhnya menjembatani jurang persepsi.
Publik bertanya: standar yang mana, spesifikasi yang bagaimana, dan di lokasi seperti apa hingga angka bisa melonjak berlipat-lipat?
Di tengah trauma bencana, transparansi menjadi kebutuhan mendesak, bukan pelengkap.
Ruang digital pun bergemuruh. TikTok, kolom komentar, dan grup percakapan warga menjadi arena banding pengalaman.
Baca Juga
Di sana, angka Rp150 juta bukan hanya diperdebatkan, tetapi dicurigai. Bukan semata karena mahal, melainkan karena tak disertai rincian yang mudah dipahami publik.
Ketika negara berbicara dengan bahasa anggaran, warga menjawab dengan bahasa pengalaman.
Polemik sumur bor ini akhirnya menjadi cermin. Ia memantulkan persoalan klasik: jarak antara kebijakan dan lapangan, antara laporan dan lubang tanah yang digali dengan keringat.
Di wilayah bencana, setiap angka bukan sekadar nominal, melainkan harapan akan air bersih, keadilan, dan kejujuran pengelolaan.
Baca Juga
Selama rincian biaya tak dibuka terang, selama standar tak disosialisasikan dengan jujur, polemik akan terus hidup—seperti sumur yang digali tanpa kejelasan, dalam, gelap, dan menyisakan tanya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
