Status Bencana Nasional Tak Kunjung Ditetapkan, Rocky Gerung: Pemerintah Sembunyikan Apa?
DEMOCRAZY News
22 Desember 2025 1:09 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gelombang bencana di Sumatera memunculkan satu pertanyaan yang terus berulang di media sosial.
Kenapa pemerintah menolak bantuan asing dan belum menetapkan status bencana nasional, padahal darurat diperpanjang sampai dua kali.
Pengamat politik, Rocky Gerung membaca keriuhan itu sebagai sinyal sederhana: publik butuh penjelasan yang rapi, jujur, dan mudah diakses setiap hari.
Dalam percakapan di kanal YouTube miliknya, Rocky menilai kegelisahan publik makin kuat ketika komunikasi pemerintah terlihat tidak kompak.
Baca Juga
Ia menyinggung pernyataan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak yang meminta kekurangan penanganan bencana tidak terlalu diekspos dan lebih baik disampaikan langsung agar bisa dibenahi.
Menurut Rocky, permintaan itu justru mengonfirmasi adanya celah yang perlu dibereskan.
“Ungkapan jujur dari Pak Maruli bahwa memang ada yang buruk atau ada yang masih kurang dari pemerintah,” ucap Rocky.
Rocky juga menilai rusaknya kepercayaan publik bukan semata karena kritik netizen.
Ia menyoroti perilaku sejumlah pejabat yang dinilai menambah sentimen negatif, termasuk gaya komunikasi yang terkesan pamer dan tidak sensitif di tengah situasi darurat.
“Netizen pasti akan memberitakan hal yang baik bila tidak ada hal buruk yang mendahului,” katanya.
Menurut Rocky, problem utama kini bukan hanya teknis di lapangan, tetapi juga etis.
Ia menilai pemerintah perlu menunjuk figur yang benar-benar “in charge”, hadir setiap hari untuk memberi pembaruan situasi, memotong simpang siur informasi, dan menjawab pertanyaan publik secara terbuka.
Tanpa itu, Presiden tidak mungkin sendirian mengendalikan arus kesan negatif yang menyebar cepat.
Kegelisahan publik, kata Rocky, semakin tajam ketika pemerintah menutup pintu bantuan asing.
Ia mempertanyakan logika penolakan jika bantuan bisa masuk tanpa harus membuka akses luas bagi pihak luar.
“Mengapa kemudian asing itu tidak boleh memberikan bantuan? Kalau ini bantuan, katakan orangnya enggak masuk, bantuannya yang masuk, apa yang jadi masalah,” ujarnya.
Rocky lalu mengaitkan isu tersebut dengan kemungkinan konsekuensi politik-administratif jika status bencana nasional ditetapkan.
Ia menduga ada ketakutan terhadap audit kebijakan, terutama yang menyentuh tata kelola lingkungan dan perencanaan ekologi.
Dalam pandangannya, publik justru melihat audit sebagai kesempatan untuk membereskan akar persoalan, bukan ancaman.
Ia juga menyinggung rangkaian bencana yang tidak berhenti di satu wilayah.
Saat mitigasi di Sumatera belum tuntas, banjir bandang kembali muncul di Jawa Tengah dan merusak infrastruktur pariwisata.
Situasi ini, menurutnya, memperkuat kebutuhan akan komando komunikasi yang solid, bukan sekadar kunjungan seremonial.
Di akhir pernyataannya, Rocky menyebut publik menginginkan dua hal yang terasa paling masuk akal: membuka komunikasi internasional terkait bantuan kemanusiaan, dan menghentikan gaya komunikasi pejabat yang dinilai memperkeruh suasana.
Ia bahkan menyampaikan gagasan bahwa kepemimpinan yang berani menghentikan model pertumbuhan ekonomi berbasis perusakan lingkungan bisa menjadi momen besar bagi legitimasi politik pemerintah.
“Kesempatan terbaik pada Presiden Prabowo untuk regain legitimasinya,” kata Rocky, sambil menutup dengan salam khasnya, “salam akal sehat.”
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
