Skandal Listrik Aceh Meledak! Bahlil Disebut Beri ‘Laporan Palsu’ di Hadapan Prabowo
DEMOCRAZY News
9 Desember 2025 8:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa 97 persen listrik Aceh telah pulih menuai reaksi keras dan amarah publik.
Pasalnya, hingga Minggu 7 Desember 2025 malam, fakta di lapangan justru memperlihatkan keadaan sebaliknya, sebagian besar Aceh masih gelap gulita.
Pernyataan Bahlil yang disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada kunjungan resmi ke Aceh.
Kini dianggap sebagai laporan “ABS” (Asal Bapak Senang) dan bentuk kebohongan publik yang tidak bisa ditoleransi.
Baca Juga
Sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Tamiang, dan beberapa wilayah lainnya masih mengalami pemadaman total.
Warga mengaku sudah berhari-hari tanpa listrik, tanpa informasi jelas, dan tanpa kepastian.
Kondisi ini kontras dengan klaim Bahlil yang menyatakan bahwa hampir semua wilayah Aceh sudah mendapatkan pasokan listrik kembali.
Akademisi Aceh, Dr. Samsuardi, menjadi figur pertama yang mengecam keras pernyataan tersebut.
Ia menyebut Bahlil telah menyesatkan Presiden dan mempermainkan penderitaan rakyat Aceh.
“Bahlil berbohong, tidak bisa dipercaya. Dia hanya sebatas pencitraan di hadapan Presiden,” tegas Samsuardi.
Samsuardi mengingatkan bahwa persoalan kelistrikan Aceh sudah menjadi isu menahun.
Infrastruktur yang rapuh, sistem distribusi yang kacau, dan manajemen daerah yang tidak kompeten membuat Aceh selalu paling rentan ketika bencana datang.
Menurutnya, bencana banjir bandang kali ini hanya memperjelas kelemahan itu.
Ia mendesak Presiden Prabowo turun tangan langsung mengevaluasi dan merotasi jajaran pejabat kelistrikan di Aceh.
“Ini akibat pejabat tidak profesional dan tidak kredibel. Aceh selalu jadi korban,” katanya.
Klaim 97 persen pemulihan listrik dinilai sebagai upaya menutupi kelemahan koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN.
Hingga berita ini diturunkan, PLN tidak memberikan pernyataan resmi.
Sehingga publik bertanya-tanya apakah Bahlil memiliki data akurat atau hanya menyampaikan laporan sepihak.
Warga di sejumlah daerah justru mengirimkan foto, video, dan pesan ke media sosial yang menunjukkan kondisi sebaliknya.
Sepert jalan gelap, rumah gelap, kantor pemerintahan gelap, hingga masjid tidak bisa menyalakan lampu.
Situasi darurat ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pusat tidak memiliki gambaran.
Yang jelas mengenai kondisi Aceh, atau lebih buruk, bahwa ada upaya memoles situasi agar terlihat berhasil.
Publik Aceh menyebut pernyataan Bahlil sebagai bentuk pelecehan terhadap rakyat yang sedang berjuang di tengah lumpur dan kegelapan.
Mereka menilai pernyataan tersebut memperparah kekecewaan setelah lambatnya penanganan bencana di beberapa titik terisolasi.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa laporan.
Yang diterima Presiden bukan sekadar data kertas, melainkan mencerminkan kenyataan di lapangan.
Tanpa evaluasi menyeluruh, Aceh dikhawatirkan terus menjadi korban dari buruknya pengelolaan infrastruktur vital.
Dan bagi publik, satu hal kini semakin jelas, kepercayaan bisa hilang dalam sekejap, apalagi jika pejabat dianggap menyampaikan data palsu.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
